Clean Rivers akan bermitra dengan Project STOP (didirikan Borealis dan Systemiq) yang telah beroperasi di Banyuwangi sejak 2017. Bersama dengan pemkab, Project STOP Banyuwangi Hijau bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah sirkular pertama di Indonesia yang mencakup seluruh wilayah kabupaten.

CEO Clean Rivers Deborah Baccus telah bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata, Rabu (12/02/2026). Turut hadir Mari Kylmälä, In country representative Borealis, Jason Hale Senior Director Systemiq dan Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo.

Deborah menyampaikan apresiasi kepada pemkab atas komitmen dan dukungan pada sistem pengelolaan persampahan. Banyuwangi dinilai memiliki visi kuat dalam transformasi sistem persampahan yang dijalankan secara bertahap, terstruktur, dan berdampak bagi masyarakat.

“Kami mendukung inisiatif yang dilakukan Banyuwangi, fokus pada pengelolaan sampah yang berdampak secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Tidak hanya berdampak pada daerah, namun ini juga akan menjadi semangat global,” ungkap Deborah.

Dua fasilitas TPS3R akan dibangun di wilayah Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Genteng yang ditargetkan beroperasi pada November 2026. Kedua fasilitas ini dirancang untuk memperkuat layanan pengangkutan dan pengolahan sampah di kawasan dengan kepadatan dan aktivitas warga yang tinggi. Dua fasilitas TPS3R ini diproyeksikan bisa mengatasi permasalahan sampah warga dengan jangkauan 850 ribu jiwa

“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan ini, dan berharap kerja sama ini terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Banyuwangi,” ujarnya.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa kerja sama dengan Clean Rivers ini sangat penting untuk membangun sistem persampahan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Bekerja dalam skala yang lebih luas, dengan dukungan dari Clean Rivers akan mempercepat transformasi sistem pengelolaan persampahan di Banyuwangi,” kata Ipuk.

“Ini tidak hanya berdampak pada menyediakan akses penanganan sampah yang terintegrasi untuk ratusan ribu orang, tapi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi penduduk sekitar lokasi,” imbuh Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dwi Handayani Clean Rivers akan berkontribusi pada program Banyuwangi Hijau Fase 3 dengan fokus pembangunan dua fasilitas TPS3R di wilayah Banyuwangi Kota dan Kecamatan Genteng. Dalam kerjasama tersebut, pemkab akan menyediakan lahan untuk TPS3R tersebut, dan sarana penunjang lainnya. 

“Kedua TPS3R masing-masing berkapasitas 50 ton dan akan melayani hingga 850 ribu jiwa. TPS3R ini dirancang menggunakan teknologi untuk meminimalkan residu dan tidak menimbulkan bau,” ujar Handayani. 

Pelantikan digelar di pendopo Sabha Swagata Blambangan disaksikan Ketua Basnas periode sebelumnya Lukman Hakim (2020-2026). 

"Saya berharap, pimpinan baru Baznas bisa melanjutkan program-program baik yang sudah ditorehkan kepengurusan sebelumnya. Ke depan kinerja dan prestasi Baznas harus ditingkatkan," pesan Bupati Ipuk.

Ipuk mengatakan, Baznas merupakan mitra strategis pemerintah. Selamana ini Baznas telah telah mendukung program-program pembangunan pemkab, khususnya masalah penanganan kemisikinan. 

"Angka kemiskinan di Banyuwangi yang terus turun berkat kerja keroyokan semua pihak, termasuk Baznas. Sinergi baik ini harus terus kita pertahankan dan kita lanjutkan," kata Ipuk.

Ipuk juga meminta agar Baznas semakin profesional. Mampu menggandeng mitra-mitra strategis di Banyuwangi. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan semakin banyak dan semakin tepat sasaran. 

Selain itu, Ipuk meminta agar Baznas terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi. Dengan begitu jika ada muzakki (wajib zakat) ingin menitipkan zakatnya, mereka tidak perlu harus datang ke Kantor Baznas melainkan melalui platform yang bisa mereka akses.

"Dengan 'tandang bareng' (bersama-sama), kami optimis semakin banyak warga membutuhkan di Banyuwangi yang berdaya. Mulai lansia miskin, keluarga prasejahtera, dan pelaku usaha kecil," harap Ipuk.

Ketua Baznas Banyuwangi yang baru dilantik, Dwi Yanto menyatakan siap menjalankan tugas-tugasnya berkolaborasi dengan pemkab untuk kemaslahatan umat.

"Kami siap bermitra dengan pemkab untuk menjalankan semua kegiatan sosial yang berkaitan dengan kepentingan mustahik (penerima zakat)," kata Dwi.

Dwi menambahkan, Baznas juga siap bersinergi program kemiskinan pemkab, hingga peningkatan ekonomi pelaku UMKM. Seperti pelaksanaan bedah rumah, bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu, hingga program ekonomi kerakyatan. 

"Program-program yang sudah berjalan sebelumnya kita evaluasi, kita perbaiki lagi. Termasuk pesan Ibu Bupati terkait pelayanan berbasis digital. Semoga kedepan Baznas mampu menghadirkan layanan zakat yang lebih cepat, mudah, dan amanah," tuturnya. 

Mereka berkeliling mengecek satu persatu lapak yang ada di Pasar Blambangan dan Pasar Banyuwangi. Hasil sidak menunjukkan harga bahan pokok di Banyuwangi relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas.

"Terjadi kenaikan salah satunya pada cabai rawit, itu sampai Rp75 ribu. Meski begitu stoknya aman, begitupun dengan bahan pokok lainnya juga masih aman," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi Danang Hartanto.

Selain itu, tim Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispertan Banyuwangi juga melakukan rapid test pada daging yang dijual dipasar. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya daging oplosan dan mengandung bahan kimia berbahaya.

"Hasilnya, daging yang beredar di pasaran aman, halal, dan layak konsumsi. Sebelum itu, kami juga telah melakukan pengecekan di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum daging diedarkan," kata Danang.

Wakasatreskrim Polresta Banyuwangi Iptu Didik Hariyono menambahkan, sejauh ini belum ada temuan yang signifikan terkait permainan harga bahan pokok. Seperti minyak goreng dan beras, masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Begitupun dengan harga daging stabil di harga Rp 130 ribu.

Didik menegaskan akan menindak tegas tanpa pandang bulu apabila ditemukan oknum yang memainkan harga komoditas pangan di pasaran. Termasuk yang melakukan penimbunan jelang Ramadan dan Lebaran.

"Karena ini masuknya sudah pidana. Tentu, pengawasan kita lakukan secara menyeluruh guna memastikan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah," jelas dia.

Kepala Bulog Kantor Cabang Banyuwangi Dwiana Puspitasari mengimbau agar masyarakat tidak panic buying. Sebab, stok beras dan minyak di gudang Bulog sangat aman mencukupi pasar.

"Stok beras kita itu mencapai 94.000 ton. Ini sangat mengcover kebutuhan Banyuwangi. Bahkan kita bisa supply ke daerah yang defisit beras seperti Papua, NTT, dan Bali," terangnya.

Begitupun dengan minyak goreng rakyat kuotanya bertambah. Bulog juga memastikan harga yang dijual di pasaran sesuai HET yakni Rp15.700. Karena setiap kios yang disuplai Bulog dipasangi banner dan sticker serta himbauan agar tidak menjual di atas harga yang ditentukan.

"Apabila nanti terjadi pelanggaran, pasti kita akan memberikan surat peringatan. Bisa-bisa nanti kita suspend, kita putus, tidak kita supply lagi," tegas Dwiana.

Selain itu, untuk memastikan harga terkendali. Bulog bersama Pemkab dan Bank Indonesia gencar melakukan operasi pasar di tiap kecamatan dan pusat keramaian di Banyuwangi setiap harinya, sesuai jadwal hingga 16 maret.

"Upaya yang kita lakukan ini untuk memastikan pasokan tetap aman, inflasi terkendali, serta tetap sesuai dengan ketentuan," ujar Dwiana. 

Peserta konferensi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pemerhati pendidikan, pimpinan lembaga pendidikan, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, hingga mahasiswa. Konferensi ini ini menjadi forum dialog ilmiah lintas disiplin dan lintas negara.

“Dari konferensi ini, kami melihat bagaimana generasi muda menjadi aktor kunci dalam membangun peradaban berkelanjutan. Mereka menawarkan gagasan segar tentang upaya integrasi pendidikan Islam, ketahanan ekonomi, dakwah humanistik berbasis Al-Qur’an, serta transformasi digital dalam satu kerangka yang utuh,” terang Rektor UI Cordoba Prof. Agus Trihartono, Ph.D.

Sejumlah pembicara yang merupakan akademisi dari Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Australia itu, imbuh Agus, memiliki satu cara pandang yang sama dalam menghadapi revolusi digital yang semakin berkembang pesat ini. 

“Revolusi digital tidak boleh berjalan tanpa fondasi nilai. Teknologi harus disertai integritas. Pendidikan tidak cukup hanya melahirkan kecerdasan akademik, tetapi juga karakter dan kepemimpinan moral. Ekonomi pun harus tumbuh secara inklusif dan berkeadilan,” terang Agus.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Assoc. Prof. Dr. Mohd Badrol bin Awang dari Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Ia menekankan urgensi pendidikan Islam yang berlandaskan adab, integritas, dan kepemimpinan moral generasi muda.

Diskusi konferensi juga diperkaya oleh para invited speakers dari berbagai negara lainnya, di antaranya Dr. Nico Irawan, Ph.D (Thailand), Hastowohadi, M.Pd (Taiwan), Hanifa Rahmawati, M.Appling (Australia), serta Moh. Faidol Juddi, S.I.Kom., M.I.Kom. (Australia).

Melalui konferensi tahunan ini, UI Cordoba berharap dapat terus memperkuat kontribusi akademik dalam pengembangan pendidikan Islam, riset, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

“Kami ingin membangun dialog ilmiah lintas negara. Tanpa harus tersekat dengan letak geografis. Kualitas akademik tidak ditentukan oleh lokasi geografis, melainkan oleh komitmen terhadap kolaborasi dan integritas,” tegas Agus.

Sebagai bentuk apresiasi atas kualitas presentasi dan substansi ilmiah, panitia menetapkan enam peserta sebagai Best Speaker, yaitu Fiona Adella binti Ardeni (UNISZA Malaysia), Khairul Hadi (UIN Sunan Kalijaga), Ali Fahrizal dan Panggih Widodo (Universitas PTIQ Jakarta), Angelica Sekare Vijjaningrum (Universitas Islam Cordoba Banyuwangi), serta Ainus Sicha (UIT Lirboyo Kediri). 

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayati dan diikuti sejumlah anggota DPR RI. Mulai Denny Cagur, Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa. 

Komisi X DPR Ri juga membawa mitra kerjanya dari Kementerian Kebudayaan yang diwakili Subdirektorat Registrasi, Pengamanan, dan Penyelamatan, Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan, Tradisi.

Komisi X DPR RI mengawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestaindani, Dewan Kesenian Blambangan, Tim Ahli Cagar Budaya, Komunitas Seni, akademisi, para budayawan hingga sejarawan Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (11/2/2026).

"Banyuwangi potensi budayanya luar biasa. Makanya kita kesini untuk fokus ke penguatan cagar budayanya. Kita ingin lihat sejauh mana sudah dilakukan intervensi dari pemerintah maupun yang belum tersentuh," kata MY Esti Wijayati.

Namun ia bersyukur karena Pemkab Banyuwangi telah memasukkan aspek perlindungan cagar budaya dalam kebijakan penataan ruang. Sehingga tidak terjadi peralihan fungsi lahan yang berpotensi mengancam keberadaan situs bersejarah.

Karena berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, dari sekitar 400 ribu lebih titik peninggalan yang ada di Indonesia, baru sekitar 5 persen yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Biasanya, kata Esti, permasalahan ada pada regulasi dan pendanaan cagar budaya. Regulasi sektoral lain seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan berbagai peraturan menteri, sering kali terjadi muatan yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif dalam hal pengaturan ruang.

"Maka hasil kunjungan ke Banyuwangi ini tentu akan menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai pelestarian cagar budaya," katanya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, Banyuwangi memiliki banyak situs dan bangunan sejarah. Di antaranya Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pasar Banyuwangi, Asrama Inggrisan, penginapan Kiai Saleh, Museum Blambangan, Kantor Pos, ada pula salah satu sekolah yang menjadi cagar budaya seperti SMK PGRI 2 Giri Banyuwangi.

Banyuwangi juga memiliki kawasan-kawasan tradisi dan struktur bangunan atau budaya yang terhubung dengan narasi panjang kerajaan Blambangan, kerajaan Macan Putih. Lalu juga ada migrasi, ada peninggalan kolonialisme hingga perjuangan kemerdekaan.

"Sehingga saya rasa di Banyuwangi lengkap, dimana tidak hanya bicara masa lampau tetapi masa-masa perjuangan ini juga ada di Banyuwangi. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini terus kita jaga dan kita rawat bersama-sama," tutur Ipuk.

Bahkan, Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang arsitektur Osing. Aturan tersebut mewajibkan bangunan pemerintah, fasilitas publik termasuk hotel dan homestay memasukkan unsur arsitektur yang menjadi entitas Banyuwangi dalam desainnya.

"Kami terus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Banyuwanhi. Dan ini juga butuh dukungan dari pusat. Terima kasih atas dukungannya," kata Ipuk. 

Selain itu, Ipuk menyampaikan bahwa Geopark Ijen telah menjadi bagian UNESCO Global Geopark melalui Geopark Ijen sejak 2023. Tahun ini, Geopark Ijen dijadwalkan menjalani proses revalidasi.

"InsyaAllah nanti di bulan April akan ada revalidasi dan kami sedang mempersiapkan itu. Kami berharap dukungan dari Komisi X DPR RI terkait dengan proses revalidasi yang kami jalankan. Semoga Ijen Geopark kembali ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark," harap Ipuk.

“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk, Selasa (10/2/2026).

Ipuk mengatakan, salah satu upayanya dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya Pemkab Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Ipuk meminta OPD teknis kolaborasi dengan stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama Bulog, Perpadi, dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga.

Selain itu juga mengoptimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat busa mendapatkan harga yang terjangkau,” kata Ipuk.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras Untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan.

“Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” paparnya.

Ipuk juga telah menggelar rakor High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan terjaga, Jumat (30/1/2026).

Rakor ini diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. 

“Kami lihat Banyuwangi sudah lebih advance. Kami datang memboyong jajaran untuk belajar banyak hal dari sini, utamanya terkait digitalisasi pelayanan publik,” ujar Ahmad saat bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (10/2/2026).

Ahmad hadir bersama Wakil Ketua DPRD dan segenap kepala OPD Kabupaten Seruyan. Mereka berada di Banyuwangi selama dua hari, 10-11 Februari 2026, untuk belajar dan melihat langsung proses layanan di sejumlah tempat pelayanan publik, hingga berdiskusi dengan beberapa OPD membahas banyak hal.

Ahmad menjelaskan, Pemkab Seruyan  sebelumnya menjadi satu dengan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2002.

“Di usia Seruyan yang masih sangat muda, kami terus menggali potensi unggulan yang bisa dioptimalkan lebih lanjut. Selain digitalilasi layanan, kami juga ingin belajar bagaimana Banyuwangi mengembangkan pariwisata serta mempromosikan daya saing daerahnya, sehingga kami juga bisa maju seperti Banyuwangi,” ungkapnya.

Menurut dia, Banyuwangi sangat tepat dipilih sebagai jujugan belajar. Berkat inovasinya, Banyuwangi meraih beragam prestasi.  

Di antaranya, menyabet kabupaten terinovatif dalam Innovative Government Award selama 8 kali beruntun (2018-2025), penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan indeks SPBE tertinggi se-Indonesia (2025), Kabupaten pertama dengan nilai SAKIP AA (2024), serta TPID berkinerja terbaik wilayah Jawa-Bali 4 tahun berturut-turut.

“Semua ilmu dari Banyuwangi akan kami adopsi dan terapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan perekonomian Kabupaten Seruyan,” ujar Ahmad.   

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan hingga saat ini Banyuwangi juga masih terus berproses. "Tiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Silahkan menerapkan apa yang kira-kira cocok. Semoga setelah kembali, banyak hal yang bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan Seruyan,” kata Ipuk.

Ipuk menambahkan, program-program Banyuwangi dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. “Kami tidak melaksanakan banyak program bersamaan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran seperti sekarang, semua dilakukan secara bertahap dengan semangat kebersamaan banyak pihak,” kata Ipuk.

Peringatan HPN diawali dengan tasyakuran sederhana di Gesibu dan dilanjutkan resepsi. 

Peringatan HPN 2026 mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat" dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, serta insan media Banyuwangi dari berbagai organisasi.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Persandian Banyuwangi, Rahmawati Setyoardini, hadir mewakili Pemkab Banyuwangi menyampaikan pandangannya tentang peran pers bagi daerah.

Menurut Dini, pers memiliki peran strategis dalam memperkenalkan Banyuwangi ke masyarakat luas. Dikenal luasnya Banyuwangi di tingkat nasional maupun internasional hingga saat ini tidak lepas dari peran insan pers.

"Pers adalah jendela dunia bagi Banyuwangi. Baik atau buruknya Banyuwangi juga terlihat dari pemberitaan teman-teman media," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari pers sebagai bahan evaluasi untuk Banyuwangi yang lebih baik.

"Kalau ada yang kurang baik, silakan disampaikan ke kami. Tapi yang baik-baik, mohon juga disampaikan ke luar," pintanya.

Dini berharap insan pers terus bekerja secara profesional dan menjadi penjernih informasi bagi masyarakat.

"Di tengah derasnya informasi, pers harus hadir sebagai penjernih, menyajikan informasi yang faktual, edukatif dan mengibspirasi bagi masyarakat," tutur dia.

Sementara itu, Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra kepolisian.

Teguh menyebut, pers sebagai bagian penting dari demokrasi dan mitra strategis dalam menjaga stabilitas kamtibmas melalui pemberitaan yang bertanggung jawab.

Ia juga mendorong insan pers terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip jurnalisme, dengan menyajikan berita faktual yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Mari terus bersinergi menyajikan informasi yang menyejukkan demi terwujudnya Banyuwangi yang aman, damai, dan masyarakat yang sejahtera," ucap Teguh. 

Forum yang dikemas santai dan penuh keakraban tersebut juga menjadi kesempatan para pimpinan daerah untuk menyerap masalah yang ada di masyarakat.

“Dengan ngobrol seperti ini, pemerintah bisa tahu persoalan yang dihadapi warganya, sekaligus mencari solusi bersama,” ujar Ipuk.

Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai keluhan dan keresahan. Seperti kekhawatiran terhadap peredaran obat-obatan terlarang yang dapat mengancam generasi muda di lingkungan perkebunan.

Warga berharap adanya perhatian serius dan langkah pencegahan agar anak-anak dan remaja tidak terjerumus pada pergaulan yang salah serta penyalahgunaan narkoba.

Menanggapi hal itu, Ipuk mengajak seluruh warga untuk saling peduli dan aktif menjaga lingkungan masing-masing. Utamanya peran keluarga dalam mengawasi, membimbing, dan melindungi anak-anak agar tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan masa depan mereka.

“Karena keamanan bukan hanya tugas aparat, bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat,” tegasnya.

Kapolresta Banyuwangi jugamengingatkan soal keselamatan berlalu lintas, khususnya anak-anak yang belum cukup umur namun sudah mengendarai sepeda motor.

Ia menyebut, pernah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, bahkan ada kasus anak berusia tujuh tahun yang mengalami kecelakaan saat mengendarai motor.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Orang tua harus lebih mengawasi anak-anaknya,” kata Rofiq.

Kapolresta juga memberikan nomor kontak pribadinya kepada warga, serta mengingatkan bahwa masyarakat bisa melapor melalui Call Center 110 atau 112 yang siaga 24 jam, atau langsung ke Mapolresta Banyuwangi.

“Kepolisian terbuka terhadap setiap masukan dan laporan warga terkait kamtibmas. Kami ingin kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat, tidak hanya saat ada masalah, tapi juga untuk mencegah agar masalah itu tidak terjadi,” ujarnya.

Selain dialog kamtibmas, acara tersebut juga diisi dengan pengajian serta berbagai layanan publik dari Pemkab dan Polresta Banyuwangi, mulai dari pengurusan adminduk, layanan pernikahan dari Kemenag, pengurusan SIM, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. 

Pabrik yang merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional, memproduksi bahan bakar bersih berbasis tebu guna mendukung bauran energi dan substitusi impor BBM, berkapasitas produksi 30 ribu Kilo Liter (KL). Pabrik tersebut akan mentransformasi molase (tetes tebu) menjadi bioetanol sebagai energi bersih. 

Pabrik ini dibangun oleh PT Pertamina sinergis dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di lahan seluas 10 Ha. Proyek ini merupakan bagian dari fase pertama program hilirisasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Bioetanol merupakan energi bersih yang lebih ramah lingkungan. Pabrik ini akan berkontribusi pada pasokan energi bersih nasional,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (7/2/2026).

Selain itu, menurut Ipuk keberadaan pabrik ini akan memaksimalkan serapan tebu petani khususnya di Banyuwangi. "Tebu petani Banyuwangi dan daerah sekitar juga akan kian terserap maksimal, karena selain untuk kebutuhan produksi gula, juga untuk bahan baku bioetanol," kata Ipuk.

Pembangunan pabrik akan mulai dilakukan pada Juni mendatang, dengan perkiraan masa pengerjaan selama 24 bulan, dan telah dilakukan groundbreaking, Jumat (6/2/2026)

Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan pabrik bioetanol tersebut diproyeksikan menghasilkan 30.000 kiloliter bioetanol per tahun dengan bahan baku berbasis tebu.

“Ini merupakan transformasi produk sampingan gula menjadi energi bersih. Dengan pabrik bioetanol terintegrasi di Banyuwangi, kita akan menghasilkan 30.000 kiloliter bioetanol per tahun yang akan mendorong swasembada energi melalui perekonomian rakyat,” ujarnya.

Dengan kapasitas produksi tersebut, menurut Agung pabrik ini diproyeksi mampu mengurangi impor BBM hingga USD 13,9 juta atau setara Rp 233,52 miliar. Sekaligus dapat mengurangi emisi tahunan mencapai 66.000 ton CO2 ekuivalen.

"Ini akan menekan impor BBM dan menekan emisi karbon. Melalui substitusi impor BBM sinilai USD 13,9 juta akan dicapai ketahanan energi, dan melalui pengurangan emisi karbon senilai 66 juta ton CO2 ekuivalen akan dicapai keberlanjutan lingkungan," jelasnya.

Agung menyebut, hasil produksi pabrik bioetanol ini nantinya akan dikirimkan ke Terminal BBM Pertamina, kemudian disalurkan ke pasar sebagai BBM melalui SPBU Pertamina.

Sebelum memasuki tahap tersebut, Pertamina melalui 177 SPBU miliknya di Pulau Jawa telah menyalurkan produk BBM Pertamax Green 95, yang memiliki kandungan etanol 5 persen.

"Melalui pabrik bioetanol di Banyuwangi ini nantinya akan diperluas wilayah implementasinya dan ditingkatkan kandungan etanolnya. Sehingga akan seiring dengan negara-negara besar di dunia yang menggunakan etanol sebagai bahan bakar bersih," terang Agung.

Dari sisi hulu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, memastikan ketersediaan bahan baku sangat mencukupi.

“Dari sisi feed-stock aman. Kurang lebih untuk 100 KLP kan butuh sekitar 120 ribu ton dalam setahunnya. Kebetulan produksi molase dari PT SGN secara total hampir 700 ribu ton. Saya kira cukup, nanti juga disupport dari 5 pabrik gula yang ada di sekitar,” ungkapnya. 

Data yang masuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi, ada 52 rumah warga yang rusak.

Warga terdampak paling banyak terjadi di Kecamatan Sempu. Ada 49 KK dan 6 kandang ayam yang tersebar di tiga desa mengalami kerusakan ringan hingga berat. Di antaranya Desa Karangsari, Desa Temuguruh, dan Desa Temuasri. Sementara 3 lagi di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana mengatakan, kerusakan paling parah di Tembokrejo, atapnya habis disapu angin. Kemudian dua rumah di Desa Temuguruh dapurnya ambruk.

"Kerusakan mulai ringan hingga berat. Tapi kebanyakan rusak ringan pada bagian atap," kata Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partanan, Minggu (8/2/2026).

Selain itu, imbuhnya, imbas bencana hidrometeorologi ini menyebabkan jaringan listrik putus dan mengakibatkan 9 rumah di Desa Tembokrejo ikut padam. Namun, kondisi tersebut telah ditangani PLN setelah mendapat laporan dari BPBD.

Partana menyebut, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sesuai instruksi Bupati, BPBD bersama relawan dan TNI-Polri sejak kemarin telah bergerak membantu warga terdampak, serta memastikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan.

"Sabtu malam sudah langsung kami salurkan bantuan tahap awal seperti bahan pangan dan terpal. Hari ini kami juga mendata bantuan tahap kedua yang dibutuhkan seperti selimut, kasur lipat, matras, bahkan jika ada anak balita kita beri paketan balita," jelas Partana.

BPBD juga tengah mendata kebutuhan lain yang dibutuhkan warga terdampak. Seperti asbes, kayu, atau bahan material lain untuk membantu perbaikan rumah terdampak. 

"Saat ini tim kami tengah melakukan asesmen bantuan dasar sekaligus mendampingi masyarakat, bersama pak Camat, Kades, relawan, dan TNI-Polri ikut hadir membantu pembersihan sisa puing-puing," kata Partana. 

TPS3R Balak ini berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan kapasitas pengolahan sampah 84 ton dalam sehari.

Proses pengolahan sampahnya dilakukan secara modern dengan bantuan teknologi mulai dari proses pemilahan, pengolahan sampah organik dan non organik hingga pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau RDF (bahan bakar pabrik).

“Pengelolaan sampah di TPS3R Balak dirancang untuk memastikan sampah rumah tangga dapat ditangani secara efektif, mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dwi Handayani, Minggu (8/2/2025).

Yani mengatakan pengelolaan sampah dilakukan menggunakan teknologi untuk meminimalkan residu dan tidak menimbulkan bau. Setiap hari ada petugas sampah keliling kampung untuk mengambil sampah warga.

Saat ini TPS Balak melayani warga di 64 desa di 10 kecamatan di Banyuwangi.

“Semua sampah yang datang ke TPS3R akan dipilah dengan mesin konveyor berdasarkan kategori organik dan anorganik. Saat ini ada 120 pekerja di TPS3R Balak yang berasal dari warga sekitar,” kata Yani.

Setelah dipilah, untuk sampah non organik yang berharga seperti botol/gelas plastik, kertas/dupleks akan dipres lalu dikirim ke pabrik daur ulang atau industri pengolahan.

Sisa dari sampah non organik seperti bungkus sachet atau plastik yang tidak punya nilai ekonomis akan diolah menjadi RDF atau bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.

“Sudah puluhan ton RDF dari TPS3R Balak dikirim ke Gresik untuk bahan bakar industri semen,” kata Yani.

Sedangkan untuk sampah organik, akan diolah menjadi kompos dengan metode window komposting. Sedangkan Lindi atau air yang dihasilkan sampah organik akan diolah menggunakan Ipal (instalasi pengolahan air limbah) agar tidak mencemari lingkungan.

“Semua sampah di TPS3R dikelola tanpa menyisakan residu sampah. Jika ada pun akan dibawa ke TPA tidak menginap di TPS3R,” terang Yani.

Ditambahkan Yani, pemkab berencana membangun lagi TPS3R di kawaan Sobo, Banyuwangi.

TPS3R Sobo sendiri akan dibangun di area seluas 1,8 hektar dengan kapasitas pengolahan sampah 45 ton/hari.

"Secara kapasitas memang lebih kecil karena hanya mengelola sampah di kecamatan Banyuwangi saja. Meski lahanny lebih luas," jelas Yani.

“Pemkab juga akan membangun drainase serta memperbaiki infrastruktur pendukung seperti jalan untuk kenyamanan warga,” imbuhnya.

Salah satu warga Desa Balak, Bu Kikit mengaku mendapat manfaat dengan adanya pengolahan sampah ini. Warga kini bisa terbiasa membuang sampah dengan memilahnya, dari yang sebelumnya sampah dibakar. 

“Iurannya terjangkau, Rp. 10 ribu/bulan. Kalau untuk bau jarang sekali, kalau memang bau kita tinggal bilang ke petugas segera diatasi. Tidak masalah kok, pengolahannya bersih dan rapi,” terangnya.

#BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi terus melakukan perbaikan jalan demi kenyamanan pengendara. Melalui Satgas Jalan Berlubang, petugas menyasar jalur di sejumlah wilayah di Banyuwangi.

Sejumlah ruas jalan disisir oleh Satgas Jalan Berlubang. Di wilayah perkotaan di antaranya di Jalan Kepiting, Kolonel Sugiono, MT Haryono, Imam Bonjol, Kartini, Sayuwiwit, D.I Panjaitan, dan MH Thamrin.

Satgas jalan berlubang di Banyuwangi terbagi dalam 4 UPTD. Yakni UPTD Banyuwangi. rogojampi, Genteng, dan Bangorejo. Mereka hari ini Kamis (5/2/2026) mulai bergerak melakukan perbaikan jalan. 

Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Budi Santoso mengatakan, perbaikan jalan, khususnya yang berlubang, telah mulai dilakukan di sejumlah wilayah Banyuwangi.

"Perbaikan jalan terus kita lakukan. Hari ini saja hampir 150 titik jalan yang kita lakukan perbaikan. Targetnya, di Lebaran nanti perbaikan jalan-jalan utama baik di kota maupun di desa selesai," kata Budi saat meninjau proses perbaikan jalan berlubang di Jalan Kepiting, Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan, perbaikan diprioritaskan pada jalan-jalan protokol dan ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi. Metode perbaikan dilakukan dengan penambalan menggunakan hotmix.

Menurutnya, salah satu faktor pemicu jalan berlubang yakni curah hujan yang tinggi, kemudian menimbulkan genangan air sehingga mengikis sedimen aspal jalan.

Meski begitu pihaknya mengambil langkah solutif untuk mengatasi jalan berlubang di Banyuwangi dengan program penambalan jalan yang terus menerus digencarkan.

"Tim bakal standby, secara bertahap ketika ada laporan jalan berlubang langsung kita gerak untuk dilakukan perbaikan dan penambalan," kata Budi.

Budi menargetkan, seluruh jalan berlubang bisa dijangkau. Sehingga faktor kecelakaan akibat jalan berlubang bisa ditekan sekecil mungkin.

"Karena perbaikan ini upaya kami memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat. Khususnya para pengguna jalan yang melintas," tutur dia. 

#BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendorong para pengusaha wanita untuk melakukan hilirisasi potensi lokal daerah. Hal itu disampaikan Ipuk saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Banyuwangi periode 2026–2031 di Banyuwangi, Kamis (5/2/2026).

Sebagai Pembina IWAPI, Bupati Ipuk mengajak pengusaha perempuan mengambil peran dalam menyukseskan agenda nasional, khususnya kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden sedang konsen dengan hilirisasi. Ini harus disambut baik oleh pengusaha IWAPI dengan ikut berperan aktif," ujar Ipuk.

Ipuk menyebut, Banyuwangi memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan, pengusaha yang memiliki lahan kopi tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk turunan, membuka kafe, dan menyerap tenaga kerja lokal.

"Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Usaha harus memberi nilai tambah dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar," tegasnya.

Ipuk menyebut IWAPI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ukuran keberhasilan sebuah usaha itu, kata Ipuk, bukan hanya keuntungan, tetapi sejauh mana usaha tersebut memberi dampak, terutama bagi karyawan dan masyarakat kecil.

"Kalau usaha itu berdampak pada karyawannya, maka derajat hidup mereka ikut terangkat," tambah Ipuk.

Lebih lanjut, Ipuk mendorong IWAPI Banyuwangi tidak hanya mengembangkan potensi usaha, tetapi juga menjadi wadah penguatan perempuan di Banyuwangi.

"Perempuan harus mendukung perempuan, dan perempuan harus membantu perempuan. Itu konsep IWAPI yang harus terus dijaga," pintanya.

Sementara Ketua DPC IWAPI Banyuwangi 2026 - 2031, Hj. Erna Sukris Diani menyampaikan, IWAPI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberdayakan dan menjadikan pelaku UMKM perempuan lebih naik kelas.

"Kami akan merangkul dan memberdayakan pengusaha perempuan Banyuwangi melalui wirausaha dan pelatihan agar derajat ekonominya meningkat," kata Erna yang akrab disapa Nina ini.

Kegiatan pengukuhan tersebut juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pameran produk UMKM Banyuwangi, serta partisipasi dari sejumlah pihak perbankan.

Pengukuhan pengurus IWAPI juga dihadiri Wakil Ketua Umum I DPD IWAPI Jawa  Timur, Reny Widya Lestari.

Bupati Ipuk Fiestiandani didapuk untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

 Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota, ia mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Proses pendataan tersebut, membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Mereka terdiri dari ASN, Staf Desa/ Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.

Hadir sejumlah kepala daerah dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan.

#BANYUWANGI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi, menegaskan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS3R bukan tempat pembuangan sampah seperti TPA, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan, serta tidak menimbulkan bau. 

Kepala DLH Banyuwangi Dwi Handayani menerangkan, TPS3R memiliki konsep dan fungsi yang berbeda dengan TPA. 

"Perlu kami tegaskan, TPS3R berbeda dengan TPA. TPS3R adalah fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, bukan tempat penumpukan sampah," ujar Yani, Senin (1/2/2026).

Pemkab Banyuwangi sendiri akan melakukan pembangunan TPS3R Sobo. 

TPS3R merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan, yang justru dirancang untuk dapat dibangun dekat dengan sumber timbulan sampah, termasuk di tengah atau sekitar permukiman warga.

Menurut Yani, TPS3R mengusung konsep bangunan tertutup dengan sistem pengolahan yang terkontrol. Setiap aktivitas pengolahan menerapkan teknologi pengelolaan yang memadai.

"Bisa kami pastikan, operasional TPS3R tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun sampah berserakan. Pemkab sendiri sudah membangun banyak TPS3R di sejumlah tempat, dan tidak ada keluhan dari warga sekitar lokasi karena memang dikelola sesuai dengan SOP TPS3R," tegasnya.

Sebelumnya, pemkab juga telah melakukan pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon dan TPS3R Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, yang dibangun dengan mengusung konsep ramah lingkungan. 

Bahkan TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar berhasil mendapatkan Plakat Adipura, sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ditambahkan Yani, bahwa TPS3R Sobo bakal menempati lahan sekitar 1,8 hektare. Sementara luas lahan yang digunakan hanya separuh, yakni sekitar 9.200 m2. Sementara luas bangunannya tidak sampai setengah hektare tepatnya 0,4 hektare. 

“Sampah yang datang langsung diolah, tidak ditumpuk seperti di TPA. Semua sampah langsung dipilah, yang bernilai ekonomi kita jual. Sementara yang organik kita olah jadi kompos dan maggot. Selain itu, akan ditanam pohon dan tanaman hijau sebagai buffer zone yang fungsinya untuk mengurangi polusi bau. Residu sampah yang tidak bisa diolah lagi akan dibawa ke TPA.” Kata Yani. 

Yani berharap warga di sekitar lokasi tidak perlu khawatir. Karena TPS3R tidak berfungsi sebagai lokasi pembuangan sampah, melainkan tempat pemilahan dan pengolahan.

"Seluruh proses pengolahan dilakukan secara tertib dan terkelola, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Sekaligus membuka peluang nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Ini bagian dari upaya pengelolaan sampah berkelanjutan," ujar dia.