Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati dan diikuti sejumlah anggota DPR RI. Mulai Denny Cagur, Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa. 

Komisi X DPR Ri juga membawa mitra kerjanya dari Kementerian Kebudayaan yang diwakili Subdirektorat Registrasi, Pengamanan, dan Penyelamatan, Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan, Tradisi.

Komisi X DPR RI mengawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestaindani, Dewan Kesenian Blambangan, Tim Ahli Cagar Budaya, Komunitas Seni, akademisi, para budayawan hingga sejarawan Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (11/2/2026).

"Banyuwangi potensi budayanya luar biasa. Makanya kita kesini untuk fokus ke penguatan cagar budayanya. Kita ingin lihat sejauh mana sudah dilakukan intervensi dari pemerintah maupun yang belum tersentuh," kata MY Esti Wijayati.

Namun ia bersyukur karena Pemkab Banyuwangi telah memasukkan aspek perlindungan cagar budaya dalam kebijakan penataan ruang. Sehingga tidak terjadi peralihan fungsi lahan yang berpotensi mengancam keberadaan situs bersejarah.

Karena berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, dari sekitar 400 ribu lebih titik peninggalan yang ada di Indonesia, baru sekitar 5 persen yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Biasanya, kata Esti, permasalahan ada pada regulasi dan pendanaan cagar budaya. Regulasi sektoral lain seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan berbagai peraturan menteri, sering kali terjadi muatan yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif dalam hal pengaturan ruang.

"Maka hasil kunjungan ke Banyuwangi ini tentu akan menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai pelestarian cagar budaya," katanya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, Banyuwangi memiliki banyak situs dan bangunan sejarah. Di antaranya Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pasar Banyuwangi, Asrama Inggrisan, penginapan Kiai Saleh, Museum Blambangan, Kantor Pos, ada pula salah satu sekolah yang menjadi cagar budaya seperti SMK PGRI 2 Giri Banyuwangi.

Banyuwangi juga memiliki kawasan-kawasan tradisi dan struktur bangunan atau budaya yang terhubung dengan narasi panjang kerajaan Blambangan, kerajaan Macan Putih. Lalu juga ada migrasi, ada peninggalan kolonialisme hingga perjuangan kemerdekaan.

"Sehingga saya rasa di Banyuwangi lengkap, dimana tidak hanya bicara masa lampau tetapi masa-masa perjuangan ini juga ada di Banyuwangi. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini terus kita jaga dan kita rawat bersama-sama," tutur Ipuk.

Bahkan, Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang arsitektur Osing. Aturan tersebut mewajibkan bangunan pemerintah, fasilitas publik termasuk hotel dan homestay memasukkan unsur arsitektur yang menjadi entitas Banyuwangi dalam desainnya.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Banyuwanhi. Dan ini juga butuh dukungan dari pusat. Terima kasih atas dukungannya," kata Ipuk. 

Selain itu, Ipuk menyampaikan bahwa Geopark Ijen telah menjadi bagian UNESCO Global Geopark melalui Geopark Ijen sejak 2023. Tahun ini, Geopark Ijen dijadwalkan menjalani proses revalidasi.

"InsyaAllah nanti di bulan April akan ada revalidasi dan kami sedang mempersiapkan itu. Kami berharap dukungan dari Komisi X DPR RI terkait dengan proses revalidasi yang kami jalankan. Semoga Ijen Geopark kembali ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark," harap Ipuk.

“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk, Selasa (10/2/2026).

Ipuk mengatakan, salah satu upayanya dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya Pemkab Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Ipuk meminta OPD teknis kolaborasi dengan stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama Bulog, Perpadi, dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga.

Selain itu juga mengoptimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat busa mendapatkan harga yang terjangkau,” kata Ipuk.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras Untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan.

“Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” paparnya.

Ipuk juga telah menggelar rakor High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan terjaga, Jumat (30/1/2026).

Rakor ini diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. 

“Kami lihat Banyuwangi sudah lebih advance. Kami datang memboyong jajaran untuk belajar banyak hal dari sini, utamanya terkait digitalisasi pelayanan publik,” ujar Ahmad saat bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (10/2/2026).

Ahmad hadir bersama Wakil Ketua DPRD dan segenap kepala OPD Kabupaten Seruyan. Mereka berada di Banyuwangi selama dua hari, 10-11 Februari 2026, untuk belajar dan melihat langsung proses layanan di sejumlah tempat pelayanan publik, hingga berdiskusi dengan beberapa OPD membahas banyak hal.

Ahmad menjelaskan, Pemkab Seruyan  sebelumnya menjadi satu dengan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2002.

“Di usia Seruyan yang masih sangat muda, kami terus menggali potensi unggulan yang bisa dioptimalkan lebih lanjut. Selain digitalilasi layanan, kami juga ingin belajar bagaimana Banyuwangi mengembangkan pariwisata serta mempromosikan daya saing daerahnya, sehingga kami juga bisa maju seperti Banyuwangi,” ungkapnya.

Menurut dia, Banyuwangi sangat tepat dipilih sebagai jujugan belajar. Berkat inovasinya, Banyuwangi meraih beragam prestasi.  

Di antaranya, menyabet kabupaten terinovatif dalam Innovative Government Award selama 8 kali beruntun (2018-2025), penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan indeks SPBE tertinggi se-Indonesia (2025), Kabupaten pertama dengan nilai SAKIP AA (2024), serta TPID berkinerja terbaik wilayah Jawa-Bali 4 tahun berturut-turut.

“Semua ilmu dari Banyuwangi akan kami adopsi dan terapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan perekonomian Kabupaten Seruyan,” ujar Ahmad.   

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan hingga saat ini Banyuwangi juga masih terus berproses. "Tiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Silahkan menerapkan apa yang kira-kira cocok. Semoga setelah kembali, banyak hal yang bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan Seruyan,” kata Ipuk.

Ipuk menambahkan, program-program Banyuwangi dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. “Kami tidak melaksanakan banyak program bersamaan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran seperti sekarang, semua dilakukan secara bertahap dengan semangat kebersamaan banyak pihak,” kata Ipuk.