Seluruh Puskesmas di Banyuwangi dan Labkesda aktif memeriksa makanan yang ada di Pasar Takjil, untuk memastikan produk makanan yang dijual bebas dari bahan berbahaya, sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

"Ini sudah menjadi SOP. Kami telah intruksikan, seluruh Puskesmas untuk rutin memeriksa makanan yang ada di Pasar Takjil di wilayah kerja masing-masing. Ini agar makanan dan minuman yang dijual di Pasar Takjil aman dari bahan-bahan berbahaya," kata Ipuk, saat belanja di Pasar Takjil, Kecamatan Purwoharjo, Jumat sore (27/2/2026). 

Total saat ini terdapat 60 titik pasar takjil Ramadan yang tersebar di seluruh kecamatan se-Banyuwangi, yang melibatkan sekitar 2.245 pedagang.

Ipuk mengimbau pelaku kuliner hanya menggunakan bahan baku yang aman dan sehat.

"Kalau produk yang dijual enak dan menyehatkan, pasti konsumen akan loyal dan akan datang untuk membeli kembali. Tentu ini membantu usaha mereka langgeng," tambah Ipuk.

Seperti yang dilakukan tim laboratorium puskesmas Purwoharjo, Tim yang terdiri atas tenaga ahli gizi, analis kesehatan, serta petugas promosi kesehatan tersebut tampak sibuk menguji sampel produk makanan yang diambil secara acak dari sejumlah pelapak di pasar takjil Ramadhan setempat. Seperti es sirup, mutiara, saos, cilok, dan banyak lainnya.

"Hari ini tim sudah mengambil 10 sampel makanan/minuman dan langsung diuji di lokasi," kata Kepala Puskesmas Purwoharjo, dr. Sri Istyantini.

Tim ini secara teliti menguji satu per satu sampel makanan yang telah dikumpulkan untuk memastikan makanan tersebut bebas dari bahan berbahaya. Seperti formalin, boraks dan rodamin B, sehingga layak dan aman dikonsumsi.

"Apabila ditemukan bahan berbahaya pada sampel makanan, produk tersebut akan kami tarik, dan kami edukasi kepada pedagang terkait agar menggunakan bahan pangan yang aman," kata Sri. 

Bupati Ipuk duduk bersama dengan lebih dari seratus tokoh lintas elemen. Mulai dari agamawan, pejabat, pegiat sosial, kalangan pendidik, tokoh perempuan, pers, LSM hingga budayawan. Tak sedikit di antara para tokoh yang hadir adalah pihak yang kerap mengkritisi sejumlah kebijakan Pemkab Banyuwangi.

“Saya bersyukur bisa berdialog langsung dengan Bupati seperti ini. Berbagai persoalan yang selama tak terselesaikan bisa didialogkan dengan baik,” ungkap Herman Sjahthi, salah satu akademisi dan aktivis sosial kemasyarakatan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andi Purnama. Podcaster yang sering mengangkat isu-isu kebijakan publik tersebut, menilai ruang dialog yang egaliter demikian, memberikan kesan positif. “Ada pertukaran perspektif dan pemikiran di antara kami yang kemudian melahirkan saling kepahaman. Jadi, tidak lagi hanya satu sisi dalam melihat sebuah peristiwa,” paparnya.

KH. Achmad Wahyudi yang didapuk memberikan tausiyah dalam kesempatan tersebut menyebutkan jika keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi persoalan dan menyelesaikannya adalah bentuk karakter kepemimpinan yang baik. 

“Kita lihat saat ini, bagaimana Ibu Ipuk menjelaskan soal tambang, infrastruktur jalan, hingga layanan publik seperti ini, adalah sebuah keberanian dari seorang pemimpin. Hadir langsung dan menuntaskan persoalan merupakan karakter yang baik,” urai pengasuh PP. Adzikra, Tukangkayu itu.

Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi, Hakim Said, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung semangat sinergitas 3KO (Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi) sebagai fondasi membangun daerah. Menurutnya, forum ini menjadi ruang mempererat ukhuwah Ramadhan sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

“Ini waktunya kita tandang bareng untuk mewujudkan Banyuwangi yang asri,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk kepedulian masyarakat. “Ketika ada kritik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, itu adalah bukti kecintaan masyarakat dan kepedulian terhadap pemerintah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Pemkab Banyuwangi membuka ruang pengawasan publik, namun seluruh pihak tetap harus berjalan dalam koridor aturan. “Kami tidak menghalangi masyarakat untuk memantau pemerintah. Tetapi jangan pula menggoda pemerintah untuk tidak taat pada aturan,” pungkasnya.
 
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Kementerian Agama Choironi Hidayat, Ketua MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asymuni, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Chozin, Aekanu Hariyono (Budayawan), akademisi dari berbagai kampus dan lain sebagainya.