Salah satunya dialami oleh Endang Kartika, warga Desa Olehsari, Kecamatan Licin Banyuwangi. Dia mengaku kaget dirinya dinyatakan "Tidak Layak" sebagai penerima Bansos. Dari data yang dimiliki pemerintah, Endang tercatat memiliki kendaraan roda 4 dan perahu, padahal suami dia hanya kuli bangunan. Dia pun langsung melakukan Sanggah. 

Digitalisasi Bansos telah memasuki tahapan Masa Sanggah usai diumumkan hasilnya. Warga yang dinyatakan Tidak Layak sebagai penerima bansos diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah. 

Endang mendapatkan hasil pengumuman bansos dari petugas desa yang kebetulan juga sebagai agen perlinsos. Endang dinyatakan Tidak Layak mendapatkan Bansos, karena dari data yang dimiliki pemerintah dia memiliki kendaraan roda 4, perahu, dan kapal motor. 

“Tidak mungkin saya memiliki kendaraan itu. Suami saya kerjanya serabutan, kuli bangunan. Saya sendiri hanya di rumah, ngurus 2 anak. Rumah yang saya tempati juga statusnya masih rumah keluarga, punyanya hanya 1 sepeda motor,” aku Endang.

Agen tersebut langsung membantu Endang melakukan proses sanggah mengisi form data-data. Mulai kondisi rumah, pekerjaan suami, dan kendaraan yang sebenarnya dimiliki. 

Dia mengaku beberapa waktu lalu sempat dipinjam KTP oleh kerabatnya untuk proses kredit kendaraan bermotor. 

Rahmat Danu Andika, Ketua Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTPD) menjelaskan bahwa digitalisasi bansos ini memberi ruang kepada seluruh warga untuk melakukan proses sanggah, jika alasan yang tertera di pengumuman tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

“Kasus Bu Endang yang kalau dilihat memang seharusnya layak sebagai penerima bansos, juga daya PLN 450 watt. Jadi negara memberikan kesempatan untuk menyanggah dan memberikan feedback ke pemerintah kondisi sebenarnya warga tersebut,” kata Andika. 

Data dari proses sanggah tersebut selanjutnya akan diverifikasi lintas kementrian dan instansi, termasuk BPS untuk kemudian dicek validasinya. Warga yang benar-benar kondisinya sesuai dengan laporan sanggah, maka akan diproses menjadi Layak Penerima bansos. 

Menurut Andika, mekanisme sanggah ini secara tidak langsung mengajarkan warga untuk lebih berhati-hati terhadap penggunaan data adminduk oleh pihak lain. Seperti KTP yang dipinjamkan ke orang lain untuk kebutuhan tertentu. 

“Hal ini membuat mereka yang seharusnya berhak mendapat bansos, akhirnya dinilai tidak layak mendapatkan bansos. Yang rugi kan ya warga sendiri,” jelas Andika. 

Cerita lain datang dari Ibu Adiyah, mengaku sudah lama tidak mendapatkan bansos. Namun dengan program baru ini dia dinyatakan sebagai Layak penerima bansos. 

“Saya tinggal sendirian di rumah ini, pekerjaannya tukang mengikat sayur. Kalau mau lebaran bkin pesanan kue tetangga. Alhamdulillah, sekarang dinyatakan layak, semoga layak dapat bansos,” kata Adiyah yang tinggal seorang diri di rumahnya. 

Warga Banyuwangi yang telah melakukan pendaftaran bansos telah menerima hasil seleksinya sejak 2 Maret 2026 lalu. Pengumuman tersebut berisi Layak atau Tidak Layak sebagai penerima bansos, beserta alasannya. 

Pengumuman bansos dapat dilihat di portal perlinsos https://perlinsos.kemensos.go.id/ melalui IKD. Bisa juga langsung datang ke kantor desa/kelurahan atau agen perlinsos yang telah melakukan pendaftaran ke warga. Bagi warga yang tidak puas dengan hasil pengumuman karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bisa memanfaatkan fasilitas Sanggah. 

Warga Banyuwangi yang telah melakukan pendaftaran bansos telah menerima hasil seleksinya sejak 2 Maret 2026 lalu. Pengumuman tersebut berisi Layak atau Tidak Layak sebagai penerima bansos, beserta alasannya.  

“Program ini memang memberikan kesempatan kepada warga yang dinyatakan Tidak Layak untuk bisa menyanggah jika memang yang bersangkutan merasa hasil seleksi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Bupati Banyuwangi iPuk Fiestiandani, Minggu (8/3/2026). 

Ditambahkan Rahmat Danu Andika, Ketua Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTPD) bahwa Pengumuman bansos dapat dilihat di portal perlinsos https://perlinsos.kemensos.go.id/ melalui IKD. Bisa juga langsung datang ke kantor desa/kelurahan atau agen perlinsos yang telah melakukan pendaftaran ke warga. 

“Setelah tahu hasil pengumumannya, silakan warga yang tidak puas dengan hasilnya karena dirasa tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bisa memanfaatkan fasilitas Sanggah. Ini sebagai bentuk rasa keadilan yang ingin dihadirkan oleh negara,” kata Andika. 

Warga diminta untuk mendatangi agen yang dulu mendaftarkan warga, atau datang langsung ke kantor desa untuk melihat hasil sekaligus melakukan proses sanggah. 

“Cukup bawa KK, KTP, dan no ID PLN, agen atau desa akan siap membantu. Hasil sanggahan warga akan kami verifikasi ulang lintas kementerian dan instansi untuk kembali mencocokkan dengan hasil sanggahnya,” ujar Andika. 

Tim KPTPD lintas kementerian dan lembaga pun turun langsung ke Banyuwangi untuk memantau proses pelaksanaan masa sanggah ini di sejumlah desa. Salah satunya tim melihat proses Masa Sanggah di Desa Benelan Lor, pada 6 Maret 2026 lalu. 

Di kantor desa tersebut, ratusan warga antusias melihat hasil pengumuman apakah mereka dinyatakan layak atau tidak layak mendapat bansos, sekaligus melakukan proses sanggah yang difasilitasi desa. 

Salah satunya adalah adalah Sholatin (55). Setelah dilakukan verifikasi oleh petugas, ternyata ia dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan oleh sistem.  Salah satu alasannya karena ia terdeteksi memiliki dua sertifikat rumah. Namun menurutnya saat ini ia hanya memiliki satu sertifikat rumah yakni yang ditempatinya, karena yang satunya sudah dijual.

“Sekarang cuma punya satu sertifikat rumah, yang ditinggali bersama suami. Suami juga kerjanya serabutan. Langsung saya melakukan sanggah dibantu petugas desa,” ujarnya.

Proes sanggah cukup singkat, sekitar 15 menit. Petugas melakukan wawancara sesuai dengan form yang ada. Warga hanya diminta membawa KTP< KK< dan nomer ID PLN. 

Kepala Desa Benelan Lor Khoirul Anam mengatakan pihaknya telah memfasilitasi warga untuk melakukan pengecekan data hasil seleksi bansos dan melakukan sanggahan di balai desa mulai 6 Maret 2026. 

“Kami inisiatif kumpulkan semua warga telah yang mendaftar, kita cek satu-satu. Petugas desa akan sukarela membantu. Selain di kantor desa warga juga bisa menghubungi ketua Rt/Rw masing-masing untuk melakukan pengecekan dan sanggahan,” ujarnya.

Warga lain, Surotul Mufidah warga Desa Olehsari, Kecamatan Glagah mengaku lega dia dinyatakan Layak Penerima Bansos. Surotul mengaku dari dulu tidak pernah dapat bansos, entah karena apa. 

“Tapi dengan bansos digital ini, saya dapat kesempatan menerima bansos karena dinyatakan layak,” ujar penjual kue keliling tersebut.