“Ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penyembuhan pasien TBC,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (29/1/2026).

Ipuk menjelaskan, pihaknya terus memberikan perhatian penuh pada penanganan kesehatan warga, termasuk TB Paru. Jumlah kasus TBC tahun 2024 sebanyak 2.940 kasus, meningkat di tahun 2025 menjadi 3.057 kasus. 

“Semoga ini menjadi pelengkap penanganan TBC selama ini. Selain pengobatan kami juga terus mendorong pengendalian penyakit dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi terkait sanitasi, air bersih, dan gizi seimbang, kami terus gencarkan,” kata Ipuk. 

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat mengatakan bantuan yang dikirim berjumlah 1.000 dus, dengan masing-masing dus berisi 60 sachet susu formula yang terbuat dari bahan khusus, yakni susu kambing dan ekstrak kurma berkualitas.

“Bantuan dari Kemenkes sudah kami terima secara bertahap sejak pertengahan Januari. Total ada 60 ribu sachet susu yang dikemas dalam 1000 dus,” kata Amir.

Susu tersebut akan dibagikan kepada pasien TBC dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang sedang menjalani pengobatan Obat Anti Tuberkulosis (OAT).

“Setiap pasien akan menerima 60 sachet susu untuk kebutuhan satu bulan. Dengan tambahan nutrisi ini, harapannya kondisi fisik pasien semakin kuat sehingga meningkatkan keberhasilan pengobatan TB yang sedang mereka jalani,” ungkap Amir.

Bantuan susu pendamping pasien TB paru tersebut saat ini telah didistribusikan ke seluruh puskesmas se-Banyuwangi. Selanjutnya, akan dibagikan kepada pasien TB yang memenuhi kriteria.

“InshaAllah awal Februari mulai kita lakukan penyaluran kepada pasien melalui puskesmas-pukesmas,” ujar Amir.

Program pemberian nutrisi tambahan ini diharapkan dapat mendongkrak persentase kesembuhan pasien secara signifikan di seluruh wilayah puskesmas.

“Saat ini, tingkat kesembuhan TB di Banyuwangi berada di angka 88 persen. Dengan program ini harapnnya bisa meningkat menjadi 95 persen,” ujarnya. 

Sertifikat tanah tersebut diserahkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada 186 kepada para nelayan di Balai Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kamis (1/29/2026). 

“Alhamdulillah dengan adanya sertifikat hak atas tanah ini, sekarang Bapak/Ibu sudah memiliki legalitas kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi ditempati maupun dikelola,” kata Ipuk.

“Atas nama pemerintah daerah, kami ucapkan terima kasih kepada kementerian terkait yang telah memfasilitasi nelayan dengan pengurusan sertifikat ini,” tambah Ipuk.

Ipuk mengatakan dengan memiliki sertifikat, selain memberikan kepastian hukum juga akan meningkatkan nilai ekonomi dari aset tanah milik para nelayan. Ipuk berpesan agar sertifikat tersebut  dapat digunakan dengan bijak. Jika memang diperlukan hanya digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga bukan untuk tujuan konsumtif.

Ipuk mendorong agar para nelayan, selain menangkap ikan juga bisa membuka usaha seperti mengolah ikan hasil tangkapan laut menjadi makanan siap saji atau olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi Nasep Vandi Sulistiyo mengatakan, nelayan penerima sertifikat berasal dari dua Desa yakni 86 nelayan dari Desa Tembokrejo dan 100 nelayan dari Desa Kedungringin Kecamatan Muncar.

“Terima kasih atas kolaborasi yang baik dengan Pemkab Banyuwangi. Semua nelayan penerima ini merupakan usulan dari Dinas Perikanan Banyuwangi,” ujarnya.

Salah satu nelayan dari Desa Kedungringin Haris Mawardi sangat senang telah mendapat sertifikat. Ia berterimakasih kepada semua pihak mulai dari jajaran pemerintah desa dan kabupaten yang telah membantunya dalam  program ini.

“Saya sangat bahagia sekali ini, program ini yang kami harapkan selama ini. Sekarang aset kami sudah jelas kepemilikannya. Prosesnya sangat singkat dan cepat. Hanya tiga bulan sejak pertama kami mulai ikut program ini,” ujarnya.