BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi memaksimalkan edukasi dan konseling terhadap pasangan pranikah sebagai upaya mencegah stunting. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan stunting saat ini menjadi salah satu prioritas penanganan pemkab Banyuwangi mengingat dampaknya terkait masa depan generasi bangsa. Berbagai program digeber pemkab untuk menangani masalah ini. 

Salah satunya adalah upaya pencegahan dengan mengoptimalkan Program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra Nikah, kepada calon pengantin dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Konseling ini membekali para calon pengantin tentang berbagai informasi persiapan kehamilan. Bagaimana menjaga kesehatan diri dan pasangan agar saat hamil dalam keadaan sehat, sehingga melahirkan anak-anak yang sehat terhindar dari stunting.

"Ini adalah upaya pencegahan stunting dari hulu. Agar bayi-bayi yang dilahirkan tidak berpotensi stunting. Kita cegah faktor resikonya, deteksi sejak dini dan diintervensi," kata Ipuk.

Konseling dan screening kesehatan catin dilakukan oleh tim pendamping keluarga (TPK) terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan di tiap-tiap desa, melalui aplikasi elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil).

"TPK memastikan setiap keluarga yang teridentifikasi berisiko stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah. Ibu hamil dengan resiko tinggi, kita monitor dan intervensi nutrisinya mencegah bayi lahir stunting," ujar Ipuk. 

Untuk penanganan stunting, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp. 7 miliar, untuk intervensi nutrisi ibu hamil berisiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun (baduta) yang stunting dari keluarga tidak mampu pada 2023. Intervensi ini dilakukan berdasarkan pada data keluarga terindentifikasi stunting yang lengkap by name, by address, berikut determinan penyebab, hingga jenis intervensi yang bisa dilakukan. 

Intervensi maupun monitoring yang dilakukan pemkab di-update secara real time melalui aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting oleh kader dasawisma dan posyandu yang tergabung dalam TPK.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini, menambahkan setiap catin yang mengurus administrasi pernikahan di kantor desa wajib mendownload dan mengisi aplikasi elsimil dengan pendampingan dari TPK. 

Pengisian aplikasi dilakukan berdasarkan hasil  tes kesehatan dari puskesmas. Meliputi, berat badan, lingkar lengan catin perempuan, usia, kadar Hb, dan sebagainya. "Misalnya ditemukan catin kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga catin tersebut pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil," urai Henik. 

Program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan Pra Nikah kepada calon pengantin ini terus disosialisasikan kepada warga, khususnya kepada kelompok perempuan. 

Seperti di sela-sela program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), di Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, pada Selasa pekan lalu, (24/1/2023), Ipuk memaparkan program ini kepada kelompok pengajian perempuan, dan juga kepada kelompok tani perempuan. (*)

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan integrasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan program Smart Kampung yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepamahaman antara BPS dengan Pemkab Banyuwangi dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Senin (30/1/2023). Banyuwangi terpilih sebagai pilot project program integrasi data tersebut.

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, Banyuwangi dengan platform Smart Kampung telah lebih dahulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa. Hal ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada 2022.

“Seingat saya kemiskinan Banyuwangi itu sempat 2 digit, sekarang 7 atau 8 persen, ini hal baik. Bagaimana program kemiskinan di Banyuwangi yang nanti juga bisa dijadikan pemikiran dari future platform yang akan dibangun BPS,” ungkap Margo.

Angka kemiskinan di Banyuwangi memang terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu di atas dua digit. Per 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen, level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka.

Dari praktik smart kampung yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek. Desa-desa di Banyuwangi nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). 

“Sehingga data akan terus termutakhirkan dan bisa menjadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah,” imbuh Margo.

Selain pembinaan desa, pengembangan nota kesepemahaman tersebut juga akan meliputi pengintegrasian data regsosek dengan Banyuwangi Satu Data. Dari data tersebut, nantinya bisa memberikan potret keadaan warga secara 360 derajat. Baik secara individual dan keluarga, ketersediaan infrastruktur dan penyangga kehidupan masyarakat serta kondisi geografis dan akses kewilayahannya.

“Hal ini sesuai dengan arahan presiden, bagaimana data ini bisa rujukan dalam mewujudkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan diketahui lebih detail lagi kondisi masyarakat dan dimana kantong-kantong kemiskinan itu ada,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyambut baik atas penunjukan BPS tersebut. Dikatakan dia, Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah. “Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan,” tegasnya.

Pendampingan dari BPS, harap Ipuk, akan semakin meningkatkan upaya Banyuwangi dalam mempersiapkan data yang terintegrasi. “Kami sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir,” imbuhnya.

Lebih jauh, Ipuk menambahkan, smart kampung yang selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa, terus dikembangkan dalam berbagai program. “Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka. Tapi, juga kita kembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya. Yang terbaru, program Banyuwangi Tanggap Stunting segera kami integrasikan ke Smart Kampung, di mana semua penanganan stunting terekam,” bebernya.

“Apabila para tenaga di tingkat desa ini memiliki ketrampilan statistik yang baik, tentu saja akan semakin mempermudah penanganan tersebut,” pungkasnya. (*)

Banyuwangi – Untuk mempercepat penurunan stunting di daerahnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani libatkan kader Posyandu dan penjual sayur. Warung sayur atau penjual sayur keliling (mlijoan) dilibatkan dalam penyaluran makanan bernutrisi kepada keluarga balita dengan permasalahan tumbuh kembang tersebut. Adapun kader posyandu setiap hari memantau pelaksanaan dan perkembangannya. Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp7 miliar untuk memberi tambahan nutrisi bagi ibu hamil berisiko tinggi (bumil risti) dan balita stunting.

Bupati Ipuk mengecek langsung penyiapan program tersebut. Ipuk mengunjungi Ibu Maninten yang putrinya usia 19 bulan memiliki berat badan kurang dari 8 Kg dan tinggi badan hanya 73 cm. Maninten yang tinggal di Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, ini setiap hari akan dikirimi sayuran dan bahan makanan berprotein tinggi oleh Suyanto, penjual sayur keliling di lokasi tersebut. 

“Saya diberi tugas setiap hari mengirim bahan makanan. Mulai sayuran, lalu ditambah daging ayam, daging sapi, atau telur. Bergantian belanjaan yang dikirim, biar tidak bosan juga,” kata Suyanto kepada Bupati Ipuk di sela-sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa di Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Rabu (25/1/2023). 

Ipuk menjelaskan, pada 2023 ini, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran Rp 7 miliar untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun atau baduta guna mempercepat penurunan stunting. 

Ipuk menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan ke 25 kecamatan, nantinya kecamatan bekerjasama dengan warung atau mlijoan untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan dan bumil risti. Warung dan mlijoan nantinya akan dibayar oleh tim untuk proses penyalurannya. 

"Jadi dengan program ini, selain bayi dan ibu hamil mendapat tambahan asupan nutrisi, warung-warung dan mlijoan juga mendapat manfaat. Ini juga upaya untuk meninggkatkan ekonomi arus bawah," jelas Ipuk. 

Untuk memonitor perkembangan balita stunting, kader posyandu atau dasa wisma dilibatkan. Mereka setiap harinya diminta mengunggah data nutrisi yang diterima sasaran dalam sebuah aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting. 

“Mereka setiap hari akan update data, mulai nutrisi yang diterima maupun perkembangan kondisi bayi atau bumil risti yang sedang diintervensi. Jadi datanya real time,” kata Ipuk.    

Dalam penanganan stunting, Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor resikonya. 

“Harapan kami, dengan data yang update setiap saat itu akan mempemudah kami melakukan intervensi program yang tepat sasaran,” imbuhnya. 

Untuk penanganan stunting di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader lainnya.  

"Tim ini bertugas melakukan monev dan input data secara realtime. Balita atu bumil risti juga akan dipantau secara rutin perkembangannya oleh bidan atau petugas puskesmas setempat," kata Ipuk. 

Sementara itu, Rinatus Sholeha kader posyandu yang bertugas di Dusun Pringgodani, Desa Watukebo Wongsorejo mengaku turut senang mendapatkan tugas tambahan ini. Selain mengecek apakah bahan makanan yang diberikan sesuai nutrisi, mereka juga melaporkan hasil monitoringnya ke aplikasi Banywuangi Tanggap Stunting setiap hari, berikut perkembangan kondisi kesehatan balita tersebut. 

“Rumah saya sekitar 1 KM dari rumah Ibu Maninten, namun tiap hari saya cek nutrisi apa yang sudah didapat agar pertumbuhan balita tersebut sesuai standard. Semoga apa yang saya lakukan ini menjadi amal saya, karena membantu agar balita bisa tumbuh menjadi anak yang pintar,” harap kader posyandu Cendrawasih, Dusun Pringgodani tersebut. (*)

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali berkantor di desa dalam program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Ipuk menginap di Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, yang merupakan desa paling ujung utara Banyuwangi. Bupati Ipuk menggeber berbagai layanan hingga malam hari, Selasa (24/1/2023)

Pusat layanan diletakkan di Dusun Pringgodani yang merupakan dusun di kawasan perhutanan. Dusun ini terletak berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sisi utara. 

Dari pusat kota Banyuwangi dibutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan, dengan kontur jalan yang menanjak dan berbatu. "Kali ini saya menginap di desa ini, sekaligus melihat langsung situasi dan kondisi desa. Silakan masyarakat bisa memanfaatkan berbagai layanan yang ada dan kita diskusikan berbagai hal untuk perbaikan ke depan," kata Ipuk.

Beberapa warung milik warga dibantu Bupati Ipuk dengan beragam tambahan kelengkapan. “Semoga bisa membuat warung semakin lengkap, semakin nyaman, jadi tambah laris. Jadi ini salah satu solusi dari keluhan warung-warung rakyat yang ingin daya saingnya meningkat,” papar Ipuk.

Bertemu ibu-ibu rumah tangga, Ipuk juga menggeber pelatihan wirausaha. “Semoga bisa membantu ekonomi keluarga,” pesan Ipuk.

Ipuk juga melakukan dialog dengan para kepala desa se-Kecamatan Wongsorejo.  Selain itu Ipuk juga berdialog Ibu-ibu pekerja kebun dan tausiyah keagamaan oleh tokoh Agama. 

"Sebelumnya juga bertemu dengan buruh tani wanita," kata Ipuk. 

Di Bunga Desa kali ini masyarakat dari empat dusun di Desa Watukebo, yakni Dusun Pringgondani, Maelang, Krajan, dan Pasewaran memanfaatkan berbagai layanan. 

"Layanan ini juga dimanfaatkan dari desa lain terdekat. Kami juga memanfaatkan program ini untuk menyampaikan aspirasi desa kepada Bupati. Banyak hal yang kami sampaikan serta usulan program-program desa," kata Kepala Desa Watukebo, Maimun. 

Sejumlah layanan seperti pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) mulai KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran dan lainnya juga diminati warga. Pelayanan adminduk ini bahkan telah dimulai sejak, Senin (23/1/2022) hingga Rabu (24/1/2023). 

Selama dua hari terdapat sekitar 3000 antrian urusan dari warga sekitar yang memanfaatkan pelayanan adminduk. "Alhamdulilah ternyata banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan ini," kata Ipuk.

Selain itu juga terdapat layanan izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), vaksinasi booster, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. (*)

“Saya ingin siapkan para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata di Banyuwangi optimis untuk menyambut tahun 2023 ini yang penuh peluang,” ungkap Menpar Sandi yang telah mengunjungi Banyuwangi untuk ketiga kalinya ini. 

Hal tersebut, imbuh Sandi, bukan sekadar impian belaka. Namun, semuanya mengacu pada data pertumbuhan sektor pariwisata. Pada 2022 ini, pergerakan kunjungan wisatawan berkisar antara 750 – 800 juta. Begitu pula dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 3,6 juta. “Pada tahun depan, optimis, kita proyeksikan mencapai 5,2 juta,” harapnya.

Untuk itu, lanjut Sandi, potensi tersebut harus disambut antusias oleh para pelaku wisata dan ekonomi kreatif. “Harapan kita, 2022 ini ada 1,1 juta lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Akan tetapi, per Desember ini, sudah ada 3,7 juta lapangan kerja yang telah tercipta. Ini adalah optimisme untuk menyambut tahun depan,” jelas Sandi.

Banyuwangi yang memiliki beragam potensi wisata dan ekonomi kreatif, menurut Sandi, harus dioptimalkan. 

“Kita perlu strategi khusus untuk mengoptimalkan potensi. Seperti halnya dengan meningkatkan desa wisata, wellness tourism dan pariwisata berbasis budaya, termasuk kuliner. Semua ini, ada di Banyuwangi,” terangnya.

"Saya optimis dengan Banyuwangi, bagaimana upayanya meningkatkan sektor pariwisata. Di sini ada pantai, dikelilingi gunung dan taman nasional. Bandaranya juga keren," puji Sandi. 

Dalam kunjungan singkatnya tersebut, Sandi juga memantau destinasi wisata Bangsring Underwater. Pariwisata berbasis konservasi bahari tersebut, menurutnya, menjadi benchmark pengelolaan wisata yang baik.

“Kita targetkan nanti akan semakin meningkat kunjungan wisatawan ke Banyuwangi. Begitu juga dengan lama tinggalnya. Sehingga benar-benar berdampak kepada masyarakat,” ungkap Sandi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan terima kasih atas dukungan dari Menparekraf dalam mendorong pariwisata di ujung timur pulau Jawa tersebut. Hal tersebut, menjadi spirit bagi daerah untuk terus mengoptimalkan potensi wisata yang ada.

“Kami terima kasih atas bimbingan dan dukungan dari kementerian. Ini menjadi modal bagi kami untuk terus berbenah,” ungkap Ipuk.

Saat ini, imbuh Ipuk, Banyuwangi sedang mengoptimalkan homestay naik kelas. Program ini, untuk meningkatkan amenitas wisatawan yang akan berkunjung ke berbagai destinasi wisata berbasis desa di Banyuwangi. Dengan adanya homestay naik kelas tersebut, diharapkan masyarakat dapat secara langsung mendapatkan dampak positif dari kegiatan wisata di daerahnya.

“Selain upaya melibatkan masyarakat dalam pariwisata, homestay naik kelas ini ingin memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan. Mereka bisa merasakan homestay namun dengan standar pelayanan hotel," pungkas Ipuk. (*)