Salah satunya dialami oleh Endang Kartika, warga Desa Olehsari, Kecamatan Licin Banyuwangi. Dia mengaku kaget dirinya dinyatakan "Tidak Layak" sebagai penerima Bansos. Dari data yang dimiliki pemerintah, Endang tercatat memiliki kendaraan roda 4 dan perahu, padahal suami dia hanya kuli bangunan. Dia pun langsung melakukan Sanggah. 

Digitalisasi Bansos telah memasuki tahapan Masa Sanggah usai diumumkan hasilnya. Warga yang dinyatakan Tidak Layak sebagai penerima bansos diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah. 

Endang mendapatkan hasil pengumuman bansos dari petugas desa yang kebetulan juga sebagai agen perlinsos. Endang dinyatakan Tidak Layak mendapatkan Bansos, karena dari data yang dimiliki pemerintah dia memiliki kendaraan roda 4, perahu, dan kapal motor. 

“Tidak mungkin saya memiliki kendaraan itu. Suami saya kerjanya serabutan, kuli bangunan. Saya sendiri hanya di rumah, ngurus 2 anak. Rumah yang saya tempati juga statusnya masih rumah keluarga, punyanya hanya 1 sepeda motor,” aku Endang.

Agen tersebut langsung membantu Endang melakukan proses sanggah mengisi form data-data. Mulai kondisi rumah, pekerjaan suami, dan kendaraan yang sebenarnya dimiliki. 

Dia mengaku beberapa waktu lalu sempat dipinjam KTP oleh kerabatnya untuk proses kredit kendaraan bermotor. 

Rahmat Danu Andika, Ketua Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTPD) menjelaskan bahwa digitalisasi bansos ini memberi ruang kepada seluruh warga untuk melakukan proses sanggah, jika alasan yang tertera di pengumuman tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

“Kasus Bu Endang yang kalau dilihat memang seharusnya layak sebagai penerima bansos, juga daya PLN 450 watt. Jadi negara memberikan kesempatan untuk menyanggah dan memberikan feedback ke pemerintah kondisi sebenarnya warga tersebut,” kata Andika. 

Data dari proses sanggah tersebut selanjutnya akan diverifikasi lintas kementrian dan instansi, termasuk BPS untuk kemudian dicek validasinya. Warga yang benar-benar kondisinya sesuai dengan laporan sanggah, maka akan diproses menjadi Layak Penerima bansos. 

Menurut Andika, mekanisme sanggah ini secara tidak langsung mengajarkan warga untuk lebih berhati-hati terhadap penggunaan data adminduk oleh pihak lain. Seperti KTP yang dipinjamkan ke orang lain untuk kebutuhan tertentu. 

“Hal ini membuat mereka yang seharusnya berhak mendapat bansos, akhirnya dinilai tidak layak mendapatkan bansos. Yang rugi kan ya warga sendiri,” jelas Andika. 

Cerita lain datang dari Ibu Adiyah, mengaku sudah lama tidak mendapatkan bansos. Namun dengan program baru ini dia dinyatakan sebagai Layak penerima bansos. 

“Saya tinggal sendirian di rumah ini, pekerjaannya tukang mengikat sayur. Kalau mau lebaran bkin pesanan kue tetangga. Alhamdulillah, sekarang dinyatakan layak, semoga layak dapat bansos,” kata Adiyah yang tinggal seorang diri di rumahnya. 

Warga Banyuwangi yang telah melakukan pendaftaran bansos telah menerima hasil seleksinya sejak 2 Maret 2026 lalu. Pengumuman tersebut berisi Layak atau Tidak Layak sebagai penerima bansos, beserta alasannya. 

Pengumuman bansos dapat dilihat di portal perlinsos https://perlinsos.kemensos.go.id/ melalui IKD. Bisa juga langsung datang ke kantor desa/kelurahan atau agen perlinsos yang telah melakukan pendaftaran ke warga. Bagi warga yang tidak puas dengan hasil pengumuman karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bisa memanfaatkan fasilitas Sanggah. 

Warga Banyuwangi yang telah melakukan pendaftaran bansos telah menerima hasil seleksinya sejak 2 Maret 2026 lalu. Pengumuman tersebut berisi Layak atau Tidak Layak sebagai penerima bansos, beserta alasannya.  

“Program ini memang memberikan kesempatan kepada warga yang dinyatakan Tidak Layak untuk bisa menyanggah jika memang yang bersangkutan merasa hasil seleksi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Bupati Banyuwangi iPuk Fiestiandani, Minggu (8/3/2026). 

Ditambahkan Rahmat Danu Andika, Ketua Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTPD) bahwa Pengumuman bansos dapat dilihat di portal perlinsos https://perlinsos.kemensos.go.id/ melalui IKD. Bisa juga langsung datang ke kantor desa/kelurahan atau agen perlinsos yang telah melakukan pendaftaran ke warga. 

“Setelah tahu hasil pengumumannya, silakan warga yang tidak puas dengan hasilnya karena dirasa tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, bisa memanfaatkan fasilitas Sanggah. Ini sebagai bentuk rasa keadilan yang ingin dihadirkan oleh negara,” kata Andika. 

Warga diminta untuk mendatangi agen yang dulu mendaftarkan warga, atau datang langsung ke kantor desa untuk melihat hasil sekaligus melakukan proses sanggah. 

“Cukup bawa KK, KTP, dan no ID PLN, agen atau desa akan siap membantu. Hasil sanggahan warga akan kami verifikasi ulang lintas kementerian dan instansi untuk kembali mencocokkan dengan hasil sanggahnya,” ujar Andika. 

Tim KPTPD lintas kementerian dan lembaga pun turun langsung ke Banyuwangi untuk memantau proses pelaksanaan masa sanggah ini di sejumlah desa. Salah satunya tim melihat proses Masa Sanggah di Desa Benelan Lor, pada 6 Maret 2026 lalu. 

Di kantor desa tersebut, ratusan warga antusias melihat hasil pengumuman apakah mereka dinyatakan layak atau tidak layak mendapat bansos, sekaligus melakukan proses sanggah yang difasilitasi desa. 

Salah satunya adalah adalah Sholatin (55). Setelah dilakukan verifikasi oleh petugas, ternyata ia dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan oleh sistem.  Salah satu alasannya karena ia terdeteksi memiliki dua sertifikat rumah. Namun menurutnya saat ini ia hanya memiliki satu sertifikat rumah yakni yang ditempatinya, karena yang satunya sudah dijual.

“Sekarang cuma punya satu sertifikat rumah, yang ditinggali bersama suami. Suami juga kerjanya serabutan. Langsung saya melakukan sanggah dibantu petugas desa,” ujarnya.

Proes sanggah cukup singkat, sekitar 15 menit. Petugas melakukan wawancara sesuai dengan form yang ada. Warga hanya diminta membawa KTP< KK< dan nomer ID PLN. 

Kepala Desa Benelan Lor Khoirul Anam mengatakan pihaknya telah memfasilitasi warga untuk melakukan pengecekan data hasil seleksi bansos dan melakukan sanggahan di balai desa mulai 6 Maret 2026. 

“Kami inisiatif kumpulkan semua warga telah yang mendaftar, kita cek satu-satu. Petugas desa akan sukarela membantu. Selain di kantor desa warga juga bisa menghubungi ketua Rt/Rw masing-masing untuk melakukan pengecekan dan sanggahan,” ujarnya.

Warga lain, Surotul Mufidah warga Desa Olehsari, Kecamatan Glagah mengaku lega dia dinyatakan Layak Penerima Bansos. Surotul mengaku dari dulu tidak pernah dapat bansos, entah karena apa. 

“Tapi dengan bansos digital ini, saya dapat kesempatan menerima bansos karena dinyatakan layak,” ujar penjual kue keliling tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ipuk mengatakan, arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027 berfokus pada penguatan daya saing SDM, ekonomi berbasis hirilisasi, dan pariwisata berkelanjutan.

"Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi," kata Ipuk.

Isu strategis nasional juga menjadi perhatian. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim; percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas. 

Kamudian transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, dan digitalisasi sektor-sektor produktif; penguatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan layanan kesehatan yang merata; serta pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi semua tantangan dan merubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi," kata Ipuk.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk membeberkan 8 prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Mulai peningkatan kualitas SDM; reformasi perlindungan sosial; transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan dan UMKM Naik Kelas; produktivitas pertanian.

"Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan bapak Presiden," kata Ipuk.

Sedangkan untuk penguatan SDM responsif, Pemkab meluncurkan 'Banyuwangi Progresif'. Beasiswq ini  difokuskan pada sektor kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM. Pemda juga menggelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta-talenta inovatif yang unggul.

Selain itu, bagian dari 8 program prioritas itu antara lain pembangunan infrastruktur berkelanjutan; digitalisasi layanan publik dan efektifitas efisien pengelolaan keuangan dartah; pengelolaan hidup yang parsitipatif dan ketahanan bencana; serta harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.

"Untuk infrastruktur, kita akan tuntas-habiskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antar wilayah ini, rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar," tegas Ipuk.

Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara luring maupun daring jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, hingga lintas elemen masyarakat mulai perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, termasuk pimpinan organisasi masyarakat.

Ipuk berpesan agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting nasional maupun provinsi, serta tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi

"Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa yang akan datang," harap Ipuk. 

Beasiswa Banyuwangi Progresif diberikan kepada mahasiswa on going minimal semester tiga. Pendaftaran beasiswa untuk perkuliahan tahun 2027, akan dibuka mulai April 2026.

“Program beasiswa ini membantu putra-putri Banyuwangi yang saat ini menempuh pendidikan tinggi, utamanya mereka yang kuliah di jurusan kesehatan dan kedokteran. Namun tetap ada untuk jurusan lainnya,” ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan, beasiswa Banyuwangi Progresif untuk saat ini memang diprioritaskan pendidikan kesehatan utamanya dokter spesialis, karena melihat kebutuhan daerah. 

Terdapat 12 jurusan untuk dokter spesialis yang ditawarkan. Di antaranya spesialis jantung, saraf, urologi, THT, orthopedi dan traumatology, penyakit dalam, fisik dan rehabilitasi, kedokteran jiwa, spesialis mata, bedah mulut dan maksilofasial, Dokter gigi spesialis konservasi gigi, Dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial.

“Melalui beasiswa ini diharapkan banyak dokter spesialis, yang akan mengiisi fasilitas kesehatan di Banyuwangi, untuk meningkatkan pelayananan kesehatan masyarakat,” kata Ipuk.

Selain dokter spesialis juga dibuka untuk jurusan kesehatan lainnya seperti apoteker, ahli gizi, ahli sanitasi, bidan, perawat. 

“Khusus untuk bidan, perawat, dan apoteker, kami prioritaskan untuk mereka yang nantinya bersedia mengabdi di daerah terluar Banyuwangi. Untuk itu kami mengajak mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut untuk mendaftar dan menjadi prioritas kami,” ujar Ipuk.

Beasiswa Progresif juga memberikan beasiswa pada mahasiswa teknologi produksi tanaman pangan, teknik dan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata, Pendidikan, ilmu sosial. 

Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Alfiyan, beasiswa Banyuwangi Progresif diperuntukkan untuk warga Banyuwangi. Nantinya setelah menyelesaikan pendidikan, mereka wajib mengabdi di Banyuwangi minimal dua kali masa pemberian beasiswa plus satu tahun. 

“Untuk komponen beasiswanya terdiri atas uang kuliah tunggal (UKT), biaya hidup, biaya buku, riset, praktik. Pemberian beasiswa sejak lolos seleksi hingga lulus Pendidikan semester 12 untuk kedokteran, dan semester 8 untuk jurusan lainnya,” terang Alvian.

Jurusan Beasiswa Banyuwangi Progresif

Dokter Spesialis:
Spesialis Jantung
Spesialis Saraf
Spesialis Urologi
Spesialis THT
Spesialis Orthopedi dan Traumatologi
Spesialis Penyakit Dalam
Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Spesialis Kedokteran Jiwa
Spesialis Mata
Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial

Jurusan Kesehatan:
Apoteker
Ahli gizi
Ahli Sanitasi
Bidan 
Perawat

Jurusan Lainnya: 
Teknologi produksi Tanaman Pangan
Teknik dan Infrastruktur
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Pendidikan
Ilmu Sosial

Didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Menteri KKP menyetujui penambahan fasilitas. Di antaranya menyetujui usulan nelayan terkait pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan unit kapal untuk mendukung aktivitas melaut.

"Nanti kita hadirkan SPBN di sini. Saya minta tolong Ibu Bupati Ipuk menyiapkan lahan untuk SPBN nelayan," ujarnya.

Menteri menjelaskan, program SPBN tidak hanya direalisasikan di Banyuwangi, melainkan juga di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih di Indonesia.

"Itu tidak hanya di Banyuwangi, tetapi di seluruh Kampung Nelayan Merah Putih akan kita pasang SPBN," ujarnya.

Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait alokasi kuota bahan bakar bagi nelayan.

"Nah, itu sudah kita bicarakan dengan Pertamina dan juga dengan BPH Migas terkait alokasi kuota yang diberikan kepada nelayan," kata Trenggono.

Menteri turut berdialog bersama nelayan. Menteri menanyakan jumlah dan kapasitas kapal yang dimiliki. Diketahui, terdapat lebih dari 100 nelayan di kawasan tersebut, dengan mayoritas kapal berukuran kurang dari 1 Gross Tonnage (GT).

"Baik, nanti akan kita bantu kapal juga. Insya Allah tahun ini bisa direalisasikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di sini," kata Menteri KKP.

Sementara Bupati Ipuk mengaku siap mendukung dengan menyediakan lahan untuk pembangunan SPBN di kawasan KNMP.

"Kami sudah siapkan lahannya di sekitar KNMP, masih tersedia area yang bisa dimanfaatkan untuk SPBN nelayan," ujarnya.

Ipuk menyambut baik dukungan Menteri KKP atas bantuan kapal bagi nelayan Banyuwangi. Ia berharap dukungan tersebut mampu mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

"Terimakasih Pak Menteri atas dukungannya. Semoga perhatian pak Menteri ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat nelayan kita semakin sejahtera," kata Ipuk.

Sebelumnya, Menteri KKP mengapresiasi pembangunan KNMP Banyuwangi karena memiliki desain dan penataan kawasan yang baik serta representatif.

Kawasan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti pabrik es, dermaga, tempat sandar perahu, tempat pendaratan ikan, balai pertemuan, 20 kios, hingga unit pengolahan hasil perikanan.