Selama libur lebaran, periode 18 Maret hingga 29 Maret 2026, jumlah kunjungan wisatawan itu naik tiga kali lipat dibanding hari-hari biasa. Sementara dibandingkan libur lebaran tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sekitar 7 persen. Pada periode yang sama tahun lalu, tercatat 224.329 wisatawan berkunjung ke Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, tingginya kunjungan wisatawan itu menunjukkan bahwa Banyuwangi tetap menjadi salah satu destinasi yang diminati dan mendapat tempat di hati masyarakat.

"Kami berterima kasih kepada para wisatawan yang telah menghabiskan masa liburannya di Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk, Kamis (2/4/2026).

“Kami juga berterimakasih kepada para pelaku jasa wisata yang telah memberikan pelayanan maksimal sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman selama berlibur di Banyuwangi,” imbuhnya. 

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, Hartono menambahkan, ada beberapa destinasi wisata yang menjadi magnet utama bagi wisatawan, utamanya pelancong yang berasal dari luar kota. 

Adapun yang tertinggi adalah Pulau Merah dengan jumlah kunjungan mencapai 37.292 wisatawan. "Pulau Merah tetap menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi," tutur dia.

Destinasi berikutnya yang tak kalah digandrungi wisatawan adalah Pantau Marina Boom. Lebih 34 ribu orang datang ke destinasi yang berada di Selat Bali itu pada rentang waktu yang sama.

"Destinasi lain yang ramai dikunjungi wisatawan seperti De Djawatan itu 22.990 wisatawan. Lalu Banyuwangi Park, Grand Watudodol, Desa Wisata Tamansari, Kawah Ijen, Jopuro, Pantau Mustika, dan banyak lagi," sambung Hartono.

Pada tahun ini ada tambahan destinasi yang dibuka untuk umum. Yakni Agro Wisata Tamansuruh dan Taman Dewa Wisata Using di Kecamatan Glagah. 

“Setelah direvitalisasi beberapa waktu lalu, kini dua destinasi tersebut kami buka untuk wisatawan. Dan lumayan ramai juga,” kata Hartono.  

Meningkatnya kunjungan wisatawan tersebut, kata dia, berdampak langsung pada perekonomian daerah. 

“Sektor lain seperti restoran, warung makan, UMKM, hingga pusat oleh-oleh juga ikut terdampak positif dari lonjakan kunjungan tersebut,” kata Hartono. 

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Banyuwangi, mulai berlaku pada Rabu (1/4/2026).

Dalam kebijakan ini, toko swalayan non-berjejaring diperbolehkan beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB. Sementara toko modern berjejaring, seperti minimarket dan supermarket, dibatasi beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Asisten Pemerintahan dan Kesra MY Bramuda mengatakan, pembatasan jam operasional ini, upaya pemerintah daerah menciptakan pemerataan ekonomi di Banyuwangi. Dengan pengaturan waktu operasional ritel modern, diharapkan pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau konsumen.

Ditambahkan dia, kebijakan ini bagian dari upaya pemkab untuk melakukan pemerataan ekonomi, dan memberikan kesempatan bagi toko-toko kelontong kecil. 

"Agar pergerakan ekonomi lebih merata dan pelaku UMKM juga mendapat bagian pasar. Contohnya di Jalan Brawijaya ada warung kopi atau toko kelontong kecil yang juga buka sampai malam, nah kita arahkan agar warga bisa membeli ke mereka, ke pedagang kecil," kata Bramuda.

Untuk mengawal aturan pembatasan tersebut, Pemkab Banyuwangi telah melakukan sosialisasi serentak pada Rabu (1/4/2026) malam. Sejumlah swalayan dan minimarket diberikan sosialisasi terkait kebijakan jam operasional. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, mengatakan dalam sosialisasi tersebut sebagian besar pelaku usaha sudah mematuhi aturan tersebut. 

"Sebagian besar yang sudah tahu telah mematuhi aturan yang ada," kata Yoppy. 

Pemkab Banyuwangi sendiri sejak lama melakukan pembatasan pendirian toko modern berjejaring baru di Banyuwangi.

Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Banyuwangi terus meningkat.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 5,65%, meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 4,68%. Ini merupakan kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menjadi capaian pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2021-2025. 

Kenaikan ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yang naik sebesar 0,40 poin (dari 4,93% menjadi 5,33%), serta melampaui pertumbuhan nasional yang hanya meningkat 0,08 poin. 

Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren meningkat secara konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, pendapatan per kapita meningkat dari 62,09 juta rupiah pada tahun 2024 menjadi 67,08 juta rupiah pada tahun 2025. 

Deputy Resident Representative UNDP, Sujala Pant, hadir langsung ke Banyuwangi bersama tim dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Pangan, bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Banyuwangi, Selasa malam (31/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Ipuk memaparkan berbagai program yang telah dijalankan Banyuwangi. Mulai dari pengelolaan sampah sikular, pengembangan sektor pertanian secara organik, hingga penguatan kelembagaan di kalangan nelayan.  

Sujala mengatakan telah banyak mendengar tentang Banyuwangi yang memiliki banyak inovasi dan sinergis dengan program prioritas nasional, dan telah berpengalaman bekerjasama dengan banyak pihak baik nasional maupun internasional. 

Mulai dari pengelolaan persampahan, ekonomi sirkular, hingga transformasi digital. Bahkan, Banyuwangi telah dijadikan sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.

“Saya melihat banyak peluang yang sangat berkaitan dengan prioritas UNDP di Banyuwangi, dan sejalan dengan visi Ibu Bupati yang bisa untuk dikembangkan. Apalagi Banyuwangi sudah terbiasa bekerjasama dengan pihak lain dalam membangun daerahnya,” ujar Sujala.

Seperti pengelolaan sampah TPS3R Banyuwangi yang bekerjasama dengan Norwegia dan Uni Emirat Arab. Penangan sampah laut bersama Sungai Watch. Selain itu Pemkab mampu mengajak stakeholder lain untuk bersama-sama membangun Banyuwangi. 

Dalam pertemuan tersebut, Sujala tampak mendiskusikan banyak hal bersama Bupati Ipuk. Dia pun mengaku tertarik untuk menjalin kolaborasi bersama Banyuwangi.

“Banyak yang nyambung antara prioritas UNDP dengan visi ibu bupati. Misalnya dalam hal pengembangan SDM yang berkelanjutan, peluang ekonomi bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.

Sementara Bupati Ipuk menyambut baik maksud tim UNDP tersebut. Ipuk sangat membuka kesempatan kolaborasi untuk mendukung kemajuan Banyuwangi.

“Kami sangat terbuka. Selama ini kami juga berkolaborasi bersama banyak pihak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah,” kata Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga memaparkan berbagai inovasi Banyuwangi, di sektor ekonomi dan lingkungan. Mulai program Banyuwangi Hijau untuk menangani permasalahan persampahan dengan praktik ekonomi sirkular, program UMKM Naik Kelas untuk mendongkrak pendapatan pelaku usaha mikro, hingga bagaimana program-program penanganan kemiskinan juga dilakukan bersama masyarakat, dan banyak lainnya. 

Dari kediamannya Ipuk mengayuh sepeda menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer. 

“Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,” ujar Ipuk.

Dalam perjalanan menuju kantor, Ipuk menyempatkan diri menyapa warga yang ditemuinya di sepanjang jalan. Ia mengatakan bersepeda tidak hanya menghemat BBM,, tetapi juga memberi kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Bahkan Ipuk juga terlihat bersepeda saat meninjau sejumlah pelayanan publik. Salah satunya saat meninjau progres pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.

Ipuk mengajak agar ASN membiasakan bersepeda bahkan berjalan kaki di lingkungan ASN, bagi mereka yang tinggal dekat dengan tempat kerja.

“Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari. Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan,” ujarnya.

Jauh sebelum wacana penghematan BBM, sejak Februari 2026 Bupati Ipuk telah mengeluarkan kebijakan gerakan penggunaan angkutan umum tiap hari Jumat. Dalam gerakan itu ASN diminta untuk menggunakan ojek online (ojol) maupun transportasi umum ke kantor.

Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi.

Terkait kebijakan pemerintah pusat yang mulai 1 April 2026 menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi masih akan dibahas.

“Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” kata Ipuk.

Ipuk mengatakan efisiensi BBM tetap harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal.

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, kami selaku Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD melalui Rapat Paripurna," kata Ipuk, Selasa (31/3/2026).

Penyampaian laporan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Jumat (27/3/2026). Dalam kesempatan itu, Ipuk menjelaskan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, hingga capaian di sektor pariwisata.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2025, tercatat naik dari 74,30 pada 2024 menjadi 75,17. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“IPM Banyuwangi meningkat dari 74,30 pada tahun 2024 menjadi sebesar 75,17 pada tahun 2025. Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,40 persen,” ujarnya.

Selain peningkatan IPM, angka kemiskinan terus turun tiap tahunnya. Persentase penduduk miskin turun dari 6,54 persen pada 2024 menjadi 6,13 persen pada 2025.

Indeks Gini atau rasio ketimpangan juga menunjukkan perbaikan. Nilainya turun dari 0,312 pada 2024 menjadi 0,290 pada 2025.

Dari sisi ekonomi, Banyuwangi mencatat pertumbuhan sebesar 5,65 persen pada 2025, meningkat dari 4,68 persen pada 2024.

Kenaikan sebesar 0,97 poin persentase ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur serta nasional.

“Ini merupakan kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menjadi capaian pertumbuhan tertinggi selama periode 2021–2025. Realisasi Tahun 2025 juga telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 115,31 persen,” kata Ipuk.

Sektor pariwisata juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 3,28 juta orang pada 2024 menjadi 3,50 juta orang pada 2025. Kunjungan wisatawan mancanegara naik dari 122,90 ribu orang menjadi 166,99 ribu orang pada periode yang sama.

Sepanjang 2025, Banyuwangi juga meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Di antaranya penghargaan Kabupaten Berkinerja Tinggi dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Selain itu, Banyuwangi juga meraih predikat Kabupaten Terinovatif se-Indonesia dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
Di bidang digitalisasi pemerintahan, Banyuwangi mencatat indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,87, yang menempatkannya sebagai pemerintah daerah terbaik di Indonesia.

Ipuk mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak di Banyuwangi.

“Semua ini merupakan hasil kinerja dan sinergi Pemerintah Daerah beserta DPRD, serta seluruh jajaran Forpimda, instansi vertikal, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua elemen masyarakat Banyuwangi,” ujarnya. 

Jembatan itu nantinya menjadi akses warga dua dusun pasca jembatan beton sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang pada 2025 lalu. Putusnya jembatan tersebut menghambat mobilitas warga, mereka terpaksa membuat jembatan sementara menggunakan bambu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Adanya jembatan gantung ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas ekonomi warga, sekaligus mempermudah akses pendidikan dan layanan kesehatan. Apalagi lokasinya juga dekat dengan Pasar Songgon," kata Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya saat Ground Breaking Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di desa setempat, Senin (30/3/2026).

Ia menyebut, lokasi pembangunan jembatan diprioritaskan pada wilayah paling membutuhkan dan yang belum tersentuh pembangunan jembatan permanen.

Pembangunan jembatan di Songgon menjadi jembatan gantung kedua, setelah sebelumnya telah beroperasi di Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung.

"Target kami ada 12 jembatan Perintis Garuda yang sudah kami ajukan ke atasan. Nanti secara bertahap akan kami bangun di sejumlah titik yang membutuhkan jembatan ini," kata Dandim.

Jembatan gantung di Desa Songgon memiliki lebar 1,6 meter, bisa dilalui kendaraan roda dua yang mengangkut hasil pertanian dan lainnya. Ditargetkan rampung akhir April mendatang.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi pembangunan jembatan oleh TNI AD karena membawa manfaat besar bagi masyarakat.

"Ini wujud kolaborasi dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka," kata Mujiono.

Dengan adanya jembatan ini, kata Wabup, akses warga menjadi lebih dekat. Yang sebelumnya harus memutar cukup jauh, nantinya bisa ditempuh dengan lebih mudah dan cepat.