#BANYUWANGI - Warga Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, kembali menggelar tradisi Tumpeng Sewu, Kamis malam (21/5/2026). Ribuan warga maupun wisatawan domestik maupun mancanegara memadati sepanjang jalan desa, untuk menikmati makan tumpeng bersama dalam suasana guyub dan penuh kebersamaan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut hadir menikmati tumpeng bersama masyarakat itu menilai, tradisi ini menjadi salah satu simbol kekuatan budaya lokal yang dimiliki Banyuwangi. Menurutnya, tradisi masyarakat Osing tersebut mencerminkan kuatnya nilai gotong royong yang terus dijaga hingga kini.

“Ini adalah bagian kekuatan lokal yang akan terus kita promosikan. Budaya gotong royong seperti ini tidak dimiliki semua daerah. Ini merupakan kelebihan Desa Kemiren yang harus terus dilestarikan,” ujar Ipuk.

Ipuk mengapresiasi komitmen masyarakat Osing Kemiren yang terus menjaga tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman. Menurut Ipuk keterlibatan warga yang secara sukarela menyiapkan ribuan tumpeng untuk dinikmati bersama menjadi bukti kuatnya solidaritas sosial masyarakat.

Tumpeng Sewu merupakan ritual turun-temurun masyarakat Osing sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha.

Dalam pelaksanaannya, warga menyajikan ribuan tumpeng lengkap dengan lauk khas Osing berupa pecel pitik dan lalapan. Pecel pitik merupakan olahan ayam kampung panggang dengan parutan kelapa dan bumbu khas Osing yang menjadi menu wajib dalam tradisi tersebut.

Tak hanya warga lokal, wisatawan juga ikut menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama acara berlangsung.

“Beruntung saya bisa menjadi bagian dari tradisi ini. Makanannya enak, cocok di lidah. Masyarakatnya juga sopan dan ramah. Saya senang bisa ke sini,” kata Adam, wisatawan asal Republik Ceko.

Pengunjung asal Semarang, Ati, juga mengaku terkesan dengan kerukunan masyarakat Kemiren.

“Warganya rukun dan guyub. Masakannya juga lezat. Tadi sampai nambah dua kali,” ujarnya.

Sebelum prosesi makan bersama dimulai, warga terlebih dahulu menggelar ritual Ider Bumi dengan mengarak barong mengelilingi desa. Barong diberangkatkan dari dua arah berbeda, timur dan barat, lalu bertemu di depan Balai Desa Kemiren.

Warga kemudian menggelar doa bersama untuk memohon keselamatan serta dijauhkan dari bencana dan penyakit.

Rangkaian tradisi juga diisi ritual mepe kasur dan Mocoan Lontar Yusup semalam suntuk. Tradisi pembacaan naskah kuno tentang kisah Nabi Yusuf tersebut diyakini sebagai bentuk selamatan dan tolak bala.

“Ini merupakan wujud syukur kami kepada Allah atas limpahan rezeki selama satu tahun, sekaligus doa agar kami selalu diberi keselamatan dan dihindarkan dari bala,” ujar Kepala Desa Kemiren, Muhammad Arifin.

Pelestarian budaya yang konsisten membuat Desa Kemiren mendapat berbagai penghargaan nasional hingga internasional. Pada 2025, desa tersebut meraih The 5th ASEAN Homestay Award dalam ajang ASEAN Tourism Award di Malaysia.

Di tahun yang sama, Desa Kemiren juga masuk jaringan desa wisata terbaik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, desa ini meraih juara II Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Kelembagaan dan SDM dari Kementerian Pariwisata RI. 

Paralegal adalah status atau peran tambahan bagi kepala desa yang telah dibekali pengetahuan hukum dasar dan sertifikasi resmi, sehingga memiliki legalitas formal untuk bertindak sebagai juru damai (Non-Litigation Peacemaker) dalam menyelesaikan konflik, memediasi sengketa, dan menerapkan restorative justice bagi warganya di tingkat desa tanpa melalui jalur pengadilan.

Kewenangan kepala desa sebagai paralegal diberikan secara resmi oleh Kementrian Hukum. Sertifikat Paralegal yang diterbitkan atau diakui oleh Kementerian Hukum menjadi bukti legalitas untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi.

“Selamat kepada para Kepala Desa yang baru saja dikukuhkan. Gelar sebagai Paralegal menjadi simbol tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi warga di desa,” kata Bupati Ipuk saat memberikan sambutannya pada acara Pengukuhan Gelar Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA) kepada 46 Kades di Kampus Untag Banyuwangi, Kamis (21/6/2026).

Ipuk mengatakan, sebagai paralegal kades harus menjadi juru damai atas permasalah warga. Dengan cara memediasi konflik warga, menerapkan restorative justice untuk tindak pidana ringan, serta menyusun dokumen kesepakatan damai yang sah secara hukum.

“Kades menjadi benteng pertama Restorative Justice (keadilan restoratif) di tingkat desa. Tugas kades bukan menghukum namun memulihkan dan mendamaikan, merangkul semua pihak melalui musyawarah dan mufakat tanpa harus membawa kasus ke jalur pengadilan (litigasi),” ujar Ipuk.

“Kades juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi warga agar menjadi tahu batasan hak dan kewajiban mereka secara hukum, sehingga potensi terjadinya tindak pidana atau konflik sosial di desa dapat ditekan sejak dini,” harap Ipuk.

Sementara itu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kakanwil Kemenhum Nasional RI, Soleh Joko Sutopo mengapresiasi para Kades Banyuwangi yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan hingga dikukuhkan secara resmi sebagai Paralegal

“Momentum ini menjadi tonggak sejarah penting yang membuktikan Banyuwangi tidak hanya maju pariwisata dan pelayanan publiknya tapi juga dalam membangun kesadaran hukum dari tingkat desa,” ujar Soleh.

Dengan memiliki kompetensi sebagai juru damai, kepala desa diharapkan bisa memediasi permasalahan dan konflik yang ada di desanya masing-masing hingga tidak perlu naik ke ranah hukum.

“Sehingga permasalahan yang terjadi bisa selesai lebih awal tanpa melalui persidangan,” pungkasnya.

Kerja sama layanan kemoterapi tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara RSUD Blambangan dan BPJS Kesehatan. Penandatanganan dilakukan Direktur RSUD Blambangan dr. Asiyah bersama Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/5/2026).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut layanan ini menjadi langkah penting untuk mendekatkan akses pengobatan kanker kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kerja sama ini bisa terealisasi. Dengan adanya layanan kemoterapi di RSUD Blambangan maka pasien kemoterapi bisa mengakses layanan lebih dekat dan mudah, sehingga ini dapat meringankan beban pasien dan keluarga mereka,” kata Ipuk.

Fasilitas layanan kemoterapi di RSUD Blambangan telah disiapkan sejak tahun 2025, dengan fasilitas lengkap baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM. Selama ini pelayanan kemoterapi bagi pasien BPJS, masih harus dirujuk ke daerah lain.

Dengan adanya kerja sama tersebut, pasien kini dapat menjalani kemoterapi langsung di RSUD Blambangan.

“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah berkomitmen mendukung peningkatan layanan kesehatan di Banyuwangi khususnya layanan kemoterapi,” ujar Ipuk.

Direktur RSUD Blambangan dr. Asiyah menjelaskan layanan kemoterapi BPJS akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Pasien yang sebelumnya menjalani terapi di luar Banyuwangi dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan syarat telah berkonsultasi dan memperoleh rekomendasi dari dokter penanggung jawab.

“Karena kemoterapi ini terapi paket, jadi untuk pelaksanaannya harus atas rekomendasi dokter yang menangani,” kata dr. Asiyah.

Menurutnya, seluruh kebutuhan layanan kemoterapi di RSUD Blambangan kini telah terpenuhi, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.

RSUD Blambangan telah tersedia berbagai fasilitas penunjang kemoterapi, termasuk Ruang Handling Sitotoksik untuk peracikan obat kemoterapi yang dilengkapi BioSafety Cabinet (BSC) sesuai standar keamanan.

Selain itu, tersedia Ruang One Day Care Kemoterapi yang digunakan untuk pemberian obat kemoterapi secara rawat jalan.

Dari sisi tenaga medis, rumah sakit daerah tersebut juga telah memiliki dokter spesialis dan subspesialis yang mendukung layanan kanker, antara lain dokter subspesialis bedah onkologi, subspesialis onkologi toraks, dokter spesialis penyakit dalam dengan fellowship Internis Fellow Onkologi (IFO), hingga dokter spesialis paru dengan fellowship terapi sistemik onkologi toraks.

Layanan tersebut juga diperkuat tenaga kefarmasian dan perawat khusus kemoterapi.

Petugas mendatangi 11 lapak penjualan hewan ternak yang berada di pusat Kota Banyuwangi. Mayoritas hewan yang diperiksa berupa kambing dan domba.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi fisik ternak, suhu tubuh, hingga usia hewan. Petugas memastikan hewan kurban telah memenuhi syarat umur minimal melalui pemeriksaan gigi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Danang Hartanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit hewan menjelang meningkatnya transaksi kurban.

“Jika kondisi hewan tidak sehat, kami akan beri obat dan vitamin. Sementara untuk memastikan usianya sudah satu tahun atau lebih, gigi kambing dipastikan sudah tanggal atau poel,” kata Danang.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan di lapak pinggir jalan, tetapi juga menyasar pasar hewan dan pedagang musiman yang mulai bermunculan menjelang Idul Adha.

“Terutama mengantisipasi penyakit, agar tidak ditemukan hewan yang sakit di lapak-lapak penjualan. Nanti tim juga akan terus turun ke lapangan, berkeliling ke seluruh lapak, termasuk pedagang musiman. Jangan sampai ada penyebaran penyakit di lapak hewan kurban,” ujarnya.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan ternak yang diperiksa di lapak pusat kota dalam kondisi layak untuk kurban. Lapak yang telah lolos pemeriksaan diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa hewan yang dijual telah diperiksa petugas.

Salah satu pedagang hewan kurban musiman di Jalan MH Thamrin, Misdi, mengaku penjualan tahun ini lebih baik dibanding Idul Adha tahun lalu. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat dan momentum tahun ini membuat permintaan meningkat.

“Saya sudah jualan tiga hari. Sehari bisa laku sekitar lima ekor. Kalau tahun lalu, kadang sehari tidak ada. Paling banyak satu-dua ekor,” kata Misdi.

Tahun ini, Misdi menargetkan penjualan hingga 100 ekor kambing dan domba. Hewan kurban yang dijual dibanderol mulai Rp2 juta hingga Rp6,5 juta per ekor, tergantung ukuran dan kondisi ternak.

Menurutnya, harga hewan kurban saat ini mengalami kenaikan sekitar 25 persen dibanding hari biasa. Meski demikian, ia menawarkan fasilitas penitipan hewan hingga hari pelaksanaan kurban tanpa biaya tambahan.

“Kelebihannya kalau beli di kami, bisa titip sampai nanti hari H lebaran, tidak perlu tambah lagi,” ujarnya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Banyuwangi, Nanang Sugiharto, menyebut kebutuhan hewan kurban di Banyuwangi diperkirakan mencapai sekitar 3 ribu ekor sapi, 10 ribu ekor kambing, dan 7 ribu ekor domba pada Idul Adha tahun ini.

Ia memastikan ketersediaan ternak di Banyuwangi masih mencukupi karena daerah tersebut mengalami surplus populasi ternak.

“Untuk populasi, Banyuwangi selalu surplus. Populasi sapi di Banyuwangi sekitar 89 ribu ekor sapi dan 325 ribu ekor kambing-domba,” kata Nanang.

Penghargaan Desa Matang Pengadaan tersebut diberikan dalam agenda nasional Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pencapaian Desa Anti Korupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Pengadaan di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Penghargaan diterima langsung Kepala Desa Sukojati Untung Suripno dan Asisten Pemerintahan dan Kesra MY Bramuda. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan apresiasinya yang tinggi kepada Pemerintah Desa Sukojati yang telah berhasil memperoleh penghargaan tersebut. Menurut Ipuk, prestasi yang diraih Sukojati adalah bentuk penguatan desa sebagai pusat inovasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Apa yang diraih Sukojati ini akan menjadi benchmark bagi desa-desa lain di manapun. Bagaimana pemerintah desa melakukan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, tata kelola yang baik, yang memenuhi kaidah pengadaan barang jasa,” kata Ipuk. 

Kami senang desa di Banyuwangi terus berbenah, termasuk Desa Sukojati. Semoga pencapaian ini mampu memotivasi desa-desa lain, untuk menjadi lebih berprestasi dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Ipuk.

Desa Sukojati telah dipilih LKPP sebagai 12 Desa Piloting di Indonesia dalam upaya meningkatkan tata kelola proses Pengadaan Barang/Jasa Desa. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat komitmen pelaksanaan replikasi pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa Desa. 

“Pertemuan ini sekaligus menyamakan persepsi, membahas langkah-langkah pelaksanaan ke depannya. Untuk meningkatkan perluasan pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa, LKPP akan melakukan replikasi ke desa lain untuk mendorong terciptanya proses saling belajar antar desa dalam perbaikan tata kelola menuju desa mandiri dan desa anti korupsi,” kata Bramuda. 

Kades Sukojati Untung menyatakan kebanggaannya pemerintahan desanya diapresiasi oleh pemerintah pusat. Dia menjelaskan, pihaknya menerapkan peraturan yang berorientasi pada pengadaan yang transparan.

“Jadi, pengadaannya tetap memperhatikan peraturan, baik Peraturan Bupati Banyuwangi maupun aturan lainnya tentang prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Contohnya di setiap pengadaan kami selalu mencari harga pembanding untuk memastikan mendapatkan harga terbaik,” ungkap Untung.

“Hal ini sesuai dengan perintah Bupati dan Presiden, agar anggaran untuk desa juga harus berputar di desa itu sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Desa Sukojati juga ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu percontohan desa anti korupsi dari sejak 2022. Selain itu, Desa Sukojati, juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai Pengelola Keuangan Terbaik pada 2023.

Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini adalah Alfian sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Sedangkan Dwi Handayani dirotasi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH). 

Selain juga dilantik Nanin Oktaviantie sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan.

Selain itu, Ipuk juga melantik sejumlah Camat. Antara lain Abdur Rachman sebagai Camat Giri, Ahmad Subhan sebagai Camat Srono, Satrio sebagai Camat Songgon, Bambang Suryono Camat Gambiran, Sudharto Setyo Camat Purwoharjo dan Khoirul Hidayat Camat Genteng.

Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikanrotasi jabatan ini dilakukan untuk penguatan kelembagaan agar mencapai kinerja yang terbaik. “Saya minta pejabat tidak hanya di balik meja. Harus rutin turun ke lapangan, memahami langsung persoalan warga, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Ipuk.

Ipuk meminta pejabat yang dilantik menunjukkan dedikasi dan performa terbaik dengan membangun budaya kerja kolaboratif, inovatif, disiplin, dan berorientasi pada dampak.

“Seperti Kepala Dispora yang baru, kami harapkan bisa mengoptimalkan peran pemuda dan perempuan, sediakan ruang-ruang kreatif positif guna mencetak generasi yang mandiri dan berdaya saing,” sambungnya.

Ipuk juga berpesan kepada para camat agar lebih banyak turun ke lapangan karena kecamatan adalah ujung tombak pelayanan publik. 

“Kepada para camat, saya tegaskan camat bukan sekadar administrator di belakang meja,. Sifatnya harus dekat, tanggap, dan menjadi pusat solusi tercepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat,” ujar Ipuk.