Peninjauan dilakukan di SMPN 2 Rogojampi dan SMPN 1 Kabat, Minggu (5/4/2026). Ipuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana TKA seperti perangkat komputer, kesiapan jaringan internet dan listrik hingga kenyamanan ruangan.

"Alhamdulillah keperluan untuk anak-anak menempuh TKA sudah disiapkan. Pihak sekolah juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan jaringan internet dan listrik aman selama tes berlangsung," kata Ipuk.

"Ruangannya juga cukup nyaman semuanya sudah berpendingin ruangan," imbuhnya.

Ipuk berterima kasih kepada semua pihak baik sekolah dan komite yang telah menyiapkan pelaksanaan TKA dengan baik.

"Mari kita doakan bersama agar pelaksanaan TKA berjalan dengan lancar serta anak anak bisa mengerjakan soal soal dengan baik tanpa hambatan" ujar Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Alvian, pelaksanaan TKA tingkat SMP di Banyuwangi dilaksanakan serentak oleh 224 SMP dengan siswa sebanyak 24.681 orang.

"TKA untuk tingkat SMP dilaksanakan mulai besok Senin 6 hingga 16 April 2026," kata Alvian.

Sementara itu lanjut Alvian untuk TKA tingkat SD juga akan dilaksanakan serentak pada 20-30 April 2026. 

“NU adalah salah satu penyangga kemajuan Banyuwangi. Dengan sepenuh hati, kami mengajak bersama-sama untuk membangun Banyuwangi ini dengan segala tantangannya,” ungkap Ipuk.

Kepengurusan NU baru tersebut, imbuh Ipuk, diharapkan bisa memberi kontribusi besar terhadap Kabupaten Banyuwangi sehinggamenjadi lebih baik. "Pemkab Banyuwangi siap membantu Nahdatul Ulama untuk mewujudkan kabupaten menjadi lebih baik," katanya. 
 
Ipuk juga berharap NU ke depan dapat memberikan teladan dalam merajut harmoni di tengah pembangunan daerah. “NU bisa memberikan contoh kepada penerus Nahdlatul Ulama dalam kepemimpinan ke depan,” ungkapnya. 
 
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Pengurus Besar NahdlatulUlama (PBNU) yang diwakili oleh Rais Syuriyah KH. Muhibul Aman Aly. Juga dihadiri oleh PWNU Jawa Timur, KH Muh Balya Firjaun Barlaman dan H. Misbahus Munir.
 
Pelantikan juga dihadiri lintas elemen. Mulai dari Forkopimda, para kiai, Ormas Islam, pengusaha, ketua parpol, kepala SKPD, dan elemen lainnya. Bergabung bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama se Kabupaten Banyuwangi.

Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi KH. Fachruddin Mannan mengatakan, dengan kepengurusan baru PCNU, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah setempat. "Dengan peningkatan pendidikan seperti menyatukan pondok pesantren, insyallah PR yang ada di Banyuwangi bisa diselesaikan dan terwujudnyaBanyuwangi menjadi lebik bagus," katanya. 
 
Hal senada juga ditegaskan Ketua Tanfidziyah Ahmad Turmudi. Ia mengatakan, PCNU berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dan sinergi denganpemerintah daerah. "Kami tidak bisa hidup sendiri, begitu juga pemerintah daerah. Maka kolaborasidan sinergi akan terus kita bangun bersama parastakeholder," pungkasnya. 

Meski demikian, Ipuk menegaskan pembangunan daerah tidak boleh berhenti. Ia meminta seluruh kades tetap bergerak dengan menyesuaikan program sesuai kebutuhan prioritas masing-masing desa.

“Apapun rintangannya, kita harus tetap melanjutkan pembangunan Banyuwangi dengan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” ujar Ipuk saat silaturahmi dan halal bihalal bersama Kepala Desa se Banyuwangi di Kantor Desa Gladag, Rogojampi, Kamis (2/4/2026).

Ipuk menyebut, kondisi saat ini harus dilalui dengan kebersamaan dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan desa. 

Kondisi seperti ini bukan pertama kali dihadapi. Banyuwangi pernah melalui masa sulit saat pandemi dan bangkit. 

“Dengan tandang bareng, kami percaya kondisi saat ini juga bisa kita lalui,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pemerintah desa berhenti berinovasi. Justru, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Pemkab Banyuwangi, kata Ipuk, telah melakukan penataan ulang anggaran atau reprioritas. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama, tanpa mengesampingkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Ipuk meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) utuk membantu desa agar juga menyusun reprioritas anggaran. 

“Sehingga program pembangunan tetap berjalan lebih efektif di meski anggaran transfer dari pemerintah pusat berkurang,” kata Ipuk. 

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Banyuwangi, Budiharto, mengaku siap mendukung kebijakan Pemkab Banyuwangi dalam menyusun skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

“Kami juga berterima kasih kepada Ibu Bupati yang selalu memerhatikan kami. Meski anggaran terbatas, sudah memberikan tambahan anggaran kepada desa-desa di Banyuwangi,” ujarnya.

Selama libur lebaran, periode 18 Maret hingga 29 Maret 2026, jumlah kunjungan wisatawan itu naik tiga kali lipat dibanding hari-hari biasa. Sementara dibandingkan libur lebaran tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sekitar 7 persen. Pada periode yang sama tahun lalu, tercatat 224.329 wisatawan berkunjung ke Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, tingginya kunjungan wisatawan itu menunjukkan bahwa Banyuwangi tetap menjadi salah satu destinasi yang diminati dan mendapat tempat di hati masyarakat.

"Kami berterima kasih kepada para wisatawan yang telah menghabiskan masa liburannya di Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk, Kamis (2/4/2026).

“Kami juga berterimakasih kepada para pelaku jasa wisata yang telah memberikan pelayanan maksimal sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman selama berlibur di Banyuwangi,” imbuhnya. 

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, Hartono menambahkan, ada beberapa destinasi wisata yang menjadi magnet utama bagi wisatawan, utamanya pelancong yang berasal dari luar kota. 

Adapun yang tertinggi adalah Pulau Merah dengan jumlah kunjungan mencapai 37.292 wisatawan. "Pulau Merah tetap menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi," tutur dia.

Destinasi berikutnya yang tak kalah digandrungi wisatawan adalah Pantau Marina Boom. Lebih 34 ribu orang datang ke destinasi yang berada di Selat Bali itu pada rentang waktu yang sama.

"Destinasi lain yang ramai dikunjungi wisatawan seperti De Djawatan itu 22.990 wisatawan. Lalu Banyuwangi Park, Grand Watudodol, Desa Wisata Tamansari, Kawah Ijen, Jopuro, Pantau Mustika, dan banyak lagi," sambung Hartono.

Pada tahun ini ada tambahan destinasi yang dibuka untuk umum. Yakni Agro Wisata Tamansuruh dan Taman Dewa Wisata Using di Kecamatan Glagah. 

“Setelah direvitalisasi beberapa waktu lalu, kini dua destinasi tersebut kami buka untuk wisatawan. Dan lumayan ramai juga,” kata Hartono.  

Meningkatnya kunjungan wisatawan tersebut, kata dia, berdampak langsung pada perekonomian daerah. 

“Sektor lain seperti restoran, warung makan, UMKM, hingga pusat oleh-oleh juga ikut terdampak positif dari lonjakan kunjungan tersebut,” kata Hartono. 

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Banyuwangi, mulai berlaku pada Rabu (1/4/2026).

Dalam kebijakan ini, toko swalayan non-berjejaring diperbolehkan beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB. Sementara toko modern berjejaring, seperti minimarket dan supermarket, dibatasi beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Asisten Pemerintahan dan Kesra MY Bramuda mengatakan, pembatasan jam operasional ini, upaya pemerintah daerah menciptakan pemerataan ekonomi di Banyuwangi. Dengan pengaturan waktu operasional ritel modern, diharapkan pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau konsumen.

Ditambahkan dia, kebijakan ini bagian dari upaya pemkab untuk melakukan pemerataan ekonomi, dan memberikan kesempatan bagi toko-toko kelontong kecil. 

"Agar pergerakan ekonomi lebih merata dan pelaku UMKM juga mendapat bagian pasar. Contohnya di Jalan Brawijaya ada warung kopi atau toko kelontong kecil yang juga buka sampai malam, nah kita arahkan agar warga bisa membeli ke mereka, ke pedagang kecil," kata Bramuda.

Untuk mengawal aturan pembatasan tersebut, Pemkab Banyuwangi telah melakukan sosialisasi serentak pada Rabu (1/4/2026) malam. Sejumlah swalayan dan minimarket diberikan sosialisasi terkait kebijakan jam operasional. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, mengatakan dalam sosialisasi tersebut sebagian besar pelaku usaha sudah mematuhi aturan tersebut. 

"Sebagian besar yang sudah tahu telah mematuhi aturan yang ada," kata Yoppy. 

Pemkab Banyuwangi sendiri sejak lama melakukan pembatasan pendirian toko modern berjejaring baru di Banyuwangi.

Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Banyuwangi terus meningkat.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 5,65%, meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 4,68%. Ini merupakan kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menjadi capaian pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2021-2025. 

Kenaikan ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yang naik sebesar 0,40 poin (dari 4,93% menjadi 5,33%), serta melampaui pertumbuhan nasional yang hanya meningkat 0,08 poin. 

Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren meningkat secara konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, pendapatan per kapita meningkat dari 62,09 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 67,08 juta rupiah pada tahun 2025. 

Deputy Resident Representative UNDP, Sujala Pant, hadir langsung ke Banyuwangi bersama tim dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Pangan, bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Banyuwangi, Selasa malam (31/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Ipuk memaparkan berbagai program yang telah dijalankan Banyuwangi. Mulai dari pengelolaan sampah sikular, pengembangan sektor pertanian secara organik, hingga penguatan kelembagaan di kalangan nelayan.  

Sujala mengatakan telah banyak mendengar tentang Banyuwangi yang memiliki banyak inovasi dan sinergis dengan program prioritas nasional, dan telah berpengalaman bekerjasama dengan banyak pihak baik nasional maupun internasional. 

Mulai dari pengelolaan persampahan, ekonomi sirkular, hingga transformasi digital. Bahkan, Banyuwangi telah dijadikan sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.

“Saya melihat banyak peluang yang sangat berkaitan dengan prioritas UNDP di Banyuwangi, dan sejalan dengan visi Ibu Bupati yang bisa untuk dikembangkan. Apalagi Banyuwangi sudah terbiasa bekerjasama dengan pihak lain dalam membangun daerahnya,” ujar Sujala.

Seperti pengelolaan sampah TPS3R Banyuwangi yang bekerjasama dengan Norwegia dan Uni Emirat Arab. Penangan sampah laut bersama Sungai Watch. Selain itu Pemkab mampu mengajak stakeholder lain untuk bersama-sama membangun Banyuwangi. 

Dalam pertemuan tersebut, Sujala tampak mendiskusikan banyak hal bersama Bupati Ipuk. Dia pun mengaku tertarik untuk menjalin kolaborasi bersama Banyuwangi.

“Banyak yang nyambung antara prioritas UNDP dengan visi ibu bupati. Misalnya dalam hal pengembangan SDM yang berkelanjutan, peluang ekonomi bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.

Sementara Bupati Ipuk menyambut baik maksud tim UNDP tersebut. Ipuk sangat membuka kesempatan kolaborasi untuk mendukung kemajuan Banyuwangi.

“Kami sangat terbuka. Selama ini kami juga berkolaborasi bersama banyak pihak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah,” kata Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga memaparkan berbagai inovasi Banyuwangi, di sektor ekonomi dan lingkungan. Mulai program Banyuwangi Hijau untuk menangani permasalahan persampahan dengan praktik ekonomi sirkular, program UMKM Naik Kelas untuk mendongkrak pendapatan pelaku usaha mikro, hingga bagaimana program-program penanganan kemiskinan juga dilakukan bersama masyarakat, dan banyak lainnya.