Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Terdapat  606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Senin (27/04/2026).

“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.

“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.

“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat  606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Persentase Penduduk Miskin juga terus menurun, angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa Pandemi Covid yakni 8,07 pada tahun 2021. Namun dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan menjadi 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), 6,13 (2025).

“Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3,” beber Budi.

Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.

Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA.

“Langkah ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dirilis secara nasional terkait potensi kemarau panjang,” ujar Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana, Senin (27/4/2026).

Ia mengatakan, meskipun pihaknya berharap dampak El Nino tidak berakibat fatal, langkah antisipasi sejak dini diperlukan. Strategi yang disiapkan mencakup mitigasi komprehensif terhadap potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Satgas ini nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, hingga elemen masyarakat.

"Saat ini statusnya masih kesiapsiagaan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim sudah siap," tegas Partana.

Dalam proses mitigasi, BPBD telah memetakan 11 kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Wilayah tersebut meliputi Wongsorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Blimbingsari, Kabat, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Muncar, Bangorejo, dan Pesanggaran.

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, tercatat ada Kecamatan Glagah, Kalipuro, Giri, dan Cluring. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya seperti Banyuwangi Kota, Rogojampi, Tegalsari, Srono, Songgon, Glenmore, Genteng, Licin, Kalibaru, dan Sempu masuk dalam kategori kerawanan rendah.

"Selain pemetaan air bersih, kami juga memberikan atensi khusus pada pemetaan titik-titik potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hutan produksi maupun taman nasional," imbuhnya.

Koordinasi telah dilakukan melalui rapat awal dengan sejumlah stakeholder di Banyuwangi hingga tingkat provinsi. Hal ini bertujuan agar setiap instansi dapat melakukan mitigasi sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi kemarau panjang tahun ini dimulai sejak awal April dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September mendatang.

"Karena itulah kami mengumpulkan seluruh stakeholders. Untuk OPD, tugas pokok dan fungsinya sudah jelas. Peran utama ada di Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, dan PUDAM untuk memastikan kecukupan debit air serta kelancaran suplai air bersih bagi warga," paparnya.

Meski tengah bersiap menghadapi kemarau, BPBD juga tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya seperti banjir dan angin kencang. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi dan menyebabkan kenaikan debit air sungai. 

"Salah satu dampaknya adalah amblesnya jembatan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, akibat terjangan banjir beberapa hari lalu. Belum lama banjir juga terjadi di Kalibaru," terang dia.

“Kemajuan Banyuwangi saat ini tidak terlepas dari peran penting LDII. Organisasi ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan,” ujar Bupati Ipuk dalam sambutannya.

Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Ketua DPD LDII Banyuwangi, KH. Astro Junaedi. Ia menilai, di bawah kepemimpinan KH. Astro, LDII konsisten menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara harmonis tanpa gesekan internal.

"Saya berharap Musda ini menjadi ajang pemersatu. Saya yakin setiap kegiatan LDII selalu berjalan kondusif," imbuhnya.

Mengutip pernyataan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, Bupati Ipuk menekankan bahwa dakwah LDII harus terus memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi nyata. Secara khusus, ia meminta Musda VIII ini merumuskan program yang selaras dengan visi "Banyuwangi Asri".

Di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, Bupati Ipuk menekankan pentingnya konsep kolaborasi atau tandang bareng.

"Program dari Pak Astro yang sudah baik wajib dilanjutkan. Mengingat adanya efisiensi anggaran saat ini, kita harus mengedepankan konsep 'tandang bareng' (kerja bersama) dalam setiap program pembangunan," tegas Ipuk hingga tiga kali dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, H. Moch Amrodji Konawi, mengungkapkan adanya dinamika suksesi dalam organisasi. Amrodji menyebut awalnya berniat mencalonkan kembali KH. Astro Junaedi mengingat keberhasilannya, namun yang bersangkutan telah menyatakan pamit untuk tidak dicalonkan kembali.

Amrodji menjelaskan bahwa Musda merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi program lima tahun terakhir sekaligus menyusun rencana kerja strategis ke depan.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan religius. LDII berkomitmen berkontribusi dalam pembinaan generasi muda dan siap bersinergi penuh dengan pemerintah daerah,” tutur Amrodji.

Musda VIII LDII Kabupaten Banyuwangi kali ini mengusung tema “Penguatan SDM Profesional Religius yang Berdaya Saing untuk Pembangunan Berkelanjutan Menuju Banyuwangi Sejahtera." Agenda ini dihadiri oleh jajaran pengurus LDII dari tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.