#BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi terus melakukan perbaikan jalan demi kenyamanan pengendara. Melalui Satgas Jalan Berlubang, petugas menyasar jalur di sejumlah wilayah di Banyuwangi.

Sejumlah ruas jalan disisir oleh Satgas Jalan Berlubang. Di wilayah perkotaan di antaranya di Jalan Kepiting, Kolonel Sugiono, MT Haryono, Imam Bonjol, Kartini, Sayuwiwit, D.I Panjaitan, dan MH Thamrin.

Satgas jalan berlubang di Banyuwangi terbagi dalam 4 UPTD. Yakni UPTD Banyuwangi. rogojampi, Genteng, dan Bangorejo. Mereka hari ini Kamis (5/2/2026) mulai bergerak melakukan perbaikan jalan. 

Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Budi Santoso mengatakan, perbaikan jalan, khususnya yang berlubang, telah mulai dilakukan di sejumlah wilayah Banyuwangi.

"Perbaikan jalan terus kita lakukan. Hari ini saja hampir 150 titik jalan yang kita lakukan perbaikan. Targetnya, di Lebaran nanti perbaikan jalan-jalan utama baik di kota maupun di desa selesai," kata Budi saat meninjau proses perbaikan jalan berlubang di Jalan Kepiting, Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, perbaikan diprioritaskan pada jalan-jalan protokol dan ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi. Metode perbaikan dilakukan dengan penambalan menggunakan hotmix.

Menurutnya, salah satu faktor pemicu jalan berlubang yakni curah hujan yang tinggi, kemudian menimbulkan genangan air sehingga mengikis sedimen aspal jalan.

Meski begitu pihaknya mengambil langkah solutif untuk mengatasi jalan berlubang di Banyuwangi dengan program penambalan jalan yang terus menerus digencarkan.

"Tim bakal standby, secara bertahap ketika ada laporan jalan berlubang langsung kita gerak untuk dilakukan perbaikan dan penambalan," kata Budi.

Budi menargetkan, seluruh jalan berlubang bisa dijangkau. Sehingga faktor kecelakaan akibat jalan berlubang bisa ditekan sekecil mungkin.

"Karena perbaikan ini upaya kami memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Khususnya para pengguna jalan yang melintas," tutur dia. 

#BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendorong para pengusaha wanita untuk melakukan hilirisasi potensi lokal daerah. Hal itu disampaikan Ipuk saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Banyuwangi periode 2026–2031 di Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Sebagai Pembina IWAPI, Bupati Ipuk mengajak pengusaha perempuan mengambil peran dalam menyukseskan agenda nasional, khususnya kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden sedang konsen dengan hilirisasi. Ini harus disambut baik oleh pengusaha IWAPI dengan ikut berperan aktif," ujar Ipuk.

Ipuk menyebut, Banyuwangi memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan, pengusaha yang memiliki lahan kopi tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk turunan, membuka kafe, dan menyerap tenaga kerja lokal.

"Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Usaha harus memberi nilai tambah dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar," tegasnya.

Ipuk menyebut IWAPI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan sebuah usaha itu, kata Ipuk, bukan hanya keuntungan, tetapi sejauh mana usaha tersebut memberi dampak, terutama bagi karyawan dan masyarakat kecil.

"Kalau usaha itu berdampak pada karyawannya, maka derajat hidup mereka ikut terangkat," tambah Ipuk.

Lebih lanjut, Ipuk mendorong IWAPI Banyuwangi tidak hanya mengembangkan potensi usaha, tetapi juga menjadi wadah penguatan perempuan di Banyuwangi.

"Perempuan harus mendukung perempuan, dan perempuan harus membantu perempuan. Itu konsep IWAPI yang harus terus dijaga," pintanya.

Sementara Ketua DPC IWAPI Banyuwangi 2026 - 2031, Hj. Erna Sukris Diani menyampaikan, IWAPI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberdayakan dan menjadikan pelaku UMKM perempuan lebih naik kelas.

"Kami akan merangkul dan memberdayakan pengusaha perempuan Banyuwangi melalui wirausaha dan pelatihan agar derajat ekonominya meningkat," kata Erna yang akrab disapa Nina ini.

Kegiatan pengukuhan tersebut juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pameran produk UMKM Banyuwangi, serta partisipasi dari sejumlah pihak perbankan.

Pengukuhan pengurus IWAPI juga dihadiri Wakil Ketua Umum I DPD IWAPI Jawa  Timur, Reny Widya Lestari.

Bupati Ipuk Fiestiandani didapuk untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

 Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota, ia mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Proses pendataan tersebut, membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Mereka terdiri dari ASN, Staf Desa/ Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.

Hadir sejumlah kepala daerah dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan.

#BANYUWANGI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, menegaskan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS3R bukan tempat pembuangan sampah seperti TPA, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan, serta tidak menimbulkan bau. 

Kepala DLH Banyuwangi Dwi Handayani menerangkan, TPS3R memiliki konsep dan fungsi yang berbeda dengan TPA. 

"Perlu kami tegaskan, TPS3R berbeda dengan TPA. TPS3R adalah fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, bukan tempat penumpukan sampah," ujar Yani, Senin (1/2/2026).

Pemkab Banyuwangi sendiri akan melakukan pembangunan TPS3R Sobo. 

TPS3R merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, yang justru dirancang untuk dapat dibangun dekat dengan sumber timbulan sampah, termasuk di tengah atau sekitar permukiman warga.

Menurut Yani, TPS3R mengusung konsep bangunan tertutup dengan sistem pengolahan yang terkontrol. Setiap aktivitas pengolahan menerapkan teknologi pengelolaan yang memadai.

"Bisa kami pastikan, operasional TPS3R tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun sampah berserakan. Pemkab sendiri sudah membangun banyak TPS3R di sejumlah tempat, dan tidak ada keluhan dari warga sekitar lokasi karena memang dikelola sesuai dengan SOP TPS3R," tegasnya.

Sebelumnya, pemkab juga telah melakukan pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS3R Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, yang dibangun dengan mengusung konsep ramah lingkungan. 

Bahkan TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar berhasil mendapatkan Plakat Adipura, sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ditambahkan Yani, bahwa TPS3R Sobo bakal menempati lahan sekitar 1,8 hektare. Sementara luas lahan yang digunakan hanya separuh, yakni sekitar 9.200 m2. Sementara luas bangunannya tidak sampai setengah hektare tepatnya 0,4 hektare. 

“Sampah yang datang langsung diolah, tidak ditumpuk seperti di TPA. Semua sampah langsung dipilah, yang bernilai ekonomi kita jual. Sementara yang organik kita olah jadi kompos dan maggot. Selain itu, akan ditanam pohon dan tanaman hijau sebagai buffer zone yang fungsinya untuk mengurangi polusi bau. Residu sampah yang tidak bisa diolah lagi akan dibawa ke TPA.” Kata Yani. 

Yani berharap warga di sekitar lokasi tidak perlu khawatir. Karena TPS3R tidak berfungsi sebagai lokasi pembuangan sampah, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan.

"Seluruh proses pengolahan dilakukan secara tertib dan terkelola, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Ini bagian dari upaya pengelolaan sampah berkelanjutan," ujar dia. 

Kopi Arabika Yellow Caturra dan Yellow Bourbon tergolong varietas langka di Indonesia, yang di pasaran tergolong kelas premium.

"Ini salah satu jenis kopi premium yang dimiliki Banyuwangi. Tidak banyak daerah di Indonesia yang bisa mengembangkan Yellow Caturra dan Yellow Bourbon dengan kualitas baik. Tapi, Banyuwangi punya keunggulan itu," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin (2/2/2026).

Kopi premium ini ditanam di lahan seluas 7 hektare dengan produktivitas rata-rata mencapai 1 ton per hektare. Dari luasan tersebut, total produksi biji kopi (green bean) mencapai 7 ton per tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto, menjelaskan kopi tersebut kini mulai dikembangkan secara serius di Banyuwangi.

Ia menyebut, kondisi geografis lereng Gunung Raung sangat mendukung pertumbuhan kopi Arabika berkualitas ekspor itu. Tanah vulkanik yang subur, ketinggian wilayah, serta iklim sejuk menjadi faktor utama pembentuk karakter rasa kopi.

"Topografi di Kalibaru sangat ideal. Tanahnya subur, iklimnya cocok, sehingga menghasilkan kopi dengan cita rasa yang khas dan berpotensi besar untuk pasar internasional," jelasnya.

Berdasarkan asal usulnya, varietas Yellow Caturra diyakini berasal dari Kolombia, Kosta Rika, dan Nikaragua, kemudian dikembangkan di Brasil. Begitupun dengan Kopi Yellow Bourbon juga berasal dari Brasil.

Di Indonesia, varietas ini dibawa pada masa kolonial Belanda dan dapat ditemukan di beberapa daerah dataran tinggi saja seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur (Flores, Bajawa). 

Ceri kopi ini dikenal karena buahnya berwarna kuning saat matang dan menawarkan rasa manis serta asam yang seimbang.

Danang menyebut pengembangan kopi langka ini juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi produk pertanian Banyuwangi untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

"Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas. Dengan kopi premium seperti ini, harga jualnya jauh lebih baik dan berdampak langsung pada pendapatan petani," ujarnya.

Pemkab Banyuwangi, lanjut Danang, terus mendorong penguatan budidaya, pascapanen, hingga pemasaran kopi agar mampu bersaing di pasar global.

"Potensi ini akan terus kami kembangkan dengan pendampingan dan penguatan hilirisasi. Harapannya, kopi Arabika Banyuwangi dari lereng Gunung Raung bisa semakin dikenal dunia," tutur dia. 

Warga mendapat berkah rupiah dari pengembangan pariwisata di desa tersebut. Bukan hanya kalangan anak muda, tapi juga warga lanjut usia.

Salah satu contohnya adalah Mbah Ning (81). Sejak Kemiren berkembang sebagai desa wisata, Mbah Ning mendapatkan pendapatan dari pariwisata meski di usia yang tidak lagi muda. Ia kini aktif terlibat dalam kegiatan masak-memasak menu khas untuk melayani wisatawan.

"Kalau ada tamu, saya ikut masak. Mereka kan minta yang khas Kemiren, seperti Pecel Pitik, Ayam Kesrut. Dari sini sudah bisa dapat penghasilan," ujarnya.

Hidupnya pariwisata di salah satu desa wisata adat terbaik dunia versi PBB itu membuat warga lanjut usia seperti Mbah Ning tetap produktif. Mereka bisa berdaya dan tetap berpenghasilan dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki.

"Bagi yang sudah tua seperti saya, ini sangat membantu. Kerja di sawah juga sudah terlalu berat," terang Mbah Ning.

Sementara bagi kalangan muda, majunya pariwisata memberi banyak ruang untuk menjaga dan melestarikan tradisi. 

"Desa kami sering didatangi tamu sejak menjadi desa wisata. Itu jadi dorongan bagi kami yang muda-muda untuk ikut melestarikan budaya," kata Rika, salah satu anak muda di Desa Kemiren.

Rika biasa membantu menawarkan jasa wisata kepada para pengunjung desa tersebut. Selain itu, ia juga terbiasa menerima pesanan kuliner khas Osing dari para wisatawan.

Banyak anak muda seusia Rika yang tak harus meninggalkan desa tempat tinggal mereka untuk sekadar bekerja di kota. Dengan menjaga dan merawat budaya, mereka bisa memberi layanan kepariwisataan kepada tamu yang datang.

"Dari sana, keluarga saya dapat tambahan penghasilan. Wisata benar-benar memberi dampak ekonomi bagi keluarga kami," sambung Rika.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Kemiren mencatatkan, sebanyak 22 usaha kecil-menengah berdiri di desa tersebut. Mereka bergerak di usaha makan-minuman hingga sandang.

Di desa tersebut, juga berdiri sebanyak 40 homestay. Mayoritas adalah rumah tinggal milik pribadi yang disewakan saat ada tamu berkunjung. Beberapa di antaranya adalah hunian berupa kamar-kamar yang sengaja dibangun untuk tempat menginap tamu.

“Adanya wisata juga membuat sanggar kesenian tetap hidup. Di Kemiren, sanggar kesenian berjumlah 18. Semuanya adalah sanggar yang melestarikan kebudayaan adat suku Osing,” kata Ketua Pokdarwis Desa Kemiren Moh Edy Saputro.

Setiap tahunnya, ribuan orang datang ke Desa Kemiren untuk mengenal kebudayaan setempat. Data yang dihimpun Pokdarwis , rata-rata 2 ribu hingga 4 ribu kunjungan wisatawan dalam buku tamu dalam setiap tahunnya.

“Sebelum pandemi Covid-19, kunjungan di Desa Wisata Kemiren sempat menyentuh angka 18 ribu kunjungan. Itu terjadi pada 2019. Namun setelah pandemi, kami berupaya menyuguhkan kebudayaan dalam pariwisata sebaik mungkin untuk mengulang kembali capaian waktu itu,” imbuhnya.

Tak sekadar berdampak secara ekonomi, perkembangan wisata juga membawa Kemiren meraih berbagai penghargaan presitius. Sebut saja di antaranya Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024, Internasional The 5th ASEAN Homestay Award dalam ajang Asean Tourism Award (ATA) 2025, dan Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia (The Best Tourism Villages Upgrade Programme) dari United Nations Tourism, Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penyembuhan pasien TBC,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (29/1/2026).

Ipuk menjelaskan, pihaknya terus memberikan perhatian penuh pada penanganan kesehatan warga, termasuk TB Paru. Jumlah kasus TBC tahun 2024 sebanyak 2.940 kasus, meningkat di tahun 2025 menjadi 3.057 kasus. 

“Semoga ini menjadi pelengkap penanganan TBC selama ini. Selain pengobatan kami juga terus mendorong pengendalian penyakit dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi terkait sanitasi, air bersih, dan gizi seimbang, kami terus gencarkan,” kata Ipuk. 

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan bantuan yang dikirim berjumlah 1.000 dus, dengan masing-masing dus berisi 60 sachet susu formula yang terbuat dari bahan khusus, yakni susu kambing dan ekstrak kurma berkualitas.

“Bantuan dari Kemenkes sudah kami terima secara bertahap sejak pertengahan Januari. Total ada 60 ribu sachet susu yang dikemas dalam 1000 dus,” kata Amir.

Susu tersebut akan dibagikan kepada pasien TBC dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang sedang menjalani pengobatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT).

“Setiap pasien akan menerima 60 sachet susu untuk kebutuhan satu bulan. Dengan tambahan nutrisi ini, harapannya kondisi fisik pasien semakin kuat sehingga meningkatkan keberhasilan pengobatan TB yang sedang mereka jalani,” ungkap Amir.

Bantuan susu pendamping pasien TB paru tersebut saat ini telah didistribusikan ke seluruh puskesmas se-Banyuwangi. Selanjutnya, akan dibagikan kepada pasien TB yang memenuhi kriteria.

“InshaAllah awal Februari mulai kita lakukan penyaluran kepada pasien melalui puskesmas-pukesmas,” ujar Amir.

Program pemberian nutrisi tambahan ini diharapkan dapat mendongkrak persentase kesembuhan pasien secara signifikan di seluruh wilayah puskesmas.

“Saat ini, tingkat kesembuhan TB di Banyuwangi berada di angka 88 persen. Dengan program ini harapnnya bisa meningkat menjadi 95 persen,” ujarnya. 

Sertifikat tanah tersebut diserahkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada 186 kepada para nelayan di Balai Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kamis (1/29/2026). 

“Alhamdulillah dengan adanya sertifikat hak atas tanah ini, sekarang Bapak/Ibu sudah memiliki legalitas kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi ditempati maupun dikelola,” kata Ipuk.

“Atas nama pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih kepada kementerian terkait yang telah memfasilitasi nelayan dengan pengurusan sertifikat ini,” tambah Ipuk.

Ipuk mengatakan dengan memiliki sertifikat, selain memberikan kepastian hukum juga akan meningkatkan nilai ekonomi dari aset tanah milik para nelayan. Ipuk berpesan agar sertifikat tersebut  dapat digunakan dengan bijak. Jika memang diperlukan hanya digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga bukan untuk tujuan konsumtif.

Ipuk mendorong agar para nelayan, selain menangkap ikan juga bisa membuka usaha seperti mengolah ikan hasil tangkapan laut menjadi makanan siap saji atau olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi Nasep Vandi Sulistiyo mengatakan, nelayan penerima sertifikat berasal dari dua Desa yakni 86 nelayan dari Desa Tembokrejo dan 100 nelayan dari Desa Kedungringin Kecamatan Muncar.

“Terima kasih atas kolaborasi yang baik dengan Pemkab Banyuwangi. Semua nelayan penerima ini merupakan usulan dari Dinas Perikanan Banyuwangi,” ujarnya.

Salah satu nelayan dari Desa Kedungringin Haris Mawardi sangat senang telah mendapat sertifikat. Ia berterimakasih kepada semua pihak mulai dari jajaran pemerintah desa dan kabupaten yang telah membantunya dalam  program ini.

“Saya sangat bahagia sekali ini, program ini yang kami harapkan selama ini. Sekarang aset kami sudah jelas kepemilikannya. Prosesnya sangat singkat dan cepat. Hanya tiga bulan sejak pertama kami mulai ikut program ini,” ujarnya. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani serta ribuan ASN mendatangi rumah-rumah keluarga pra sejahtera untuk menyalurkan bantuan paket sembako, Rabu (28/1/2026). Di antaranya Bermawi (81), warga Lingkungan Wonosari, RT 02/RW 01, Kelurahan Sobo.

Bermawi hidup seorang diri. Istrinya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak. Ia juga tak memiliki rumah dan selama ini menumpang di rumah Ketua RT, Selamet. Sehari-hari, dia bekerja serabutan sebagai buruh tani dan membantu pekerjaan ringan warga sekitar demi menyambung hidup.

“Alhamdulillah, terima kasih. Bantuan ini sangat berarti untuk saya,” ucap Bermawi lirih, usai menerima paket sembako.

Ipuk mengatakan, ASN Banyuwangi Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berjalan secara konsisten sejak dua tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian bersama.

“Ini adalah gerakan rutin yang telah kita lakukan bersama-sama sejak 2024 lalu. Kami dorong ASN untuk terus melakukan aksi sosial, berbagi rejeki untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” kata Ipuk. 

Setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

“Kami berharap lewat program yang kami lakukan secara berkelanjutan ini ditambah berbagai program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan lainnya akan semakin mengurangi penduduk miskin Banyuwangi secara signifikan,” harap Ipuk.

Tidak hanya melibatkan ASN saja, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.

“Program Banyuwangi Berbagi ini terbuka, kami mengajak dan memberikan kesempatan semua pihak bisa terlibat karena kami menyadari penanganan kemiskinan harus bersama-sama. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN,” jelas Ipuk.

Sejak 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi. 

Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen (2021); 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2022), 6,8 persen (2024) dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025.

Salah satu ASN yang terlibat dalam program ini, Ratna Juwita mengaku bangga sekaligus haru dengan program ASN Berbagi ini yang menjadikan wajib melihat sekeliling untuk berbagi. Menurutnya, ini akan menumbuhkan rasa empati dan pengingat mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang perlu dibantu.

“Kami merasa inilah implementasi filosofi “Kalau kita susah, lihatlah ke bawah". Bukan berarti merendahkan yang lain, namun mengingatkan kita semua agar dalam memandang dunia kita tidak meremehkan nikmat Allah, harus mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat,” kata Ratna. 

Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Budi Santoso, bahwa program ASN Banyuwangi melibatkan oleh PNS dan PPPK penuh waktu. 

“Semua ASN Banyuwangi, kecuali PPPK Paruh Waktu, dilibatkan dalam program ini. Semakin tinggi jabatan ASN maka semakin banyak sembako yang akan disalurkan. Sehingga di program ini sembako yang terkumpul lebih dari jumlah sasaran yang dijangkau,” ujar Budi.

Ditambahkan dia, program ini sekaligus bentuk “ground check” para warga miskin yang ada di database kemiskinan. ASN secara tidak langsung akan ikut memantau warga yang menajadi sasarannya. 

“ASN kami minta juga untuk melihat kondisi sasaran warganya. Apakah sudah dapat bantuan rutin dari pemerintah, apakah ada keluarga yang sakit untuk perlu segera ditangani. Semua dilaporkan di aplikasi Smart Kampung,” kata Budi. 

Lewat program yang digagas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ini, ribuan ASN door to door membagikan paket sembako kepada warga yang kurang secara ekonomi, sekaligus menumbuhkan empati dan kepuasan batin.

Seperti yang dirasakan Sekretaris Kelurahan Sobo, Ayu Widuri, keterlibatan langsung dalam penyaluran bantuan memberi pengalaman emosional.

“Ketika saya membantu masyarakat secara langsung, ada kebahagiaan luar biasa di hati. Ada kepuasan batin. Masyarakat bahagia, saya juga ikut bahagia,” ujar Ayu saat menyalurkan bantuan sembako di Kelurahan Sobo, Rabu (28/1/2026).

Program ASN Berbagi dilaksanakan rutin setiap bulan, diikuti oleh PNS termasuk PPPK penuh waktu.

"Saya percaya ketika kita membantu orang lain, rezeki tidak akan berkurang. Insyaallah justru bertambah, baik berupa kesehatan, ketenangan, maupun rezeki lain yang tidak bisa diukur dengan materi," katanya.

Hal senada disampaikan Mursidi, ASN Banyuwangi dari Kelurahan Sobo. Ia mengaku ada rasa tenang yang muncul saat dirinya ikut terlibat langsung membantu warga kurang mampu.

"Setelah memberi bantuan, perasaan saya jadi lebih tenang," tutur Mursidi.

Dia berharap program Banyuwangi Berbagi terus berjalan dan membawa keberkahan, baik bagi masyarakat maupun para ASN.

"Mudah-mudahan program dari pemerintah ini membawa berkah bagi kita semua," ungkapnya.

ASN lainnya yang terlibat dalam program ini, Ratna Juwita mengaku bangga sekaligus haru dengan program ASN Berbagi ini yang menjadikan wajib melihat sekeliling untuk berbagi. Menurutnya, ini akan menumbuhkan rasa empati dan pengingat di kalangan ASN bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang ada di lingkungannya. 

“Kami merasa inilah implementasi filosofi 'Kalau kita sedih lihatlah ke bawah'. Bukan berarti merendahkan orang lain, namun mengingatkan kita semua agar dalam memandang dunia kita tidak meremehkan nikmat Allah, harus mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat,” kata Ratna. 

ASN Berbagi telah berjalan dua tahun terakhir. Setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 yang dikeluarkan oleh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu, program ini tidak hanya melibatkan ASN saja, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.

Sejak tahun 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi. 

Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen (2021); 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2022), 6,8 persen (2024) dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025.

Hal ini menarik perhatian banyak kalangan, salah satunya Wakil Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo, Iwan Sjafrudin Adam, yang langsung terbang ke Banyuwangi untuk studi tiru terkait hal tersebut.

“Kami sudah mendengar tentang keberhasilan Banyuwangi di sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami boyong jajaran kami untuk studi tiru ke Banyuwangi. Utamanya, terkait mal pelayanan publik (MPP),” ungkap Iwan saat diterima Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Lounge Pemkab Banyuwangi, Rabu (28/1/2026).

Iwan mengatakan, untuk memperkuat pelayanan kepada warganya, Pemkab Pohuwato berencana membangun MPP yang ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.

“Kami ingin mencontoh keberhasilan Banyuwangi dalam menerapkan mal pelayanan. Praktik baik dari sini, akan kami terapkan di Pohuwato untuk memperkuat pelayanan publik di daerah kami,” ujarnya.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyambut baik kehadiran rombongan tersebut. “Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kunjungan Pemkab Pohuwato kali ini menjadi kesempatan kita untuk saling sharing pengembangan daerah,” ujarnya.

Mujiono menyampaikan, Banyuwangi menerapkan MPP sejak 2017. Ini merupakan MPP pertama di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang kini telah mengintegrasikan 370 jenis layanan dalam satu tempat.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Banyuwangi pun telah mengembangkan MPP Digital pada akhir 2022. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kependudukan dan perizinan kesehatan cukup dari HP.

“MPP Digital kini telah diadopsi pemerintah pusat dan dikembangkan lebih lanjut,” urai Mujiono.

Selain MPP, Banyuwangi juga miliki Pasar Pelayanan Publik di dua kecamatan untuk memfasilitasi warga yang domisilinya jauh dari pusat kota. Lokasinya ada di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng. Pasar Pelayanan Publik ini dibuat agar warga tidak perlu mengurus pelayanan jauh ke pusat kota.