Draf Raperda Trantibumlinmas diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo kepada Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara di Gedung DPRD. Hadir juga dalam penyerahan draf tersebut beberapa pejabat pemkab dan perwakilan anggota dewan.

Guntur mengatakan, Raperda yang drafnya diserahkan ke wakil rakyat mengatur beberapa hal terkait Trantibumlinmas. Termasuk di dalamnya pengaturan jam operasional swalayan, reklame, dan aktivitas hiburan malam.

"Tujuan utama dari regulasi ini bukanlah untuk membatasi, melainkan menata agar aktivitas ekonomi dan sosial di Banyuwangi berjalan lebih seimbang, tertib, positif, harmonis, dan membawa dampak ekonomi positif ke semua pihak secara merata. Dan yang paling penting juga berkeadilan sosial," kata Guntur.

Menurutnya, draf raperda itu disusun secara terbuka dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak, seperti akademisi, mahasiswa, pelaku usaha, penggiat wisata serta perwakilan toko tradisional dan toko swalayan atau ritel modern.

"Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan penting agar aturan yang dihasilkan mendukung pengembangan pelaku usaha maupun harmoni masyarakat luas," ungkap Guntur.

Di dalam perda ini mengatur banyak hal, mulai tata kelola toko swalyan hingga jam operasional baik toko swalayan dan tempat hiburan malam. Perda ini, lanjut dia, akan menjadi payung hukum bagi Banyuwangi. 

"Perda ini kita ajukan karena untuk menyesuaikan aturan yang lama dengan kondisi saat ini. Di perda ini mengatur bagaimana toko kelontong bisa naik kelas, yang di perda sebelumnya tidak memungkinkan. Banyak hal yang kita atur di sini," kata Guntur. 

"Termasuk memastikan aktivitas hiburan dan reklame tetap mendukung wajah Banyuwangi sebagai daerah wisata yang ramah dan tertib," ujar dia.

Sembari proses pembahasan Ranperda berlangsung nantinya, Pemkab Banyuwangi akan menguji coba aturan baru terkait waktu operasional toko swalayan.

Dalam uji coba itu, toko modern diizinkan buka mulai pukul 09.00 WIB hingga 22.00 pada Senin-Jumat. Sementara pada akhir pekan atau Sabtu-Minggu, jam operasional ditetapkan mulai pukul 09.00 hingga 23.00.

"Perubahan ini merupakan penyesuaian dari operasional sebelumnya yang dimulai pukul 10.00 hingga 21.00," lanjut Guntur.

Menurutnya, uji coba tersebut dilakukan untuk mengukur dampak langsung sebelum Raperda ditetapkan. Selama proses pembahasan Ranperda berlangsung, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk melihat dampak dari pemberlakuan uji coba tersebut.

"Baik dampak bagi pelaku usaha modern, pelaku usaha tradisional, maupun masyarakat secara umum," sambungnya.

Ketua DPRD I Made Cahyana Negara mengatakan, draf Ranperda Trantibumlinmas yang diterima merupakan hasil dari berbagai pembahasan antara eksekutif dan legislatif.

"Hari ini kami telah menerima dan memegang dasar hukum yang sebelumnya telah dibahas, yang kemudian direvisi oleh pemerintah kabupaten. Ini merupakan solusi konkret bagi kita semua," ujar Made.

Selanjutnya, DPRD akan mengkaji lebih lanjut draf tersebut. Pihaknya berjanji akan melihatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan itu sehingga isi Ranperda akan berdampak baik bagi seluruh pihak.

"Dengan adanya kejelasan regulasi, diharapkan para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih pasti, iklim investasi semakin kondusif, dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal," kata dia. 

Program “Si Kedip Wangi” merupakan layanan pengurusan berbagai legalitas usaha, seperti nomor induk berusaha (NIB), PIRT, Sertifikat Halal dan BPOM yang dilakukan secara jemput bola dan tanpa dipungut biaya. Petugas dari Dinas Koperasi dan UMKM akan berkeliling ke desa-desa untuk membantu pelaku UMKM mengurus berbagai pengurusan legalitas usaha tersebut.

“Ini adalah bagian dari upaya Banyuwangi memperkuat UMKM di desa-desa. Dengan layanan yang hadir langsung di desa, pelaku usaha bisa lebih mudah untuk mengurus legalitas usahanya juga menghemat waktu dan biaya,” kata Bupati Ipuk, Senin (4/5/2026).

Dengan mendapatkan legalitas usaha yang resmi, lanjut Ipuk maka pelaku UMKM menjadi resmi dan terlindungi. Mereka pun akan lebih dipercaya konsumen serta memiliki peluang masuk ke pasar yang lebih luas dan akses permodalan.

“Di tengah tantangan usaha yang semakin berat, program ini bagian dari mempercepat transformasi UMKM dari usaha informal menjadi usaha formal yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” imbuh Ipuk.

Program ini biasanya digelar saat kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Seperti saat Bupati Ipuk menggelar Bunga Desa di Desa Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo pada pekan lalu. Ipuk berkesempatan menyerahkan langsung NIB, sertifikat PIRT serta keterangan Halal ke salah satu pelaku UMKM yang mengikuti layanan Si Kedip Wangi. Sertifikat itu diserahkan kepada Nurkholimah Wahyuningsih, atau Nining, pelaku usaha aneka sambal.

Nining menceritakan bahwa dirinya memang mencari informasi tentang pengurusan legalitas usaha untuk produk sambalnya. Ia mengaku sangat terbantu dengan program pemkab yang jemput bola ke desa ini, apalagi syaratnya sangat mudah. Hanya berbekal kartu identitas KTP, ia bisa mengurus langsung tiga legalitas usaha sekaligus yakni NIB, PIRT, dan Halal.

“Ternyata sangat mudah dan cepat untuk mengurus legalitas usaha, tidak seperti yang saya bayangkan. Cuma daftar pakai KTP lalu diwawancara tentang produknya, proses produksinya dan beberapa pertanyaan lain. Setelah itu menunggu sebentar langsung jadi suratnya, ” ujar Nining.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nanin Oktavianti sampai dengan saat ini pihaknya telah memfasilitasi ribuan UMKM dalam pengurusan NIB, P-Irt dan Halal. Sejak 2019 ada 2500 UMKM yang telah mendapatkan sertifikat P-Irt . Sedangkan untuk sertifikat halal sudah sebanyak 22.091 sertifikat yang dikeluarkan.

"Selain keliling ke desa desa, petugas juga siap datang jemput bola ke lokasi UMKM, minimal ada 5 UMKM yang akan mengurus legalitas," ujar Nanin.

“Pendampingan tidak berhenti pada penerbitan legalitas. Kami juga menyiapkan program lanjutan berupa pelatihan, akses pembiayaan, hingga fasilitasi pemasaran,”ujarnya.

Selain itu pihaknya juga menyediakan wadah konsultasi “Pusat Layanan Kemasan” yang telah melayani ratusan UMKM untuk melakukan konsultasi mulai dari desain kemasan hingga cetak

“Pusat Layanan Kemasan sudah membuatkan desain hingga mencetak sampai dengan 43 ribu kemasan dari ratusan UMKM daerah,” pungkasnya. 

#BANYUWANGI – Pariwisata Banyuwangi terus bergeliat. Yang terbaru, destinasi Agrowisata Taman Suruh (AWT) bakal menghadirkan event setiap bulannya, yakni Senja di AWT. Menikmati AWT yang berada di kaki pegunungan Ijen sambil berwisata kuliner dan menikmati aneka seni dan budaya lokal yang disajikan. 

Agrowisata Taman Suruh merupakan wisata agro yang berada di ketinggian 450 mdpl. Dari kawasan ini, pengunjung bisa menikmati suasana sejuk khas pegunungan berlatarkan Gunung Ijen serta pemandangan Selat Bali.

Kini, destinasi yang berada di Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah itu juga dilengkapi wahana permainan keluarga serta event “Senja di AWT”. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan program ini dirancang sebagai alternatif wisata sore yang terjangkau dan inklusif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Untuk menambah daya tarik, kami gelar event tambahan di AWT. Tidak hanya menikmati keindahan AWT, namun juga bisa mengeksplormakanan khas Banyuwangi, serta menyaksikan atraksi seni dan budaya khas,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, senin (4/5/2026). 

Ragam menu tradisional seperti rujak soto, kesrut, gado-gado, hingga kue cucur gula merah tersedia berdampingan dengan makanan kekinian.

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan ruang berkumpul yang nyaman bagi keluarga, sekaligus mendukung pelaku seni dan UMKM agar terus berkembang. UMKM kami beri tambahan ruang lagi untuk berjualan,” kata Ipuk.

Tak hanya kuliner, program ini juga melibatkan lebih dari 50 pelaku UMKM serta memberikan ruang bagi seniman lokal melalui pameran seni rupa, live sketch, hingga interaksi langsung dengan pengunjung.

Untuk menambah daya tarik, pengunjung disuguhi hiburan seperti musik akustik, kesenian tradisional, hingga atraksi bela diri. Layanan terapi pijat juga tersedia bagi pengunjung yang ingin bersantai.

Antusiasme pengunjung pun terlihat sejak pelaksanaan perdana pada 1 Mei 2026 lalu selama tiga hari (1-3/2026). Salah satunya Nova, wisatawan asal Bali, yang mengaku menikmati suasana dan pengalaman yang ditawarkan.

“Asyik banget. Bisa berburu makanan enak sambil menikmati view Selat Bali dari ketinggian. Udaranya juga segar. Cocok banget untuk menghilangkan penat,” kata Nova.

Senja di AWT akan menjadi agenda rutin yang digelar setiap akhir pekan (Jumat–Minggu) di awal bulan, mulai pukul 15.00 hingga 21.00 WIB.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, program ini sebagai bentuk dukungan bagi pedagang pasar tradisional.

"Karena itu, pemkab mengeluarkan kebijakan, semua pedagang pasar dibebaskan dari retribusi setiap Sabtu dan Minggu. Ini untuk mengurangi beban pedagang pasar rakyat," terang Ipuk saat sosialisasi program tersebut ke pedagang di Pasar Srono Banyuwangi, Minggu (3/5/2026).

Ipuk menjelaskan, pembebasan retribusi pedagang atau sewa los dan kios berlaku bagi 6.500 lebih pedagang yang tersebar di 20 pasar daerah. 

Pemkab juga telah menerbitkan aturan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2026.

"Semoga dengan adanya relaksasi bagi pedagang، kegiatan ekonomi di pasar rakyat terus bergeliat yang nantinya juga akan menggerakkan perekonomian daerah," harap Ipuk.

Para pedagang pasar menyambut baik kebijakan relaksasi tersebut. Salah satunya Suwarso (60) pedagang sayur yang mengaku sangat senang dengan kebijakan pembebasan retribusi di hari Sabtu & Minggu.

Buat Suwarso, kebijakan ini meringankan beban pengeluarannya sehari hari. Dalam sehari keuntungan jualan berkisar Rp. 70-100 ribu perhari.

"Alhamdulillah, bisa mengurangi pengeluaran, apalagi sekarang harga kresek (plastik) juga naik, saya juga masih harus beli bensin buat motor. Ini meringankan sekali," ujar Suwarso. 

Hal ini juga dirasakan Kusmini pedagang buah yang mengaku turut senang adanya retribusi gratis selama dua hari. 

"Alhamdulillah kalau hari sabtu Minggu tidak bayar retribusi. Apalagi sabtu minggu kan pasar biasanya banyak pembeli," ujar Kusmini. 

Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Budi Santoso estimasi nilai relaksasi ini mencapai sekitar Rp3,2 miliar per tahun dari total potensi retribusi pasar daerah yang sebelumnya berkisar Rp9 miliar.

Pemkab juga memastikan tidak ada kenaikan tarif retribusi bagi pedagang, sebagaimana diatur oleh Perda nomor 3 tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Budi juga menjelaskan, tarif retribusi terbagi dalam tiga kelas, yakni kelas 1,2, dan 3. Untuk fasilitas toko, kios, dan los daging atau ikan, tarif harian kelas 1 sebesar Rp900/m2, kelas 2 Rp700/m2 dan kelas 3 Rp500/m2.

Penggunaan los dikenakan Rp700/m2 untuk kelas 1, Rp500/m2 kelas 2, dan Rp400/m2 kelas 3, sedangkan pelataran Rp600/2, Rp400/m2, dan Rp300/m2.

Adapun tarif toko menghadap keluar Rp1.200/m2 kelas 1, Rp900/2 kelas 2, Rp700/m2 kelas 3, dan menghadap ke dalam Rp1.100/m2, Rp800/m2, Rp700/m2.

Sementara retribusi pasar hewan sebesar Rp7.000 untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, serta Rp3.500 untuk ternak kecil.

Seperti saat Bunga Desa di tiga desa Kecamatan Purwoharjo, Desa Kradenan, Desa Purwoharjo, dan Desa Glagahagung, Ipuk menyambangi warga sekaligus berdialog langsung dengan kepala desa dan perangkatnya yang ada wilayah kecamatan di Purwoharjo. 

Dialog berlangsung di warung desa yang berada di tengah hutan jati. Para pimpinan desa tersebut sangat antisias menyampaikan unek-uneknya kepada Ipuk. Mulai masalah infrastruktur jalan, kesiapan menghadapi kemarau El Nino, hingga program pemberdayaan masyarakat. 

Salah satunya diutarakan Kades Purwoharjo Fauzi Amurullah yang bertanya langsung bagaimana desanya mengantisipasi musim kemarau panjang El Nino.

Kades Glagahagung, Mimin Budiarti juga bercerita tentang bagaimana desanya mendorong kemandirian ekonomi para lulusan SMA. 

"Sebagai kepala desa, kami harus mampu menggali potensi pemuda kita agar taraf hidup mereka meningkat. Bagi yang sudah kuliah mungkin bisa mencari jalan sendiri, namun bagi yang lulusan SMA, kami arahkan ke pemberdayaan produktif seperti ternak kambing dan pertanian buah naga," ujar Mimin.

"Alhamdulillah, sudah ada bukti nyata di Glagahagung. Anak yang awalnya kesulitan ekonomi, kini bisa lanjut kuliah berkat program ternak ini," ungkapnya.

Bupati Ipuk menjelaskan bahwa program bunga desa ini dilakukan untuk mendapatkan masukan berbagai permasalahan desa yang ada. 

"Ada yang langsung bisa kami eksekusi, ada juga yang penyelesaiannya secara bertahap. Sebaliknya juga, dengan bertatap langsung seperti ini memudahkan kami dalam menjelaskan kebijakan pemkab," jelas Ipuk. 

Setiap Bunga Desa, pemkab juga menghadirkan berbagai layanan langsung kepada masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi di balai desa setempat.

Saat di Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo kemarin, kegiatan Bunga Desa diawali dengan sarasehan kesehatan mental yang diikuti sekitar 120 peserta menghadirkan psikiater. Selain itu juga dilakukan layanan pemeriksaan penyakit dalam bagi warga gratis, melibatkan Dokter Spesialis Obgyn (SpOG) dan Dokter Spesialis Jantung (SpJp). 

"Dengan pemeriksaan langsung dari dokter spesialis ini, masyarakat yang butuh penanganan atau rujukan bisa langsung tertangani," kata Ipuk.

Ipuk juga menyambangi warga yang lumpuh akibat jatuh dari pohon dan menginstruksikan desa serta  puskesmas setempat untuk membantu terapi rutin.