Hal ini menarik perhatian banyak kalangan, salah satunya Wakil Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, Iwan Sjafrudin Adam, yang langsung terbang ke Banyuwangi untuk studi tiru terkait hal tersebut.

“Kami sudah mendengar tentang keberhasilan Banyuwangi di sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami boyong jajaran kami untuk studi tiru ke Banyuwangi. Utamanya, terkait mal pelayanan publik (MPP),” ungkap Iwan saat diterima Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Lounge Pemkab Banyuwangi, Rabu (28/1/2026).

Iwan mengatakan, untuk memperkuat pelayanan kepada warganya, Pemkab Pohuwato berencana membangun MPP yang ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.

“Kami ingin mencontoh keberhasilan Banyuwangi dalam menerapkan mal pelayanan. Praktik baik dari sini, akan kami terapkan di Pohuwato untuk memperkuat pelayanan publik di daerah kami,” ujarnya.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyambut baik kehadiran rombongan tersebut. “Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kunjungan Pemkab Pohuwato kali ini menjadi kesempatan kita untuk saling sharing pengembangan daerah,” ujarnya.

Mujiono menyampaikan, Banyuwangi menerapkan MPP sejak 2017. Ini merupakan MPP pertama di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang kini telah mengintegrasikan 370 jenis layanan dalam satu tempat.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Banyuwangi pun telah mengembangkan MPP Digital pada akhir 2022. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kependudukan dan perizinan kesehatan cukup dari HP.

“MPP Digital kini telah diadopsi pemerintah pusat dan dikembangkan lebih lanjut,” urai Mujiono.

Selain MPP, Banyuwangi juga miliki Pasar Pelayanan Publik di dua kecamatan untuk memfasilitasi warga yang domisilinya jauh dari pusat kota. Lokasinya ada di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng. Pasar Pelayanan Publik ini dibuat agar warga tidak perlu mengurus pelayanan jauh ke pusat kota.