#Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi penghargaan atas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (1/12/2025). “Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah dalam menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang di diberikan,” ungkap Tito Karnavian. Penghargaan tersebut, bagi Tito, tak sekadar sebagai motivasi dan pengukuran kinerja. Namun, juga untuk membagi insentif sesuai dengan prestasi yang telah diraih. “Daerah harus berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya,” ungkapnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh nilai tertinggi untuk kategori Kabupaten. Banyuwangi berhasil mengumpulkan skor 82,92, jauh di atas nilai terendah 23,24 dan diatas nilai rata-rata sebesar 65.15. Kategori ini, mencakup seluruh pemerintah daerah dari fiskal rendah, sedang hingga tinggi. “Ada empat parameter pengukuran yang dilakukan untuk melihat tata kelola kinerja pemerintah daerah. Mulai dari Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), hingga Monitoring Center for Prevention (MCP),” terang GM Pusat Data Tempo Khairul Anam yang mewakili dewan juri. Berbagai data tersebut, imbuh Anam, didapatkan dari lima indeks penilaian Kemendagri dan empat indeks penilaian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan selama kinerja 2024-2025. “secara keseluruhan mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegasnya. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Banyuwangi. “Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Baik dari daerah yang berfiskal rendah, sedang ataupun tinggi,” ungkapnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, imbuh Ipuk, berkat kinerja semua sektor yang terus dilakukan orkestrasi. Di antaranya melalui Weekly Meeting dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat. Pertemuan rutin setiap pekan itu, mengupas berbagai persoalan mingguan untuk bisa diselesaikan secara lintas sektoral. “Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan kita bagi habis tanggungjawab masing-masing OPD. Dari sini, tidak ada lagi ego-sektoral yang kerap membuat persoalan stag, tidak teratasi,” terang Ipuk. Selain itu, papar Ipuk, di berbagai OPD juga ditekankan prinsip pelayanan publik yang partisipatif dalam Banyuwangi Melayani. Program ini, memberikan kontak person setiap penanggungjawab OPD ke publik. Sehingga dapat memperoleh penyelesaian secara efektif. “Hal ini juga memutus adanya makelar, pungli atau sejenisnya dalam memberikan pelayanan publik,” papar Ipuk. Penghargaan tersebut, juga diharapkan bisa melecut kinerja seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Ini menjadi penyemangat bagi kami,” pungkasnya.

BANYUWANGI– Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Banyuwangi diwarnai berbagai kegiatan. Mulai konvoi safety riding, pertandingan sepak bola "amputasi", hingga panggung apresiasi yang menampilkan berbagai kreativitas penyandang disabilitas di Bumi Blambangan. "Banyuwangi adalah rumah yang aman bagi semua. Dengan kebijakan inklusif yang akan terus kita perkuat bersama," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menyapa peserta konvoi disabilitas, Senin (1/12/2025). Peringatan HDI yang jatuh pada 3 Desember di Banyuwangi diawali dengan pawai kendaraan yang diikuti oleh ratusan para disabilitas dan pendamping. Mengenakan seragam sewarna oranye, mereka berkonvoi dari Terminal Pariwisata Terpadu Sobo menuju SLBN Banyuwangi dengan melewati Taman Makam Pahlawan dan Stadion Diponogoro. Konvoi tersebut diikuti ratusan teman disabilitas dari berbagai organisasi disabilitas, di antaranya DMI (Disable Motorcycle Indonesia), Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia), Taliwangi (Komunitas Tuli Banyuwangi), Paguyuban orangtua disabilitas, dan banyak lainnya. “Kami berkomitmen akan terus mengembangkan kebijakan inklusif yang nantinya mampu membuka ruang seluas-luasnya bagi para disabilitas,” ujar Ipuk. Pemkab telah menggulirkan berbagai program pro disabilitas. Di sektor pendidikan misalnya, Pemkab melaksanakan progran sekolah inklusif yang memberikan kersempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah di sekolah umum bersama teman lainnya. Di ketenagakerjaan, Pemkab setiap tahun rutin membuka bursa kerja yang menyediakan ribuan peluang kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas. “Di sektor pemberdayaan, Pemkab juga memberikan pelatihan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga disabilitas. Hal ini sebagai upaya agar mereka bisa berdaya meski memiliki keterbatasan,” kata Ipuk. Ipuk menambahkan Pemkab juga melibatkan disabilitas dalam perumusan program dan kebijakan daerah. “Salah satunya lewat rembug disabilitas. Kita gali aspirasi mereka agar kebijakan daerah bisa mengakomodir kebutuhan semuanya, termasuk disabilitas,” kata Ipuk. Program Pemkab tersebut diapresiasi Ketua Forum Peduli Disabilitas Banyuwangi, Umar. “Kami sangat berterima kasih diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya. Selain konvoi disabilitas, juga digelar sepak bola Amputasi (para pesertanya merupakan disabilitas tuna daksa), dan ditutup dengan panggung apresiasi yang menampilkan kreativitas teman-teman disabilitas. Seperti pantomim, melantunkan ayat suci Al-Qur'An oleh teman netra, hingga nyanyian yang diperagakan oleh teman tuli-wicara.