Bantuan sumur bor tersebut salah satunya diterima oleh Kelompok Tani Keji Beling, Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari. Sumur bor tersebut mampu mengairi lahan sawah seluas 50,63 hektar yang dikelola 63 petani.

“Adanya sumur bor ini memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani sepanjang tahun. Sehingga dapat mendorong produktivitas pertanian sekaligus juga sebagai upaya antisipasi kekeringan jelang musim kemarau yang segera tiba,” kata Ipuk saat menghadiri peresmian rumah pompa di areal persawahan Poktan Kejibeling di sela-sela aktivitas Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Kamis (7/5/2026). 

Ipuk menjelaskan, keberadaan rumah pompa dan sumur bor tidak hanya membantu menjaga pasokan air irigasi, namun juga memberi manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan ketersediaan air yang stabil, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mempercepat masa tanam, hingga menekan risiko gagal panen saat musim kemarau.

Selain itu, rumah pompa menjadi pusat pengelolaan distribusi air yang lebih tertata dan efisien. Air dapat dialirkan secara merata ke area persawahan sehingga petani tidak lagi harus bergantian mendapatkan pasokan air seperti sebelumnya.

“Mari kita jaga bersama-sama fasilitas yang sudah tersedia ini supaya bisa digunakan secara jangka panjang untuk kesejahteraan semua,” ujar Ipuk.

Sumur bor yang diresmikan tersebut merupakan bagian dari Program Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementan. Optimasi lahan merupakan upaya meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas tanaman melalui penataan sistem pengairan serta penataan lahan.

Kegiatan Optimasi Lahan Tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan untuk lahan seluas 1.008 hektar di tiga kecamatan, meliputi Rogojampi, Blimbingsari, dan Srono. Program tersebut mencakup pembangunan 29 unit sumur bor, pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak tiga unit dengan total panjang 300 meter, serta bantuan benih untuk 1.001 hektar sawah dengan total 25.025 kilogram.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Keji Beling Desa Kaotan, Isa Ansori, mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor tersebut. Menurutnya, sejak adanya sumur bor, ketersediaan air menjadi lebih melimpah dan stabil.

“Sebelum ada sumur bor, petani harus bergantian untuk dapat air, sekarang tidak lagi. Masa tanam dan panen juga bertambah yang tadinya dua kali setahun bisa tiga kali setahun. Kami juga tidak perlu khawatir lagi menanam di musim kemarau karena airnya cukup,” ujar Isa.

Isa mengaku keberadaan rumah pompa dan sumur bor juga membuka peluang usaha baru bagi poktan. Selain untuk pertanian, air dari sumur bor kini dimanfaatkan untuk budidaya ikan hingga wahana kolam renang anak yang dikelola kelompok tani.

“Penghasilan dari usaha itu sebagian digunakan untuk biaya operasional sumur bor, seperti membeli token listrik dan kebutuhan operasional kelompok tani lainnya,” imbuhnya.

Produksi padi Banyuwangi sendiri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 produksi padi Banyuwangi mencapai 806.771 ton dengan luas tanam 121.319 hektar. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang mencapai 794.783 ton dengan luas tanam 119.651 hektar. 

Hal inilah yang menjadi fokus dalam Rakor Penguatan Keamanan Siber yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Banyuwangi, Rabu (6/5/2026). Rakor diikuti Dinas Kominfo serta perwakilan daerah se-Jawa Timur dan Bali. Banyuwangi dipilih karena indeks SPBE-nya terbaik seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. 

Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo mengatakan, transformasi digital melalui implementasi SPBE telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong peningkatan kualiatas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Namun percepatan digitalisasi tersebut belum seluruhnya diimbangi dengan penguatan keamanan siber sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap keandalan layanan, perlindungan data serta stabilitas sistem pemerintahan di sisi lain tingkat pengimplementasian

“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sekaligus meneruskan langkah langkah konkret dalam menimplementasikan SPBE yang aman andal dan berkelanjutan,” ujar Marsma Budi.

Ia melanjutkan pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan memiliki nilai strategis, karena Banyuwangi telah memilki kinerja yang sangat baik dalam implementasi SPBE. Keberhasilan ini menunjukkan adanya  konsistensi daerah dalam membangun kebijakan tata kelola manajemen serta layanan SPBE.

“Rakor ini menunjukkan Banyuwangi sebagai contoh praktik terbaik penerapan SPBE. Ditambah lagi, Banyuwangi juga menjadi pilot project digitalisasi bansos secara nasional. Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital secara inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi Budi Santoso menyampaikan, kesuksesan implementasi SPBE di Banyuwangi berawal dari komitmen kepala daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat melalui digitalisasi.

“Dengan adanya komitmen kepala daerah digitalisasi menjadi bagian dari infrastruktur utama yang dibangun. Saat ini 217 desa se Banyuwangi telah teraliri fiber optik, implementasi SPBE juga didukung oleh seluruh OPD hingga pemerintahan desa,” papar Budi.

Selain itu dalam mengembangkan SPBE, Banyuwangi berinvestasi dalam membangun layanan pusat data yang dipusatkan di Dinas Kominfo dan dibangun sesuai kriteria best practise dan standar SNI.

Banyuwangi juga memastikan pengelolaan digitalisasi dan SPBE dilakukan oleh SDM dengan kompetensi memadai. Dengan peningkatan kapasitas SDM TIK secara kontinyu dan Pembentukan Agen Digital di unit layanan (desa/kecamatan/OPD) untuk pendampingan masyarakat.

“Evaluasi dan monitoring terhadap progress penerapan SPBE juga dilakukan secara berkala setiap minggu oleh Bupati yang diikuti oleh semua OPD,” ujar Budi.

Terkait kemanan siber, Banyuwangi saat ini telah memiliki Computer Security Incident Response Team (CISRT) yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati sebagai tim respons insiden kemanan siber yang dibentuk untuk melindungi akses informasi, layanan publik digital dan infrastruktur TIK. 

Kontes, Pameran, dan Bursa Ternak 2026 ini berlangsung selama dua hari, 5-6 Mei 2026, dan terdapat sekitar 120 hewan ternak unggulan. Berbagai jenis sapi seperti simental, limosin, hingga Belgian Blue turut dipamerkan. Selain itu juga terdapat hewan ternak lainnya seperti, kambing, kelinci dan ayam.

Parade tersebut menampilkan sapi-sapi unggulan dari berbagai kecamatan. Hewan ternak itu tidak hanya dipamerkan dari sisi bobot dan kualitas, tetapi juga tampil menarik dengan berbagai kostum unik, mulai dari mahkota, aksesori manik-manik, hingga ornamen khas budaya lokal, seperti tari Gandrung. 

Setiap kecamatan mengirimkan perwakilan terbaiknya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kontingen Kecamatan Tegalsari yang menghadirkan sapi ras simental berbobot lebih dari satu ton serta sapi calon kereman berbobot di atas 700 kilogram.

Dua sapi tersebut berasal dari Enzo Farm milik peternak M. Adam. Keduanya berhasil meraih juara di kategori berbeda dalam kontes tahun ini. Sapi bernama Max Mojo dengan bobot mencapai 1.136 kilogram keluar sebagai juara kategori ekstrem, sementara Angkas Timur memenangkan kategori calon kereman.

“Senang sekali semuanya bisa menjadi juara,” ujar Adam.

Menurutnya, sapi-sapi miliknya juga mulai diminati pasar, terutama menjelang Idul Adha. Salah satu sapi bahkan telah ditawar hingga Rp 180 juta, meski belum dilepas karena harga belum sesuai.

“Sudah ada yang menawar Rp180 juta, tapi belum saya lepas karena belum cocok,” katanya.

Adam mengungkapkan, sebelumnya sapi dari peternakannya pernah dibeli oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan bobot lebih dari satu ton.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menilai kegiatan ini tidak sekadar kontes, tetapi juga menjadi sarana promosi sektor peternakan daerah.

“Ini menjadi ajang promosi potensi peternakan Banyuwangi. Dengan diparadekan seperti ini, masyarakat bisa melihat langsung kualitas ternak yang ada,” ujar Mujiono.

Mujiono menambahkan, kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi peternak untuk saling bertukar pengalaman dan memperluas jaringan pasar.

Parade ini juga diharapkan membantu masyarakat mendapatkan hewan kurban yang sehat dan berkualitas menjelang Idul Adha 2026, sekaligus meningkatkan daya saing peternak lokal.

Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Percontohan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2022. Kini lembaga antirusuah melakukan penilaian kembali terhadap Desa Sekojati. 

"Kami ke Desa Sukojati untuk menilai kembali komitmen desa. Apakah Desa Sukojati masih komitmen atau tidak dalam menerapkan indikator antikorupsi secara berkelanjutan," kata Wakasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Andhika Widiarto, Rabu (6/5/2026).

Didampingi Kepala Inspektorat Banyuwangi Coiril Ustadi Yudawanto dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, tim KPK mendengarkan langsung pemaparan dari Pemdas Sukojati. Selain itu juga mendegarkan testimoni dari BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta megecek kondisi di lapangan dalam proses monev ini.

Andhika menyebut, ada lima indikator penilaian desa percontohan antikorupsi. Di antaranya indikator pengawasan, peran serta masyarakat, kearifan lokal, pelayanan publik, dan tata kelola.

"Kami mengapresiasi apa yang dipaparkan Pemdes Sukojati. Alhamdulilah sejauh ini Desa Sukojati mengikuti apa yang disyaratkan dalam indikator Desa Antikorupsi," kata dia.

Di kesempatan itu, KPK juga mendorong ada perluasan Desa Antikorupsi. Ke depan, program ini harus merambah ke tingkat kecamatan. Maka dari itu, Kabupaten Banyuwangi sudah saatnya mulai memperluas inisiatif ini ke setiap kecamatan yang ada.

"Kita harapkan semua kecamatan yang ada di Banyuwangi itu belajarnya ke Desa Sukojati. Supaya apa yang dilakukan di Sukojati bisa ditularkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Banyuwangi," pintanya.

Analis Tindak Pidana Korupsi Direktorat Permas KPK, Anisa Nurlitasari, turut mengapresiasi tata kelola Desa Sukojati yang rapi. Mulai keteraturan dokumentasi, kreativitas tim media sosial, serta konsistensi desa dalam mengunggah informasi ke publik.

Berdasarkan pengalaman monev di berbagai desa binaan KPK, Anisa mengakui tidak semua desa memiliki kedisiplinan yang sama. Banyak desa yang justru lengah dan lupa memperbarui data setelah menyandang predikat Desa Antikorupsi.

"Jika nanti saya berkesempatan melakukan monev ke desa lain, saya akan menjadikan Desa Sukojati sebagai contoh. Jadi dokumen-dokumen yang telah dicanangkan sejak 2022 hingga 2026 ini tetap terunggah dan media sosialnya pun tetap aktif," ungkapnya.

Sekretaris Desa Sukojati, Mohammad Aris mengatakan jika selama ini pemdes mengedepankan transparansi. Pihaknya rutin mengunggah berbagai informasi ke situs resmi desa, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, indeks kepuasan masyarakat, hingga program pemberdayaan warga.

"Memang apa yang kami lakukan tidak sempurna, kami juga menerima beberapa masukan berharga dari KPK, untuk kami sempurnakan. Harapannya, Sukojati dapat terus mempertahankan predikat sebagai Desa Percontohan Antikorupsi tingkat nasional," kata Aris. 

Kepala Inspektorat Banyuwangi Choiril Ustadi Yudawanto menjelaskan bahwa pemkab terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap Desa Sukojati dan desa-desa lainnya agar transparansi di tingkat desa tetap terjaga.

"Terkhusus di Desa Sukojati, hingga saat ini perkembangannya terpantau sangat baik dan layak menginspirasi desa-desa lainnya. Kami terus mendorong dsa-desa lain agar seperti Sukojati untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas," ujar Ustadi.

Dampak positif program desa antikorupsi juga dirasakan langsung oleh warga. Ketua Pemuda Dusun Krajan, Luki Syafaat, menceritakan bagaimana desa memberikan dukungan terhadap kesenian desa.

"Pada 2023 kami menerima bantuan satu set alat musik kuntulan, dan tahun berikutnya kami mendapatkan seragam kesenian. Kami sangat merasakan dukungan penuh pemerintah desa terhadap aktivitas pemuda," ungkap Luki.

Dalam monev ini, KPK dalam tahap mengumpulkan data-data untuk penilaian. Nantinya pada tahun depan, tim KPK akan kembali ke Desa Sukojati apakah desa ini masih mempertahankan desa percontohan antikorupsi atau tidak 

Draf Raperda Trantibumlinmas diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo kepada Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara di Gedung DPRD. Hadir juga dalam penyerahan draf tersebut beberapa pejabat pemkab dan perwakilan anggota dewan.

Guntur mengatakan, Raperda yang drafnya diserahkan ke wakil rakyat mengatur beberapa hal terkait Trantibumlinmas. Termasuk di dalamnya pengaturan jam operasional swalayan, reklame, dan aktivitas hiburan malam.

"Tujuan utama dari regulasi ini bukanlah untuk membatasi, melainkan menata agar aktivitas ekonomi dan sosial di Banyuwangi berjalan lebih seimbang, tertib, positif, harmonis, dan membawa dampak ekonomi positif ke semua pihak secara merata. Dan yang paling penting juga berkeadilan sosial," kata Guntur.

Menurutnya, draf raperda itu disusun secara terbuka dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak, seperti akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, penggiat wisata serta perwakilan toko tradisional dan toko swalayan atau ritel modern.

"Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan penting agar aturan yang dihasilkan mendukung pengembangan pelaku usaha maupun harmoni masyarakat luas," ungkap Guntur.

Di dalam perda ini mengatur banyak hal, mulai tata kelola toko swalyan hingga jam operasional baik toko swalayan dan tempat hiburan malam. Perda ini, lanjut dia, akan menjadi payung hukum bagi Banyuwangi. 

"Perda ini kita ajukan karena untuk menyesuaikan aturan yang lama dengan kondisi saat ini. Di perda ini mengatur bagaimana toko kelontong bisa naik kelas, yang di perda sebelumnya tidak memungkinkan. Banyak hal yang kita atur di sini," kata Guntur. 

"Termasuk memastikan aktivitas hiburan dan reklame tetap mendukung wajah Banyuwangi sebagai daerah wisata yang ramah dan tertib," ujar dia.

Sembari proses pembahasan Ranperda berlangsung nantinya, Pemkab Banyuwangi akan menguji coba aturan baru terkait waktu operasional toko swalayan.

Dalam uji coba itu, toko modern diizinkan buka mulai pukul 09.00 WIB hingga 22.00 pada Senin-Jumat. Sementara pada akhir pekan atau Sabtu-Minggu, jam operasional ditetapkan mulai pukul 09.00 hingga 23.00.

"Perubahan ini merupakan penyesuaian dari operasional sebelumnya yang dimulai pukul 10.00 hingga 21.00," lanjut Guntur.

Menurutnya, uji coba tersebut dilakukan untuk mengukur dampak langsung sebelum Raperda ditetapkan. Selama proses pembahasan Ranperda berlangsung, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk melihat dampak dari pemberlakuan uji coba tersebut.

"Baik dampak bagi pelaku usaha modern, pelaku usaha tradisional, maupun masyarakat secara umum," sambungnya.

Ketua DPRD I Made Cahyana Negara mengatakan, draf Ranperda Trantibumlinmas yang diterima merupakan hasil dari berbagai pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

"Hari ini kami telah menerima dan memegang dasar hukum yang sebelumnya telah dibahas, yang kemudian direvisi oleh pemerintah kabupaten. Ini merupakan solusi konkret bagi kita semua," ujar Made.

Selanjutnya, DPRD akan mengkaji lebih lanjut draf tersebut. Pihaknya berjanji akan melihatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan itu sehingga isi Ranperda akan berdampak baik bagi seluruh pihak.

"Dengan adanya kejelasan regulasi, diharapkan para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih pasti, iklim investasi semakin kondusif, dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal," kata dia.