Bupati Ipuk Fiestiandani didapuk untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

 Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota, ia mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Proses pendataan tersebut, membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Mereka terdiri dari ASN, Staf Desa/ Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.

Hadir sejumlah kepala daerah dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan.

#BANYUWANGI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, menegaskan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS3R bukan tempat pembuangan sampah seperti TPA, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan, serta tidak menimbulkan bau. 

Kepala DLH Banyuwangi Dwi Handayani menerangkan, TPS3R memiliki konsep dan fungsi yang berbeda dengan TPA. 

"Perlu kami tegaskan, TPS3R berbeda dengan TPA. TPS3R adalah fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, bukan tempat penumpukan sampah," ujar Yani, Senin (1/2/2026).

Pemkab Banyuwangi sendiri akan melakukan pembangunan TPS3R Sobo. 

TPS3R merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, yang justru dirancang untuk dapat dibangun dekat dengan sumber timbulan sampah, termasuk di tengah atau sekitar permukiman warga.

Menurut Yani, TPS3R mengusung konsep bangunan tertutup dengan sistem pengolahan yang terkontrol. Setiap aktivitas pengolahan menerapkan teknologi pengelolaan yang memadai.

"Bisa kami pastikan, operasional TPS3R tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun sampah berserakan. Pemkab sendiri sudah membangun banyak TPS3R di sejumlah tempat, dan tidak ada keluhan dari warga sekitar lokasi karena memang dikelola sesuai dengan SOP TPS3R," tegasnya.

Sebelumnya, pemkab juga telah melakukan pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS3R Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, yang dibangun dengan mengusung konsep ramah lingkungan. 

Bahkan TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar berhasil mendapatkan Plakat Adipura, sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ditambahkan Yani, bahwa TPS3R Sobo bakal menempati lahan sekitar 1,8 hektare. Sementara luas lahan yang digunakan hanya separuh, yakni sekitar 9.200 m2. Sementara luas bangunannya tidak sampai setengah hektare tepatnya 0,4 hektare. 

“Sampah yang datang langsung diolah, tidak ditumpuk seperti di TPA. Semua sampah langsung dipilah, yang bernilai ekonomi kita jual. Sementara yang organik kita olah jadi kompos dan maggot. Selain itu, akan ditanam pohon dan tanaman hijau sebagai buffer zone yang fungsinya untuk mengurangi polusi bau. Residu sampah yang tidak bisa diolah lagi akan dibawa ke TPA.” Kata Yani. 

Yani berharap warga di sekitar lokasi tidak perlu khawatir. Karena TPS3R tidak berfungsi sebagai lokasi pembuangan sampah, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan.

"Seluruh proses pengolahan dilakukan secara tertib dan terkelola, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Ini bagian dari upaya pengelolaan sampah berkelanjutan," ujar dia. 

Kopi Arabika Yellow Caturra dan Yellow Bourbon tergolong varietas langka di Indonesia, yang di pasaran tergolong kelas premium.

"Ini salah satu jenis kopi premium yang dimiliki Banyuwangi. Tidak banyak daerah di Indonesia yang bisa mengembangkan Yellow Caturra dan Yellow Bourbon dengan kualitas baik. Tapi, Banyuwangi punya keunggulan itu," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin (2/2/2026).

Kopi premium ini ditanam di lahan seluas 7 hektare dengan produktivitas rata-rata mencapai 1 ton per hektare. Dari luasan tersebut, total produksi biji kopi (green bean) mencapai 7 ton per tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto, menjelaskan kopi tersebut kini mulai dikembangkan secara serius di Banyuwangi.

Ia menyebut, kondisi geografis lereng Gunung Raung sangat mendukung pertumbuhan kopi Arabika berkualitas ekspor itu. Tanah vulkanik yang subur, ketinggian wilayah, serta iklim sejuk menjadi faktor utama pembentuk karakter rasa kopi.

"Topografi di Kalibaru sangat ideal. Tanahnya subur, iklimnya cocok, sehingga menghasilkan kopi dengan cita rasa yang khas dan berpotensi besar untuk pasar internasional," jelasnya.

Berdasarkan asal usulnya, varietas Yellow Caturra diyakini berasal dari Kolombia, Kosta Rika, dan Nikaragua, kemudian dikembangkan di Brasil. Begitupun dengan Kopi Yellow Bourbon juga berasal dari Brasil.

Di Indonesia, varietas ini dibawa pada masa kolonial Belanda dan dapat ditemukan di beberapa daerah dataran tinggi saja seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (Flores, Bajawa). 

Ceri kopi ini dikenal karena buahnya berwarna kuning saat matang dan menawarkan rasa manis serta asam yang seimbang.

Danang menyebut pengembangan kopi langka ini juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi produk pertanian Banyuwangi untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

"Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas. Dengan kopi premium seperti ini, harga jualnya jauh lebih baik dan berdampak langsung pada pendapatan petani," ujarnya.

Pemkab Banyuwangi, lanjut Danang, terus mendorong penguatan budidaya, pascapanen, hingga pemasaran kopi agar mampu bersaing di pasar global.

"Potensi ini akan terus kami kembangkan dengan pendampingan dan penguatan hilirisasi. Harapannya, kopi Arabika Banyuwangi dari lereng Gunung Raung bisa semakin dikenal dunia," tutur dia.