#BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendorong para pengusaha wanita untuk melakukan hilirisasi potensi lokal daerah. Hal itu disampaikan Ipuk saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Banyuwangi periode 2026–2031 di Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Sebagai Pembina IWAPI, Bupati Ipuk mengajak pengusaha perempuan mengambil peran dalam menyukseskan agenda nasional, khususnya kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden sedang konsen dengan hilirisasi. Ini harus disambut baik oleh pengusaha IWAPI dengan ikut berperan aktif," ujar Ipuk.

Ipuk menyebut, Banyuwangi memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan, pengusaha yang memiliki lahan kopi tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk turunan, membuka kafe, dan menyerap tenaga kerja lokal.

"Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Usaha harus memberi nilai tambah dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar," tegasnya.

Ipuk menyebut IWAPI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan sebuah usaha itu, kata Ipuk, bukan hanya keuntungan, tetapi sejauh mana usaha tersebut memberi dampak, terutama bagi karyawan dan masyarakat kecil.

"Kalau usaha itu berdampak pada karyawannya, maka derajat hidup mereka ikut terangkat," tambah Ipuk.

Lebih lanjut, Ipuk mendorong IWAPI Banyuwangi tidak hanya mengembangkan potensi usaha, tetapi juga menjadi wadah penguatan perempuan di Banyuwangi.

"Perempuan harus mendukung perempuan, dan perempuan harus membantu perempuan. Itu konsep IWAPI yang harus terus dijaga," pintanya.

Sementara Ketua DPC IWAPI Banyuwangi 2026 - 2031, Hj. Erna Sukris Diani menyampaikan, IWAPI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberdayakan dan menjadikan pelaku UMKM perempuan lebih naik kelas.

"Kami akan merangkul dan memberdayakan pengusaha perempuan Banyuwangi melalui wirausaha dan pelatihan agar derajat ekonominya meningkat," kata Erna yang akrab disapa Nina ini.

Kegiatan pengukuhan tersebut juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pameran produk UMKM Banyuwangi, serta partisipasi dari sejumlah pihak perbankan.

Pengukuhan pengurus IWAPI juga dihadiri Wakil Ketua Umum I DPD IWAPI Jawa  Timur, Reny Widya Lestari.

Bupati Ipuk Fiestiandani didapuk untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

 Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota, ia mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Proses pendataan tersebut, membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Mereka terdiri dari ASN, Staf Desa/ Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.

Hadir sejumlah kepala daerah dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan.

#BANYUWANGI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, menegaskan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS3R bukan tempat pembuangan sampah seperti TPA, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan, serta tidak menimbulkan bau. 

Kepala DLH Banyuwangi Dwi Handayani menerangkan, TPS3R memiliki konsep dan fungsi yang berbeda dengan TPA. 

"Perlu kami tegaskan, TPS3R berbeda dengan TPA. TPS3R adalah fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, bukan tempat penumpukan sampah," ujar Yani, Senin (1/2/2026).

Pemkab Banyuwangi sendiri akan melakukan pembangunan TPS3R Sobo. 

TPS3R merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, yang justru dirancang untuk dapat dibangun dekat dengan sumber timbulan sampah, termasuk di tengah atau sekitar permukiman warga.

Menurut Yani, TPS3R mengusung konsep bangunan tertutup dengan sistem pengolahan yang terkontrol. Setiap aktivitas pengolahan menerapkan teknologi pengelolaan yang memadai.

"Bisa kami pastikan, operasional TPS3R tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun sampah berserakan. Pemkab sendiri sudah membangun banyak TPS3R di sejumlah tempat, dan tidak ada keluhan dari warga sekitar lokasi karena memang dikelola sesuai dengan SOP TPS3R," tegasnya.

Sebelumnya, pemkab juga telah melakukan pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS3R Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, yang dibangun dengan mengusung konsep ramah lingkungan. 

Bahkan TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar berhasil mendapatkan Plakat Adipura, sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ditambahkan Yani, bahwa TPS3R Sobo bakal menempati lahan sekitar 1,8 hektare. Sementara luas lahan yang digunakan hanya separuh, yakni sekitar 9.200 m2. Sementara luas bangunannya tidak sampai setengah hektare tepatnya 0,4 hektare. 

“Sampah yang datang langsung diolah, tidak ditumpuk seperti di TPA. Semua sampah langsung dipilah, yang bernilai ekonomi kita jual. Sementara yang organik kita olah jadi kompos dan maggot. Selain itu, akan ditanam pohon dan tanaman hijau sebagai buffer zone yang fungsinya untuk mengurangi polusi bau. Residu sampah yang tidak bisa diolah lagi akan dibawa ke TPA.” Kata Yani. 

Yani berharap warga di sekitar lokasi tidak perlu khawatir. Karena TPS3R tidak berfungsi sebagai lokasi pembuangan sampah, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan.

"Seluruh proses pengolahan dilakukan secara tertib dan terkelola, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Ini bagian dari upaya pengelolaan sampah berkelanjutan," ujar dia.