Mereka berkeliling mengecek satu persatu lapak yang ada di Pasar Blambangan dan Pasar Banyuwangi. Hasil sidak menunjukkan harga bahan pokok di Banyuwangi relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas.

"Terjadi kenaikan salah satunya pada cabai rawit, itu sampai Rp75 ribu. Meski begitu stoknya aman, begitupun dengan bahan pokok lainnya juga masih aman," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi Danang Hartanto.

Selain itu, tim Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispertan Banyuwangi juga melakukan rapid test pada daging yang dijual dipasar. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya daging oplosan dan mengandung bahan kimia berbahaya.

"Hasilnya, daging yang beredar di pasaran aman, halal, dan layak konsumsi. Sebelum itu, kami juga telah melakukan pengecekan di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum daging diedarkan," kata Danang.

Wakasatreskrim Polresta Banyuwangi Iptu Didik Hariyono menambahkan, sejauh ini belum ada temuan yang signifikan terkait permainan harga bahan pokok. Seperti minyak goreng dan beras, masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Begitupun dengan harga daging stabil di harga Rp 130 ribu.

Didik menegaskan akan menindak tegas tanpa pandang bulu apabila ditemukan oknum yang memainkan harga komoditas pangan di pasaran. Termasuk yang melakukan penimbunan jelang Ramadan dan Lebaran.

"Karena ini masuknya sudah pidana. Tentu, pengawasan kita lakukan secara menyeluruh guna memastikan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah," jelas dia.

Kepala Bulog Kantor Cabang Banyuwangi Dwiana Puspitasari mengimbau agar masyarakat tidak panic buying. Sebab, stok beras dan minyak di gudang Bulog sangat aman mencukupi pasar.

"Stok beras kita itu mencapai 94.000 ton. Ini sangat mengcover kebutuhan Banyuwangi. Bahkan kita bisa supply ke daerah yang defisit beras seperti Papua, NTT, dan Bali," terangnya.

Begitupun dengan minyak goreng rakyat kuotanya bertambah. Bulog juga memastikan harga yang dijual di pasaran sesuai HET yakni Rp15.700. Karena setiap kios yang disuplai Bulog dipasangi banner dan sticker serta himbauan agar tidak menjual di atas harga yang ditentukan.

"Apabila nanti terjadi pelanggaran, pasti kita akan memberikan surat peringatan. Bisa-bisa nanti kita suspend, kita putus, tidak kita supply lagi," tegas Dwiana.

Selain itu, untuk memastikan harga terkendali. Bulog bersama Pemkab dan Bank Indonesia gencar melakukan operasi pasar di tiap kecamatan dan pusat keramaian di Banyuwangi setiap harinya, sesuai jadwal hingga 16 maret.

"Upaya yang kita lakukan ini untuk memastikan pasokan tetap aman, inflasi terkendali, serta tetap sesuai dengan ketentuan," ujar Dwiana. 

Peserta konferensi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pemerhati pendidikan, pimpinan lembaga pendidikan, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, hingga mahasiswa. Konferensi ini ini menjadi forum dialog ilmiah lintas disiplin dan lintas negara.

“Dari konferensi ini, kami melihat bagaimana generasi muda menjadi aktor kunci dalam membangun peradaban berkelanjutan. Mereka menawarkan gagasan segar tentang upaya integrasi pendidikan Islam, ketahanan ekonomi, dakwah humanistik berbasis Al-Qur’an, serta transformasi digital dalam satu kerangka yang utuh,” terang Rektor UI Cordoba Prof. Agus Trihartono, Ph.D.

Sejumlah pembicara yang merupakan akademisi dari Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Australia itu, imbuh Agus, memiliki satu cara pandang yang sama dalam menghadapi revolusi digital yang semakin berkembang pesat ini. 

“Revolusi digital tidak boleh berjalan tanpa fondasi nilai. Teknologi harus disertai integritas. Pendidikan tidak cukup hanya melahirkan kecerdasan akademik, tetapi juga karakter dan kepemimpinan moral. Ekonomi pun harus tumbuh secara inklusif dan berkeadilan,” terang Agus.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Assoc. Prof. Dr. Mohd Badrol bin Awang dari Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Ia menekankan urgensi pendidikan Islam yang berlandaskan adab, integritas, dan kepemimpinan moral generasi muda.

Diskusi konferensi juga diperkaya oleh para invited speakers dari berbagai negara lainnya, di antaranya Dr. Nico Irawan, Ph.D (Thailand), Hastowohadi, M.Pd (Taiwan), Hanifa Rahmawati, M.Appling (Australia), serta Moh. Faidol Juddi, S.I.Kom., M.I.Kom. (Australia).

Melalui konferensi tahunan ini, UI Cordoba berharap dapat terus memperkuat kontribusi akademik dalam pengembangan pendidikan Islam, riset, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

“Kami ingin membangun dialog ilmiah lintas negara. Tanpa harus tersekat dengan letak geografis. Kualitas akademik tidak ditentukan oleh lokasi geografis, melainkan oleh komitmen terhadap kolaborasi dan integritas,” tegas Agus.

Sebagai bentuk apresiasi atas kualitas presentasi dan substansi ilmiah, panitia menetapkan enam peserta sebagai Best Speaker, yaitu Fiona Adella binti Ardeni (UNISZA Malaysia), Khairul Hadi (UIN Sunan Kalijaga), Ali Fahrizal dan Panggih Widodo (Universitas PTIQ Jakarta), Angelica Sekare Vijjaningrum (Universitas Islam Cordoba Banyuwangi), serta Ainus Sicha (UIT Lirboyo Kediri). 

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati dan diikuti sejumlah anggota DPR RI. Mulai Denny Cagur, Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa. 

Komisi X DPR Ri juga membawa mitra kerjanya dari Kementerian Kebudayaan yang diwakili Subdirektorat Registrasi, Pengamanan, dan Penyelamatan, Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan, Tradisi.

Komisi X DPR RI mengawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestaindani, Dewan Kesenian Blambangan, Tim Ahli Cagar Budaya, Komunitas Seni, akademisi, para budayawan hingga sejarawan Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (11/2/2026).

"Banyuwangi potensi budayanya luar biasa. Makanya kita kesini untuk fokus ke penguatan cagar budayanya. Kita ingin lihat sejauh mana sudah dilakukan intervensi dari pemerintah maupun yang belum tersentuh," kata MY Esti Wijayati.

Namun ia bersyukur karena Pemkab Banyuwangi telah memasukkan aspek perlindungan cagar budaya dalam kebijakan penataan ruang. Sehingga tidak terjadi peralihan fungsi lahan yang berpotensi mengancam keberadaan situs bersejarah.

Karena berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, dari sekitar 400 ribu lebih titik peninggalan yang ada di Indonesia, baru sekitar 5 persen yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Biasanya, kata Esti, permasalahan ada pada regulasi dan pendanaan cagar budaya. Regulasi sektoral lain seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan berbagai peraturan menteri, sering kali terjadi muatan yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif dalam hal pengaturan ruang.

"Maka hasil kunjungan ke Banyuwangi ini tentu akan menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai pelestarian cagar budaya," katanya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, Banyuwangi memiliki banyak situs dan bangunan sejarah. Di antaranya Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pasar Banyuwangi, Asrama Inggrisan, penginapan Kiai Saleh, Museum Blambangan, Kantor Pos, ada pula salah satu sekolah yang menjadi cagar budaya seperti SMK PGRI 2 Giri Banyuwangi.

Banyuwangi juga memiliki kawasan-kawasan tradisi dan struktur bangunan atau budaya yang terhubung dengan narasi panjang kerajaan Blambangan, kerajaan Macan Putih. Lalu juga ada migrasi, ada peninggalan kolonialisme hingga perjuangan kemerdekaan.

"Sehingga saya rasa di Banyuwangi lengkap, dimana tidak hanya bicara masa lampau tetapi masa-masa perjuangan ini juga ada di Banyuwangi. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini terus kita jaga dan kita rawat bersama-sama," tutur Ipuk.

Bahkan, Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang arsitektur Osing. Aturan tersebut mewajibkan bangunan pemerintah, fasilitas publik termasuk hotel dan homestay memasukkan unsur arsitektur yang menjadi entitas Banyuwangi dalam desainnya.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Banyuwanhi. Dan ini juga butuh dukungan dari pusat. Terima kasih atas dukungannya," kata Ipuk. 

Selain itu, Ipuk menyampaikan bahwa Geopark Ijen telah menjadi bagian UNESCO Global Geopark melalui Geopark Ijen sejak 2023. Tahun ini, Geopark Ijen dijadwalkan menjalani proses revalidasi.

"InsyaAllah nanti di bulan April akan ada revalidasi dan kami sedang mempersiapkan itu. Kami berharap dukungan dari Komisi X DPR RI terkait dengan proses revalidasi yang kami jalankan. Semoga Ijen Geopark kembali ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark," harap Ipuk.