Menurut Ipuk, keberadaan Muslimat NU selama ini tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga turut membantu pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan keluarga.
 
“Kami berterima kasih dengan kontribusi Muslimat selama ini. Di tengah berbagai keterbatasan yang ada saat ini, gotong royong kita semua adalah kunci keberhasilan,” terang Ipuk.
 
Ipuk berharap semangat Harlah ke-80 Muslimat NU mampu menjadi energi baru untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, dakwah, dan pembinaan generasi muda yang berkarakter. “Perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran sangat penting dalam membentuk generasi masa depan yang cerdas sekaligus berakhlak baik,” katanya.

Kehadiran orang nomor satu di Banyuwangi itu, disambut hangat oleh para kader Muslimat NU. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Banyuwangi Nyai Hj. Yayuk Istianah menyebutkan, jika Muslimat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus bergandengan tangan dalam membangun daerah.

“Muslimat NU dari tingkat Cabang hingga ke Ranting dan Anak Ranting akan selalu siap menyukseskan program-program daerah Kabupaten Banyuwangi. Jika itu untuk kemaslahatan umat, diminta atau tidak, Muslimat wajib bersinergi,” tegasnya.

Puncak Harlah ke-80 Muslimat tersebut juga dihadiri oleh jajaran PW Muslimat NU Jawa Timur. Hadir di antaranya Ketua Muslimat Jawa Timur Nyai Hj. Masruroh Wahid beserta sekretarisnya, Nyai Hj. Mariyam. Tampak hadir pula jajaran PCNU Banyuwangi beserta sejumlah Ketua Badan Otonom NU tingkat kabupaten. 

Ipuk mengatakan pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang setiap tahun selalu menjadi program prioritas daerah. Tidak hanya dilakukan oleh pemkab, namun Ipuk mengajak berbagai pihak untuk membangun dua sektor ini di daerah. 

“Manusia yang pintar, berkarakter, dan sehat adalah fondasi bagi suatu negara. Semua pihak harus memiliki kesadaran yang sama untuk fokus pada perbaikan dan pengembangan dua sektor ini. Kami terus menggandeng banyak pihak untuk bersama pemkab melakukan pembangunan SDM daerah,” kata Ipuk. 

Tahun ini, pemkab melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di 134 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) se-Banyuwangi. Pembangunan dan rehabilitasi dilakukan untuk ruang kelas, ruang guru, perpustakaan dan sejumlah infrastruktur pendukung lainnya.

"Pembangunan infrastruktur sekolah terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing masing sekolah. Harapan kami, pembangunan ini bisa meningkatkan kenyamanan dan kualitas belajar mengajar di sekolah," kata Ipuk.

Selain menggunakan APBD, Banyuwangi juga menggandeng pihak swasta dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk mendukung pembangunan dan renovasi sekolah. 

"Ini adalah upaya untuk perluasan peningkatan kualitas pendidikan agar lebih merata. Salah satunya seperti di SDN 3 Pesanggaran,” ujar Ipuk.

Ada dua sekolah di Kecamatan Pesanggaran yang akan direhabilitasi dengan dana CSR dari PT. Bumi Suksesindo, yakni SDN 3 Pesanggaran dan SDN 3 Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.

Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Alfian, pembangunan dan renovasi SD dan SMP dilaksanakan oleh pemkab setiap tahunnya.

"Karena ada efisiensi anggaran, pembangunan dan renovasi tahun ini jumlahnya tidak sebanyak tahun kemarin. Karenanya ada opsi bagi pihak lain untuk ikut berpartisipasi," ujar Alfian. 

Selain itu, tahun ini BSI juga akan melakukan rehabilitasi infrastruktur jalan di Kecamatan Pesanggaran, setelah sebelumnya melakukan pembangunan jalan sepanjang 2,8 KM arah menuju Pantai Lampon. 

#BANYUWANGI - Warga Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, kembali menggelar tradisi Tumpeng Sewu, Kamis malam (21/5/2026). Ribuan warga maupun wisatawan domestik maupun mancanegara memadati sepanjang jalan desa, untuk menikmati makan tumpeng bersama dalam suasana guyub dan penuh kebersamaan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut hadir menikmati tumpeng bersama masyarakat itu menilai, tradisi ini menjadi salah satu simbol kekuatan budaya lokal yang dimiliki Banyuwangi. Menurutnya, tradisi masyarakat Osing tersebut mencerminkan kuatnya nilai gotong royong yang terus dijaga hingga kini.

“Ini adalah bagian kekuatan lokal yang akan terus kita promosikan. Budaya gotong royong seperti ini tidak dimiliki semua daerah. Ini merupakan kelebihan Desa Kemiren yang harus terus dilestarikan,” ujar Ipuk.

Ipuk mengapresiasi komitmen masyarakat Osing Kemiren yang terus menjaga tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman. Menurut Ipuk keterlibatan warga yang secara sukarela menyiapkan ribuan tumpeng untuk dinikmati bersama menjadi bukti kuatnya solidaritas sosial masyarakat.

Tumpeng Sewu merupakan ritual turun-temurun masyarakat Osing sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha.

Dalam pelaksanaannya, warga menyajikan ribuan tumpeng lengkap dengan lauk khas Osing berupa pecel pitik dan lalapan. Pecel pitik merupakan olahan ayam kampung panggang dengan parutan kelapa dan bumbu khas Osing yang menjadi menu wajib dalam tradisi tersebut.

Tak hanya warga lokal, wisatawan juga ikut menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama acara berlangsung.

“Beruntung saya bisa menjadi bagian dari tradisi ini. Makanannya enak, cocok di lidah. Masyarakatnya juga sopan dan ramah. Saya senang bisa ke sini,” kata Adam, wisatawan asal Republik Ceko.

Pengunjung asal Semarang, Ati, juga mengaku terkesan dengan kerukunan masyarakat Kemiren.

“Warganya rukun dan guyub. Masakannya juga lezat. Tadi sampai nambah dua kali,” ujarnya.

Sebelum prosesi makan bersama dimulai, warga terlebih dahulu menggelar ritual Ider Bumi dengan mengarak barong mengelilingi desa. Barong diberangkatkan dari dua arah berbeda, timur dan barat, lalu bertemu di depan Balai Desa Kemiren.

Warga kemudian menggelar doa bersama untuk memohon keselamatan serta dijauhkan dari bencana dan penyakit.

Rangkaian tradisi juga diisi ritual mepe kasur dan Mocoan Lontar Yusup semalam suntuk. Tradisi pembacaan naskah kuno tentang kisah Nabi Yusuf tersebut diyakini sebagai bentuk selamatan dan tolak bala.

“Ini merupakan wujud syukur kami kepada Allah atas limpahan rezeki selama satu tahun, sekaligus doa agar kami selalu diberi keselamatan dan dihindarkan dari bala,” ujar Kepala Desa Kemiren, Muhammad Arifin.

Pelestarian budaya yang konsisten membuat Desa Kemiren mendapat berbagai penghargaan nasional hingga internasional. Pada 2025, desa tersebut meraih The 5th ASEAN Homestay Award dalam ajang ASEAN Tourism Award di Malaysia.

Di tahun yang sama, Desa Kemiren juga masuk jaringan desa wisata terbaik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, desa ini meraih juara II Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Kelembagaan dan SDM dari Kementerian Pariwisata RI. 

Paralegal adalah status atau peran tambahan bagi kepala desa yang telah dibekali pengetahuan hukum dasar dan sertifikasi resmi, sehingga memiliki legalitas formal untuk bertindak sebagai juru damai (Non-Litigation Peacemaker) dalam menyelesaikan konflik, memediasi sengketa, dan menerapkan restorative justice bagi warganya di tingkat desa tanpa melalui jalur pengadilan.

Kewenangan kepala desa sebagai paralegal diberikan secara resmi oleh Kementrian Hukum. Sertifikat Paralegal yang diterbitkan atau diakui oleh Kementerian Hukum menjadi bukti legalitas untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi.

“Selamat kepada para Kepala Desa yang baru saja dikukuhkan. Gelar sebagai Paralegal menjadi simbol tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi warga di desa,” kata Bupati Ipuk saat memberikan sambutannya pada acara Pengukuhan Gelar Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) kepada 46 Kades di Kampus Untag Banyuwangi, Kamis (21/6/2026).

Ipuk mengatakan, sebagai paralegal kades harus menjadi juru damai atas permasalah warga. Dengan cara memediasi konflik warga, menerapkan restorative justice untuk tindak pidana ringan, serta menyusun dokumen kesepakatan damai yang sah secara hukum.

“Kades menjadi benteng pertama Restorative Justice (keadilan restoratif) di tingkat desa. Tugas kades bukan menghukum namun memulihkan dan mendamaikan, merangkul semua pihak melalui musyawarah dan mufakat tanpa harus membawa kasus ke jalur pengadilan (litigasi),” ujar Ipuk.

“Kades juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi warga agar menjadi tahu batasan hak dan kewajiban mereka secara hukum, sehingga potensi terjadinya tindak pidana atau konflik sosial di desa dapat ditekan sejak dini,” harap Ipuk.

Sementara itu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kakanwil Kemenhum Nasional RI, Soleh Joko Sutopo mengapresiasi para Kades Banyuwangi yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan hingga dikukuhkan secara resmi sebagai Paralegal

“Momentum ini menjadi tonggak sejarah penting yang membuktikan Banyuwangi tidak hanya maju pariwisata dan pelayanan publiknya tapi juga dalam membangun kesadaran hukum dari tingkat desa,” ujar Soleh.

Dengan memiliki kompetensi sebagai juru damai, kepala desa diharapkan bisa memediasi permasalahan dan konflik yang ada di desanya masing-masing hingga tidak perlu naik ke ranah hukum.

“Sehingga permasalahan yang terjadi bisa selesai lebih awal tanpa melalui persidangan,” pungkasnya.

Kerja sama layanan kemoterapi tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara RSUD Blambangan dan BPJS Kesehatan. Penandatanganan dilakukan Direktur RSUD Blambangan dr. Asiyah bersama Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/5/2026).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut layanan ini menjadi langkah penting untuk mendekatkan akses pengobatan kanker kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kerja sama ini bisa terealisasi. Dengan adanya layanan kemoterapi di RSUD Blambangan maka pasien kemoterapi bisa mengakses layanan lebih dekat dan mudah, sehingga ini dapat meringankan beban pasien dan keluarga mereka,” kata Ipuk.

Fasilitas layanan kemoterapi di RSUD Blambangan telah disiapkan sejak tahun 2025, dengan fasilitas lengkap baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM. Selama ini pelayanan kemoterapi bagi pasien BPJS, masih harus dirujuk ke daerah lain.

Dengan adanya kerja sama tersebut, pasien kini dapat menjalani kemoterapi langsung di RSUD Blambangan.

“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah berkomitmen mendukung peningkatan layanan kesehatan di Banyuwangi khususnya layanan kemoterapi,” ujar Ipuk.

Direktur RSUD Blambangan dr. Asiyah menjelaskan layanan kemoterapi BPJS akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Pasien yang sebelumnya menjalani terapi di luar Banyuwangi dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan syarat telah berkonsultasi dan memperoleh rekomendasi dari dokter penanggung jawab.

“Karena kemoterapi ini terapi paket, jadi untuk pelaksanaannya harus atas rekomendasi dokter yang menangani,” kata dr. Asiyah.

Menurutnya, seluruh kebutuhan layanan kemoterapi di RSUD Blambangan kini telah terpenuhi, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.

RSUD Blambangan telah tersedia berbagai fasilitas penunjang kemoterapi, termasuk Ruang Handling Sitotoksik untuk peracikan obat kemoterapi yang dilengkapi BioSafety Cabinet (BSC) sesuai standar keamanan.

Selain itu, tersedia Ruang One Day Care Kemoterapi yang digunakan untuk pemberian obat kemoterapi secara rawat jalan.

Dari sisi tenaga medis, rumah sakit daerah tersebut juga telah memiliki dokter spesialis dan subspesialis yang mendukung layanan kanker, antara lain dokter subspesialis bedah onkologi, subspesialis onkologi toraks, dokter spesialis penyakit dalam dengan fellowship Internis Fellow Onkologi (IFO), hingga dokter spesialis paru dengan fellowship terapi sistemik onkologi toraks.

Layanan tersebut juga diperkuat tenaga kefarmasian dan perawat khusus kemoterapi.