Sejak diluncurkan pada 2021 hingga 2025, program ini sudah menyasar sekitar 1.559 warung rakyat. Bantuan diberikan kepada pelaku usaha kecil agar usahanya bisa berkembang.

Di tahun 2026, Bupati Ipuk kembali menyalurkan bantuan tersebut salah satunya kepada Saimah (57), warga Dusun Alasmalang, Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Senin (23/2/2026).

Saimah sudah sekitar dua tahun berjualan makanan ringan rumahan. Ia memproduksi berbagai camilan seperti marning jagung, keripik pisang, kacang pletek, hingga ladrang.

Bupati Ipuk mengatakan program ini dibuat agar usaha kecil bisa naik kelas dan lebih kuat. Menurut Ipuk, banyak warung rakyat yang sebenarnya punya potensi berkembang. Seperti usaha Saimah.

"Makanya kita dorong melalui program Wenak. Mudah-mudahan dengan bantuan alat usaha ini, usahanya semakin lancar dan bisa semakin berkembang," kata Ipuk.

Setiap penerima juga mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp1 juta. Dana itu bisa dipakai meng-upgrade peralatan, menambah stok dagangan, atau memperbaiki usaha yang sudah berjalan. Selain bantuan modal, penerima juga difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Program WeNak memang ditujukan bagi usaha mikro yang berasal dari keluarga kurang mampu. Data penerima diusulkan oleh desa atau kelurahan, lalu diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan," sambung Ipuk.

Saimah mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Ia berharap usahanya bisa semakin lancar dan membantu perekonomian keluarga.

"Alhamdulillah. Kebetulan ada perlatan memasak saya yang mulai rusak. Dengan bantuan ini, saya tidak perlu membeli lagi peralatan yang rusak," kata Saimah.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Oktaviantie, penerima bantuan program Wenak merupakan orang-orang yang berbeda tiap tahunnya.

"Program Wenak ini juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ada sejumlah perusahaan yang menyalurkan CSR-nya untuk Wenak," kata Nanin. 

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan program “Lapor Camat”, sebuah kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui telepon maupun WhatsApp. Masyarakat bisa langsung mengadukan masalahnya, khususnya terkait pelayanan publik, langsung ke Camat. 

Kawasan ini mencakup 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan termasuk Desa Temurejo, Bangsring, Wongsorejo, Kalipuro, hingga Pesanggaran. Dengan penyerahan SK ini memberi kepastian hukum atas penguasaan lahan hutan serta mendorong kemandirian ekonomi warga.

"Alhamdulilah, terima kasih kepada pemerintah pusat, Terima kasih Bapak Menteri, atas dukungannya kepada masyarakat Banyuwangi. Dengan SK ini memberikan kepastian hukum atas lahan yang masyarakat tempati dan kerjakan," kata Ipuk. 

"Saya berpesan kepada masyarakat, setelah menerima SK ini, agar benar-benar memahami dan memanfaatkan peluang ini dengan serius. Pemerintah telah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan," tambah Ipuk. 

Seluas 160,735 ha hutan produksi tetap yang dilepaskan dalam program tersebut mencakup wilayah 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan di Banyuwangi. Rinciannya, 116,7 ha untuk pemukiman, 5,87 ha untuk fasilitas umum, 22,33 ha untuk fasilitas sosial, serta 15,85 untuk fasilitas Puslatpurmar.

Selain SK TORA, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi untuk dua kelompok masyarakat. Masing-masing yakni KTH Kemuning Asri Desa Gombesari, Kecamatan Kalipuro dan Kelompok Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo.

Raja Juli mengatakan SK HKm Transformasi ini mengubah status warga dari mitra Perum Perhutani menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial mandiri.

"Bulan Juli lalu saya sudah ke sini (Bayuwangi). Hari ini saya kembali untuk menuntaskan janji saya kepada masyarakat Desa Temurejo yang belum menerika SK Tora dan SK HKm," kata Raja Juli.

"Kementerian Kehutanan terus mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial. Kami ingin memastikan hutan tetap terjaga, sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya semakin kuat secara ekonomi,” kata Raja Juli.

Ia mengatakan, penyerahan SK ini merupakan bagian dari penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPTPKH) yang telah melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut dimulai dari terbitnya SK Biru tahun 2023, SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tahun 2025, dan dituntaskan dengan SK tahun 2026.

Ia menyebut, penyerahan SK TORA merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan secara turun-temurun.

"Dengan kepastian hukum ini, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," tutur Raja Juli. 

Salah satu penerima SK TORA, Sunoko, mengaku sangat bahagia. Dokumen tersebut telah lama dinantikan keluarganya sejak masa kakek buyut hingga generasi sekarang.

"Saya ini sudah generasi ketiga. Sejak zaman mbah buyut sampai kami sekarang, surat ini yang selalu diharapkan. Terima kasih Pak Menteri," ujarnya.

Sebagai ungkapan rasa syukur, ribuan warga Desa Temurejo menggelar kenduri dengan hidangan ingkung, lalu berbuka puasa bersama Menteri Kehutanan, Bupati, dan jajaran Kementerian Kehutanan. 

"Fasilitas ini kita dorong agar masyarakat tidak hanya datang berobat saat sakit, tetapi juga rutin mengecek kesehatannya saat sehat juga. Deteksi dini," ujar Ipuk saat meninjau layanan Mall Orang Sehat di Puskesmas Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Ipuk, selama ini layanan kesehatan masih didominasi paradigma sakit. Banyak warga datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika sudah mengalami keluhan.

Kondisi tersebut membuat layanan kesehatan lebih berorientasi pada pengobatan. Padahal, upaya pencegahan dan deteksi dini sama pentingnya untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.

"Kunjungan ini sekaligus memastikan layanan berjalan baik serta melihat langsung fasilitas promotif dan preventif yang tersedia bagi masyarakat," kata Ipuk.

Di Mall Orang Sehat, warga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pemeriksaan. Mulai dari cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, konsultasi gizi, hingga edukasi kesehatan.

Selain itu tersedia pengukuran berat dan tinggi badan, lingkar perut, konsultasi pola hidup sehat, serta edukasi pencegahan penyakit tidak menular dan stunting.

"Silakan konsultasi untuk pencegahan dini," ajak Ipuk. 

Salah satu warga, Purwati, mengaku rutin memeriksakan diri meski tidak memiliki keluhan penyakit tertentu. Ia mengatakan dalam keluarganya terdapat riwayat hipertensi sehingga dirinya memilih melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

"Di sini saya bisa konsultasi tentang cara mencegah hipertensi. Alhamdulillah pelayanannya ramah dan tidak dipungut biaya," ujarnya kepada Ipuk.

Bupati Ipuk menyebut, keberadaan Mall Orang Sehat merupakan ikhtiar untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya.

"Saya berharap fasilitas seperti Mall Orang Sehat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sebagai tempat konsultasi dan pemeriksaan kesehatan rutin," kata Ipuk.

Salah satu pasar Ngerandu Buko yang ramai berlokasi di wisata Pantai Marina Boom. Di hari pertama puasa Ramadan, pasar kuliner tersebut ramai dikunjungi warga yang ngabuburit. 

Mereka "berburu" aneka kudapan. Ada petula (patula), aneka jenis bubur, kolak, precet (olahan pisang khas Banyuwangi), darplok, hingga makanan berat seperti nasi tempong, dan aneka jenis muniman segar. 

"Salah satu spot berbuka puasa terbaik di Banyuwangi. Kita membatalkan puasa sambil menikmati senja di pinggir marina. Lokasi ini jadi andalan kita semua," kata Dela yang saat itu datang ramai-ramai bersama kawannya. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pemkab terus mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan pasar takjil Ramadan di seluruh wilayah Banyuwangi.

"Pastinya dengan adanya pasar takjil ini ribuan warga dan UMKM terlibat. Momentum ini kita manfaatkan untuk menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Bupati Ipuk, saat membuka Pasar Takjil Ramadhan “Ngerandu Buko”, di Pantai Marina Boom, Kamis (18/02/2026).

Ada sebanyak 250 pedagang yang berjualan di sana. Mereka berjualan dari sore hingga malam hari. Tidak hanya dikunjungi oleh warga setempat, sejumlah wisatawan asing juga tampak berbelanja di kawasan tersebut. Mereka mengaku sangat menikmati suasana pasar kuliner ini. 

“Pasar Ramadan ini sangat menarik. Saya tidak menyangka seramai ini perayaan Ramadan di Banyuwangi. Sangat berbeda sekali suasana Banyuwangi, baik dengan Bali maupun Lombok. Sangat menarik,” kata Glenn, turis asal Amerika Serikat. 
 
Ipuk berpesan agar pelaksanaan pasar takjil dikoordinasikan dengan baik, terutama masalah sampah. Ia menyarankan kepada pembeli maupun pedagang agar membawa kantong dari rumah untuk mengurangi sampah plastik.

“Sampah, terutama material plastik, adalah masalah besar bangsa ini. Program membawa tas belanja sendiri adalah upaya kita melaksanakan komitmen Banyuwangi ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), guna mendukung kebijakan Presiden untuk penanganan sampah dan penataan lingkungan.

“Selain itu, untuk menjaga higienitas makanan yang dijual, Laboratorium dari Dinas Kesehatan akan rutin berkeliling untuk mengecek apakah makanan yang dijajakan layak dikonsumsi,” kata Ipuk.

“Masalah pendidikan tetap menjadi prioritas kita. Jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Bapak/Ibu harus rajin tengok kanan kiri. Jika ada anak yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah, bantu menemukenali masalahnya, dan segera laporkan kepada dinas terkait agar segera ditangani,” pesan Ipuk usai menyerahkan SK pengangkatan Kepala Sekolah SD di aula Dinas Pendidikan Banyuwangi, Rabu (18/2/2026).

Ipuk menyebut, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan berbagai program untuk penanganan anak putus sekolah. Mulai pemberian beasiswa Banyuwangi Cerdas, uang saku dan uang transport bagi pelajar kurang mampu, hingga program solidaritas siswa asuh sebaya (SAS) dimana siswa dari keluarga berkecukupan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membantu temannya yang membutuhkan.

“Namun terkadang masih ada anak yang tidak terdeteksi oleh kita. Di sinilah pentingnya kepedulian bersama. Bukan hanya ASN, seluruh elemen juga kami minta ikut membantu. Jika di sekitarnya ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, segera laporkan kepada pihak berwenang agar bisa segera ditangani,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga berpesan agar para kepala sekolah mampu menjadi motor penggerak inovasi.

“Inovasi adalah kunci. Kepala sekolah harus mampu menemukan potensi, lalu mengorkestrasi semua sumber daya di sekolah sehingga menjadi sebuah keunggulan,” ujar Ipuk.

Ipuk juga berharap para kepala sekolah bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya orang tua siswa, tapi juga semua stakeholder dan jejaring yang dimiliki.

“Tak kalah penting, kepala sekolah harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jangan melulu mengerjakan LKS. Pastikan semua guru bisa memberikan pengalaman belajar yang asyik sehingga anak-anak merasa senang dan betah belajar di sekolah,” pesan Ipuk.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Alfian mengatakan, 9 kepala sekolah yang dilantik pada hari ini merupakan kepala sekolah yang mendapatkan promosi.

“Kami akan terus melakukan pendampingan agar teman-teman kepala sekolah dapat bertugas sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu Bupati," terang Alfian.

Saat ini, di Banyuwangi  masih terdapat 283 ASN yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah di SD Negeri.

"Segera, kami akan ajukan penugasan teman-teman sebagai Kepala Sekolah ke Kemenpan melalui jalur non-reguler,” pungkasnya.