Banyuwangi Anggarkan Biaya Rujukan Pasien Miskin
By SEMANGAT BANYUWANGI - September 21, 2012
TEMPO.CO, Banyuwangi -
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menganggarkan dana Rp 1,6
miliiar untuk biaya berobat warga miskin yang tidak ditanggung oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Hariadji Sugito mengatakan bahwa penyediaan anggaran tersebut dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan pembiayaan bagi warga miskin yang menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) sejak 1 September 2012.
Menurut Hariadji, anggaran Rp 1,6 miliiar itu telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rabu, 19 September 2012, bersamaan dengan disahkannya perubahan APBD Banyuwangi tahun 2012. "Pasien dari warga miskin yang menggunakan SPM, yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit Pemerintah Jawa Timur, tetap bisa dilayani," kata dia, Kamis, 20 September 2012.
Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi menanggung biaya berobat pasien miskin yang menggunakan SPM sejak 1 September lalu, rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur tetap melayani rujukan pasien dari rumah sakit daerah, asalkan pemerintah daerah menanggung biayanya.
Pelayanan bagi pasien miskin yang menggunakan SPM di rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur harus didasari adanya kerja sama dan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, dr Taufik Hidayat, mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum melakukan penandatangan kesepakatan dengan rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur.
Meski bagitu, kata Taufik, pasien dari RSUD Blambangan tetap bisa dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya, salah satu rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur. "Kita sudah sanggupi untuk menanggung biaya pasien rujukan," ujarnya.
Sejak 1 September hingga 20 September, RSUD Blambangan telah melakukan rujukan sembilan pasien ke RSUD dr Soetomo.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Hariadji Sugito mengatakan bahwa penyediaan anggaran tersebut dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan pembiayaan bagi warga miskin yang menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) sejak 1 September 2012.
Menurut Hariadji, anggaran Rp 1,6 miliiar itu telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rabu, 19 September 2012, bersamaan dengan disahkannya perubahan APBD Banyuwangi tahun 2012. "Pasien dari warga miskin yang menggunakan SPM, yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit Pemerintah Jawa Timur, tetap bisa dilayani," kata dia, Kamis, 20 September 2012.
Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi menanggung biaya berobat pasien miskin yang menggunakan SPM sejak 1 September lalu, rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur tetap melayani rujukan pasien dari rumah sakit daerah, asalkan pemerintah daerah menanggung biayanya.
Pelayanan bagi pasien miskin yang menggunakan SPM di rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur harus didasari adanya kerja sama dan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, dr Taufik Hidayat, mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum melakukan penandatangan kesepakatan dengan rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur.
Meski bagitu, kata Taufik, pasien dari RSUD Blambangan tetap bisa dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya, salah satu rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur. "Kita sudah sanggupi untuk menanggung biaya pasien rujukan," ujarnya.
Sejak 1 September hingga 20 September, RSUD Blambangan telah melakukan rujukan sembilan pasien ke RSUD dr Soetomo.
IKA NINGTYAS
SUMBER: http://www.tempo.co/read/news/2012/09/20/058430722/Banyuwangi-Anggarkan-Biaya-Rujukan-Pasien-Miskin
