#

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada usaha ekonomi desa. Hasil produksi telur juga dimanfaatkan untuk membantu kelompok masyarakat rentan. Seperti lanjut usia, ibu hamil, serta balita yang mengalami stunting.

Kegiatan peternakan ini mulai berjalan pada Desember 2025 dengan memanfaatkan anggaran dana desa. Fasilitas kandang dibangun berukuran sekitar 30 x 4 meter dan kini dihuni kurang lebih 1.100 ekor ayam petelur.

Saat meninjau lokasi usaha tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kegiatan ekonomi produktif di desa seperti yang dilakukan Desa Alasbuluh ini bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kalau desa punya usaha seperti ini, manfaatnya bisa ganda. Ekonomi bergerak, warga terlibat bekerja, dan hasilnya juga bisa kembali untuk membantu masyarakat," kata Ipuk, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, program penguatan pangan di desa perlu terus didorong. Selain memperkuat kemandirian ekonomi, langkah tersebut juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

"Telur merupakan sumber protein yang baik. Jika dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk masyarakat, dampaknya besar, termasuk upaya pengentasan kemiskinan warganya," sambung Ipuk.

Pendamping Desa Alasbuluh, Eko Mulyono menjelaskan, usaha tersebut berawal dari musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dari forum itu muncul gagasan agar desa memiliki usaha bersama yang dikelola melalui BUMDes.

Pembangunan kandang dimulai pada Oktober dan rampung dua bulan kemudian. Setelah fasilitas siap, ayam petelur didatangkan hingga jumlahnya kini mencapai sekitar 1.100 ekor dengan modal awal sekitar Rp300 juta.

"Pada awal produksi jumlahnya masih sedikit, hanya belasan butir setiap hari. Namun sekarang terus bertambah dan sudah mampu menghasilkan sekitar satu krat telur atau setara kurang lebih 15 kilogram," terang Eko.

Hasil panen kemudian dipasarkan di sekitar desa hingga ke pasar di wilayah Kecamatan Wongsorejo. Selain dijual, sebagian produksi juga dialokasikan untuk kegiatan sosial masyarakat.

Contohnya dalam kegiatan posyandu desa. Warga yang datang memperoleh telur sebagai tambahan asupan gizi bagi anak-anak mereka.

"Itu setiap bulan kita bagikan gratis, setiap sasaran dapat 10 telur. Harapannya ini dapat membantu pemenuhan nutrisi keluarga sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di desa Alasbuluh," kata Eko. 

Salah satunya hasil budidaya koral hias yang dilakukan Sri Kandi Aquarium Banyuwangi, yang rutin melakukan ekspor ke berbagai negara di tiga benua. 

Koral-koral tersebut untuk memenuhi kebutuhan akuarium laut rumahan yang kini banyak dimintati di berbagai negara. 

Terdapat sekitar 39 jenis koral yang dibudidaya di tempat ini. Dua di antaranya menjadi primadona yang paling diminati, yakni Euphyllia dan Acropora karena memiliki banyak varian warna yang eksotis.

"Penanaman kita lakukan di laut. Untuk kebutuhan ekspor, biasanya kita panen antara usia 3 bulan hingga 2 tahun, sesuai permintaan pasar,” ujar I Ketut Sukandi, pemilik Sri Kandi Aquarium, pada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat mengunjungi tempat budidaya Sri Kandi Aquarium, di Kecamatan Kalipuro, Senin (23/2/2026).

Sebelum diekspor, koral-koral yang telah dipanen, didisplay dan disiapkan di dalam akuarium. Di tempat ini terdapat 20 akuarium air laut yang masing-masing menampung 200 koral siap ekspor. Tiap akuarium dilengkapi dengan sistem sirkulasi air dan sinar Ultra Violet (UV) yang memadai. 

Kandi menceritakan, usahanya telah mendapat izin dari kementerian untuk ekspor sejak 2011.

“Permintaan terus bertambah. Saat ini pasar terbesar kami adalah China, Amerika Serikat dan Eropa,” ungkap Kandi. 

Dalam satu kali ekspor, Kandi mampu mengirim 200 hingga 1.200 pieces koral dengan nilai sekira USD 6000. 

Bupati Ipuk mengapresiasi upaya pengembangan koral budidaya tersebut. Menurutnya ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung upaya konservasi karena menggunakan sistem budidaya, dan tidak mengambil langsung dari laut.

"Koralnya cantik-cantik dan banyak ragamnya, dan ini semua merupakan hasil budidaya," kata Ipuk. 

Sejak diluncurkan pada 2021 hingga 2025, program ini sudah menyasar sekitar 1.559 warung rakyat. Bantuan diberikan kepada pelaku usaha kecil agar usahanya bisa berkembang.

Di tahun 2026, Bupati Ipuk kembali menyalurkan bantuan tersebut salah satunya kepada Saimah (57), warga Dusun Alasmalang, Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Senin (23/2/2026).

Saimah sudah sekitar dua tahun berjualan makanan ringan rumahan. Ia memproduksi berbagai camilan seperti marning jagung, keripik pisang, kacang pletek, hingga ladrang.

Bupati Ipuk mengatakan program ini dibuat agar usaha kecil bisa naik kelas dan lebih kuat. Menurut Ipuk, banyak warung rakyat yang sebenarnya punya potensi berkembang. Seperti usaha Saimah.

"Makanya kita dorong melalui program Wenak. Mudah-mudahan dengan bantuan alat usaha ini, usahanya semakin lancar dan bisa semakin berkembang," kata Ipuk.

Setiap penerima juga mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp1 juta. Dana itu bisa dipakai meng-upgrade peralatan, menambah stok dagangan, atau memperbaiki usaha yang sudah berjalan. Selain bantuan modal, penerima juga difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Program WeNak memang ditujukan bagi usaha mikro yang berasal dari keluarga kurang mampu. Data penerima diusulkan oleh desa atau kelurahan, lalu diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan," sambung Ipuk.

Saimah mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Ia berharap usahanya bisa semakin lancar dan membantu perekonomian keluarga.

"Alhamdulillah. Kebetulan ada perlatan memasak saya yang mulai rusak. Dengan bantuan ini, saya tidak perlu membeli lagi peralatan yang rusak," kata Saimah.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Oktaviantie, penerima bantuan program Wenak merupakan orang-orang yang berbeda tiap tahunnya.

"Program Wenak ini juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ada sejumlah perusahaan yang menyalurkan CSR-nya untuk Wenak," kata Nanin. 

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan program “Lapor Camat”, sebuah kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui telepon maupun WhatsApp. Masyarakat bisa langsung mengadukan masalahnya, khususnya terkait pelayanan publik, langsung ke Camat. 

Kawasan ini mencakup 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan termasuk Desa Temurejo, Bangsring, Wongsorejo, Kalipuro, hingga Pesanggaran. Dengan penyerahan SK ini memberi kepastian hukum atas penguasaan lahan hutan serta mendorong kemandirian ekonomi warga.

"Alhamdulilah, terima kasih kepada pemerintah pusat, Terima kasih Bapak Menteri, atas dukungannya kepada masyarakat Banyuwangi. Dengan SK ini memberikan kepastian hukum atas lahan yang masyarakat tempati dan kerjakan," kata Ipuk. 

"Saya berpesan kepada masyarakat, setelah menerima SK ini, agar benar-benar memahami dan memanfaatkan peluang ini dengan serius. Pemerintah telah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan," tambah Ipuk. 

Seluas 160,735 ha hutan produksi tetap yang dilepaskan dalam program tersebut mencakup wilayah 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan di Banyuwangi. Rinciannya, 116,7 ha untuk pemukiman, 5,87 ha untuk fasilitas umum, 22,33 ha untuk fasilitas sosial, serta 15,85 untuk fasilitas Puslatpurmar.

Selain SK TORA, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi untuk dua kelompok masyarakat. Masing-masing yakni KTH Kemuning Asri Desa Gombesari, Kecamatan Kalipuro dan Kelompok Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo.

Raja Juli mengatakan SK HKm Transformasi ini mengubah status warga dari mitra Perum Perhutani menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial mandiri.

"Bulan Juli lalu saya sudah ke sini (Bayuwangi). Hari ini saya kembali untuk menuntaskan janji saya kepada masyarakat Desa Temurejo yang belum menerika SK Tora dan SK HKm," kata Raja Juli.

"Kementerian Kehutanan terus mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial. Kami ingin memastikan hutan tetap terjaga, sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya semakin kuat secara ekonomi,” kata Raja Juli.

Ia mengatakan, penyerahan SK ini merupakan bagian dari penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPTPKH) yang telah melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut dimulai dari terbitnya SK Biru tahun 2023, SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tahun 2025, dan dituntaskan dengan SK tahun 2026.

Ia menyebut, penyerahan SK TORA merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan secara turun-temurun.

"Dengan kepastian hukum ini, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," tutur Raja Juli. 

Salah satu penerima SK TORA, Sunoko, mengaku sangat bahagia. Dokumen tersebut telah lama dinantikan keluarganya sejak masa kakek buyut hingga generasi sekarang.

"Saya ini sudah generasi ketiga. Sejak zaman mbah buyut sampai kami sekarang, surat ini yang selalu diharapkan. Terima kasih Pak Menteri," ujarnya.

Sebagai ungkapan rasa syukur, ribuan warga Desa Temurejo menggelar kenduri dengan hidangan ingkung, lalu berbuka puasa bersama Menteri Kehutanan, Bupati, dan jajaran Kementerian Kehutanan. 

"Fasilitas ini kita dorong agar masyarakat tidak hanya datang berobat saat sakit, tetapi juga rutin mengecek kesehatannya saat sehat juga. Deteksi dini," ujar Ipuk saat meninjau layanan Mall Orang Sehat di Puskesmas Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Ipuk, selama ini layanan kesehatan masih didominasi paradigma sakit. Banyak warga datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika sudah mengalami keluhan.

Kondisi tersebut membuat layanan kesehatan lebih berorientasi pada pengobatan. Padahal, upaya pencegahan dan deteksi dini sama pentingnya untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.

"Kunjungan ini sekaligus memastikan layanan berjalan baik serta melihat langsung fasilitas promotif dan preventif yang tersedia bagi masyarakat," kata Ipuk.

Di Mall Orang Sehat, warga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pemeriksaan. Mulai dari cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, konsultasi gizi, hingga edukasi kesehatan.

Selain itu tersedia pengukuran berat dan tinggi badan, lingkar perut, konsultasi pola hidup sehat, serta edukasi pencegahan penyakit tidak menular dan stunting.

"Silakan konsultasi untuk pencegahan dini," ajak Ipuk. 

Salah satu warga, Purwati, mengaku rutin memeriksakan diri meski tidak memiliki keluhan penyakit tertentu. Ia mengatakan dalam keluarganya terdapat riwayat hipertensi sehingga dirinya memilih melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

"Di sini saya bisa konsultasi tentang cara mencegah hipertensi. Alhamdulillah pelayanannya ramah dan tidak dipungut biaya," ujarnya kepada Ipuk.

Bupati Ipuk menyebut, keberadaan Mall Orang Sehat merupakan ikhtiar untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya.

"Saya berharap fasilitas seperti Mall Orang Sehat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sebagai tempat konsultasi dan pemeriksaan kesehatan rutin," kata Ipuk.