#BANYUWANGI – Dalam upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), selain penerapan satu hari Work From Home (WFH) sesuai kebijakan pemerintah pusat, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga mengeluarkan kebijakan untuk penghematan energi di kalangan Pemkab Banyuwangi. 

Beberapa kebijakan di antaranya mulai dari efisiensi penggunaan kendaraan dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau menggunakan transportasi umum atau online, atau mengendarai sepeda kayuh ke tempat kerja. 

Imbauan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta semua daerah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk akibat dinamika yang terjadi di Timur Tengah. 

“Efisiensi energi ini merupakan mitigasi yang harus dilakukan bersama dalam menghadapi ketidakpastian situasi akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, saya mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam gerakan penghematan energi ini,” kata Ipuk, Kamis (26/3/2026).

Imbauan tersebut juga telah disampaikan Ipuk saat memimpin apel bersama ASN di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (25/3/2026).

Ipuk mendorong ASN yang rumahnya dekat mulai beralih menggunakan sepeda kayuh menuju tempat kerja masing-masing. ASN juga bisa memanfaatkan angkutan umum dan online ke tempat kerja, seperti yang telah diterapkan Pemkab Banyuwangi tiap hari Jumat. 

“Kebijakan ini sedang kita bahas detailnya untuk segera diterapkan bersama. Selain bisa menghemat energi, gowes juga lebih menyehatkan bagi ASN,” kata Alumni Magister Kebijakan Publik (MKP) Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

Selain itu Ipuk, juga meminta seluruh ASN optimalisasi kegiatan berbasis digital sebagai untuk mengurangi mobilitas.

“Selain lebih efektif dengan layanan digital, langkah ini juga membantu menghemat konsumsi BBM untuk kendaraan dinas,” ujarnya.

Imbauan penghematan energi ini, menurut Ipuk bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi dinamika global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi, termasuk BBM.

“Kita berharap konflik di Timur Tengah segera mereda, sehingga tidak berdampak terhadap pasokan energi dunia. Meski demikian, kita juga tetap harus membiasakan diri untuk menggunakan energi secara bijak,” ujar Ipuk. 

"Hari ini, saya mengecek beberapa tempat pelayanan publik di antaranya RSUD Blambangan, layanan perizinan, pencatatan sipil di Mal Pelayanan Publik (MPP)," kata Bupati Ipuk, Rabu (25/3/2026).

Ipuk menuturkan pelayanan kepada masyarakat pada hari pertama usai libur Lebaran 2026 berjalan normal. Sejumlah warga terlihat sedang mengurus sejumlah dokumen di MPP.  Ada yang melakukan perekaman KTP, ada yang sedang mengurus perijinan bangunan. 

"Setelah libur tentu banyak warga yang mengurus administrasi kependudukan maupun perizinan, dan tadi saya cek semua loket pelayanan di MPP berjalan normal seperti hari biasanya sehingga dapat diakses oleh warga masyarakat," katanya.

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi sebenarnya tetap membuka layanan pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) selama libur lebaran, sehingga warga yang mudik bisa tetap mengurus KTP atau dokumen lainnya.  

Hal ini karena di momen libur ini lebaran banyak warga perantauan yang pulang kampung. Tak sedikit dari mereka ingin mengurus berbagai kebutuhan adminduknya selama pulang kampung. 

Lebih lanjut Ipuk menyampaikan bahwa layanan kesehatan juga dapat diakses oleh masyarakat setelah libur bersama. 

"Sama seperti pelayanan di MPP, layanan kesehatan seperti di puskesmas dan RSUD sudah mulai normal, semua petugas siap memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan memberikan kelonggaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara fleksibel dengan mekanisme Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) usai libur Lebaran 2026. Kebijakan ini berlaku hingga 27 Maret 2026 atau hanya tiga hari setelah libur Lebaran berakhir.

“Meskipun ada kebijakan WFA (work from anywhere) bagi ASN, namun khusus layanan yang berhubungan langsung dengan warga harus berjalan sebagaimana sebelum libur lebaran. Meskipun ada wfa, namun OPD sudah membagi tugas karyawannya agar layanan bisa berjalan normal di hari pertama masuk kerja,” kata Ipuk.