Tiga siswa Kelas 12 Sekolah Rakyat telah resmi menjalani prosesi kelulusan, di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 46, di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar, Sabtu (20/6/2026). 

Selain prosesi kelulusan yang dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, juga ditampilkan "Gelar Karya" dari para siswa Sekolah Rakyat. 

Tiga siswa yang lulus jenjang SMA sederajat adalah Auratul Hasanah, Dimas Kiki Andreansyah, dan Luis Cicko Putra Erdiyanto. Sebelumnya mereka sempat putus sekolah karena berbagai faktor, utamanya masalah ekonomi. 

Seperti yang dialami Aura. Anak yang kini berusia 18 tahun itu, sebelumnya sempat putus sekolah dan bekerja di perkebunan kopi. "Setelah tidak sekolah, saya ikut bekerja di perkebunan. Terus ditawari masuk Sekolah Rakyat, alhamdulilah sekarang sudah lulus," kata Aura.

Setelah lulus, Aura kini akan melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Jember (Unej). Sementara dua siswa lainnya, memilih untuk terjun ke dunia kerja. 

Salah satunya Andika yang memilih untuk terjun ke dunia kerja dan mencari nafkah, karena ingin membantu ekonomi keluarga. 

"Saya dulu sempat satu tahun menganggur karena tidak sekolah. Lalu ditawari masuk Sekolah Rakyat, dan alhamdulilah tidak mengulang dari awal kelas 10 tapi langsung kelas 12, sehingga saya sekarang lulus. Saya mau bekerja untuk membantu ekonomi keluarga," kata Andika. 

Bupati Ipuk mengaku bangga dengan semangat siswa Sekolah Rakyat untuk kembali belajar. "Hari ini kita tidak hanya menyaksikan prosesi kelulusan. Tapi kita menyaksikan anak-anak yang terus tumbuh, belajar, berkarya, dan mempersiapkan diri meraih masa depan yang lebih baik," kata Ipuk.

Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi akan terus berkomitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat. "Berbagai program pendidikan terus kami jalankan untuk memastikan tidak ada anak Banyuwangi yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan," kata Ipuk. 

Melalui program Siswa Asuh Sebaya (SAS), Gerakan Daerah Angkat Anak Putus Sekolah (Garda Ampuh), Banyuwangi Cerdas, pendampingan anak putus sekolah, dan berbagai program lainnya diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

"Sekolah Rakyat ini kian melengkapi berbagai program yang telah dilakukan Banyuwangi," tambah Ipuk.

Kepala Sekolah Rakyat, Winarno, mengatakan tahun ini ada tiga siswa yang lulus. "Anak yang masuk Sekolah Rakyat, disesuaikan dengan jenjang pendidikan sekolah sebelumnya. Apabila mereka putus sekolah kelas 3, tidak perlu mengulang dari kelas 1, tapi langsung kelas 3. Seperti tidak siswa yang baru lulus saat ini," kata Winarno.

Winarno mengatakan setelah lulus, pihaknya bersama Pemerintah Daerah belerjasama untuk memfasilitasi ke jenjang selainjuta. Seperti dua siswa yang ingin bekerja, mereka mendapat pelatihan kerja di BPVP. 

"Alhamdullah keduanya telah diterima di Toyota," kata Winarno. 

Winarno menambahkan Sekolah Rakyat di BPVP saat ini terdapat 88 siswa, dengan rincian SD sebanyak 48 orang dan SMA ada 40 orang.

Di Banyuwangi, sekolah rakyat sementara menempati dua lokasi, yakni di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan di BPVP Muncar. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar. 

Apabila nantinya sekolah yang tengah dibangun berdiri di atas lahan 7 hektar milik Pemkab Banyuwangi tersebut rampung, seluruh siswa akan ditempatkan di sini. 

"Kami ingatkan kepada seluruh SD dan SMP negeri untuk tidak ada pungli serta untuk tidak jual beli baju seragam dan buku-buku sekolah. Ini dikuatkan dengan Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan tersebut," kata Bupati Ipuk, Rabu (17/6/2026).  

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.3.1/4749/429.101/2026 perihal Kebijakan Pendidikan Akhir Tahun Pembelajaran 2025/2026 dan Pasca SPMB 2026. 

Surat edaran bertanggal 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada kepala SD dan SMP negeri/swasta serta pengawas sekolah SD & SMP. 

Dijelaskan Plt Kepala Dnas Pendidikan Banyuwangi Alfian bahwa surat tersebut berisi larangan kepada sekolah (SD dan SMP) yang diselenggarakan pemerintah agar tidak melakukan pungutan biaya. Sekolah hanya diizinkan menarik sumbangan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, serta tidak ditentukan nominal dan waktunya.

“Itu pun pengajuannya harus dari Komite Sekolah. Dan hanya boleh dilakukan jika ada kekurangan operasional pada pos-pos yang belum tercover oleh anggaran pemerintah. Selama masih ada dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau APBD, maka itu yang harus dioptimalkan,” ungkap Alfian.

“Intinya, pendidikan tidak boleh membebani orang tua murid,” imbuhnya.

Sebaliknya, untuk SD dan SMP swasta masih diperkenankan memungut biaya dari orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“Meski begitu, pungutan tidak boleh dikaitkan dengan penilaian. Misalnya, yang belum membayar tidak diperbolehkan ikut ujian, ijazahnya ditahan, rapor tidak dibagikan, dan sebagainya. Pungutan juga tidak boleh dilakukan kepada siswa kurang mampu,” ujar Alfian.

Lebih lanjut, surat tersebut juga berisi larangan tegas kepada sekolah, panitia sistem penerimaan siswa baru (SPMB), dan atau perorangan pendidik dan tenaga kependidikan menjual kain seragam kepada siswa baru. Termasuk juga buku pelajaran dan peralatan sekolah lainnya.

“Pada intinya orang tua bebas membeli seragam, buku pelajaran, dan perlatan lainnya di manapun saja. Kalaupun toh di sekolah ada yang menjual, itu harus melalui koperasi sekolah yang berbadan hukum, dan harganya harus sesuai pasar," beber Alfian. 

Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen Banyuwangi dalam melindungi hak peserta didik, serta mencegah praktik-praktik yang berpotensi membebani masyarakat di lingkungan pendidikan.

“Imbauan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan dan komite sekolah,” ujarnya.

Apabila setelah diberlakukannya surat ini masih ditemukan pelanggaran di lapangan, pemkab akan melakukan penindakan tegas dan terukur. 

Hal itu disampaikan Ipuk saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dalam Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 sekaligus Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang berlangsung di halaman Kantor Pemkab Banyuwangi. Rabu (17/6/2026). Upacara juga diikuti ratusan ratusan petugas sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi. 

Menurut Ipuk, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran strategis karena menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik di daerah maupun nasional ke depannya.

Dengan data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Bagi Banyuwangi, sensus ini memiliki arti yang sangat penting. Melalui sensus ini kita akan mengetahui secara lebih akurat bagaimana perkembangan usaha masyarakat, sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat, potensi ekonomi baru yang muncul, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta peluang-peluang yang dapat kita optimalkan untuk masyarakat. Karena itulah keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kepentingan BPS, tetapi merupakan kepentingan kita semua,” kata Bupati Ipuk. 

Unuk itu, Bupati Ipuk mengajak warga Banyuwangi mengikuti sensus ekonomi dan memberikan data secara benar. Secara khusus ia juga  menginstruksikan kepada seluruh perangkat  daerah, kecamatan, desa, kelurahan, hingga RT/RW untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

"Bangun oordinasi yang baik, fasilitasi pelaksanaan di lapangan, dan memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, serta lancar,"pinta Ipuk.

Ipuk juga meminta  ASN Banyuwangi,  menjadi duta kesadaran data. Bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jika menerima kunjungan petugas sensus, berikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Kepada seluruh petugas sensus, kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Tugas yang saudara emban bukan sekadar mengumpulkan angka. Saudara sedang membantu menyiapkan fondasi bagi masa depan pembangunan daerah dan bangsa. Selamat bertugas, jalani tugas dengan baik,” imbuh Ipuk.

Sementara itu, melalui momentum Hari Kesadaran Nasional ini, Bupati Ipuk juga mengajak seluruh ASN daerah untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, memperkuat semangat melayani, dan membangun budaya kerja yang produktif serta kolaboratif. 

"Mari kita satukan langkah, satukan energi, dan satukan tekad. Dengan semangat Banyuwangi ASRI, dan spirit Tandang Bareng, kita hadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

Upacara turut diikuti secara online oleh Kepala Desa, Satkorwilkerdik, guru serta kepala sekolah se Banyuwangi. Juga diikuti Kaploresta Banyuwangi Kombes Pol. Rofiq Ripto Himawan dan Kepala BPS Abdus Salam.

Uacara HKN tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan alat usaha bagi UMKM daerah serta bantuan dari Baznas Banyuwangi berupa alat bantu gerak kursi roda, biaya pengobatan hingga modal usaha dan beasiswa pendidikan.