#Surabaya – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepala Kejaksanaan Negeri Banyuwangi tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/12/2024). Penandatanganan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk penegakan hukuman yang humanis. Penandatanganan PKS tersebut diawali dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Jatim Khofifah dan Kepala Kejaksaaan Tinggi Agus Sahat S.T. Lumban Gaol. MoU tersebut merupakan tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama Pasal 65 Ayat 1 yang memasukkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. “Dengan pemberlakukan pidana kerja sosial diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang humanis karena hukuman ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke masyarakat,” kata Ipuk usai melakukan penandatanganan. Ipuk pun menyatakan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendukung dan menjalankan amanat KUHP terbaru tersebut. Di antaranya dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial, seperti tempat dan program kerja. “Semoga dengan adanya hukuman pidana kerja sosial bisa membantu pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran mereka akan kesalahan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” harap Ipuk. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi Agustinus Octovianus Mangotan, penandatanganan PKS dilakukan untuk persiapan penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP baru yang akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. “Pidana sosial sendiri merupakan alternatif hukuman yang bertujuan untuk merehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” terangnya. Agustinus menerangkan hukuman pidana kerja sosial nantinya akan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Hakimlah yang akan memutuskan apakah seorang terpidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial atau tidak. “Tidak semua kejahatan pidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial. Ada kriterianya misalnya pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan dan sejenisnya,” ungkapnya. Pelaksanaan hukumannya pun akan dinamis, bisa dengan hukuman sosial atau hukuman kerja yang menyesuaikan dengan skill dan kemampuan terpidana. Misalnya hakim memutuskan terpidana mendapatkan hukuman 50 jam kerja sosial. Maka terpidana bisa menjalaninya dengan menjadi tenaga kebersihan atau penyapu jalan. “Atau nanti bisa juga menyesuaikan dengan bakat dan ketrampilan terpidana, jadi mereka menjalani hukuman dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pemkab. Karena inti dari hukuman ini adalah pembinaan,” pungkasnya.

#BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menciptakan ruqng publik yang inklusif. Termasuk salah satunya memberikan panggung bagi anak-anak disabilitas, seperti Festival Kita Bisa. Festival yang digelar di Banyuwangi Park, Selasa (13/12/2025) digelar untuk memeriahkan rangkaian Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember. Festival itu menampilkan beragam kreasi seni dan olahraga dari anak-anak penyandang disabilitas. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi para anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berprestasi tersebut. Di antaranya ada pemenang lomba lari, lomba puisi, lomba nyanyi untuk ABK. “Keterbatasan mereka bukanlah kekurangan. Justru dari sana lahir prestasi yang membanggakan kita semua. Festival ini adalah wujud komitmen Pemkab Banyuwangi memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak,” kata Bupati Ipuk. Ipuk menegaskan Banyuwangi berkomitmen menjadi kabupaten yang inklusif bagi semua. Pemerintah daerah, kata dia, tidak hanya memberi ruang ekspresi melalui festival, tetapi juga menyerap aspirasi penyandang disabilitas melalui program “Rembug Disabilitas”. Dari forum tersebut, pemkab merumuskan kebijakan berbasis pengalaman nyata penyandang disabilitas untuk mewujudkan harapan yang mereka inginkan. “Kami juga melaksanakan program sekolah inklusif yang memberikan kersempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa bersekolah di sekolah umum bersama teman lainnya,” sambungnya. Selain itu masih di sektor pendidikan, pemkab telah membuka jalan bagi difabel yang ingin meraih cita-citanya. Pemkab selama ini memberikan beasiswa Banyuwangi Cerdas, salah satunya bagi pelajar difabel berprestasi. Sementara di sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga membuka peluang bagi difabel untuk menjadi ASN. “Anak-anak jangan menyerah, selalu ada jalan untuk yang sungguh-sungguh mengejar impiannya. Kami telah membuka peluang ini dan akan menjembatani,” kata Ipuk. Ipuk juga mengajak para pelajar untuk saling menghargai dan saling membantu. Tidak boleh ada perundungan, penghinaan, maupun kekerasan terhadap anak-anak dengan keterbatasan fisik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, menjelaskan Festival Kita Bisa menjadi bagian dari upaya mengukuhkan Banyuwangi sebagai kabupaten inklusif, khususnya di bidang pendidikan. “Kegiatan ini memberi panggung bagi anak-anak disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler, agar bakat dan potensinya bisa tersalurkan sekaligus diapresiasi,” ujar Suratno. Ia menyebut, rangkaian Festival Kita Bisa telah dimulai sejak Agustus 2025, mulai dari asesmen satuan pendidikan inklusif, bimbingan teknis guru pembimbing khusus, hingga pekan olahraga dan seni anak inklusif. Saat ini, terdapat 173 satuan pendidikan penyelenggara inklusif di Banyuwangi, dengan 1.275 siswa berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah reguler, didampingi sekitar 250 guru pembimbing khusus. “Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra nasional dan internasional, kami berharap Banyuwangi semakin kuat sebagai kabupaten inklusif dan mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi semua anak,” pungkasnya.

"Makam Dewi Reni Sekardadu, Ibunda Sunan Giri" begitulah tulisan yang tertera pada sebuah penunjuk jalan yang membuat rasa penasaran kami tak dapat terbendung lagi. Jika di Banyuwangi mungkin wajar, tapi kali ini kami sedang ada di Gisik, Cemandi - Sidoarjo. Warga Banyuwangi pasti tahu tentang cerita Putri Sekardadu, yakni putri Raja Blambangan, Menak Sembuyu yang berhasil disembuhkan oleh Syech Maulana Ishak yang kemudian mereka berdua menikah dan memiliki anak bernama Raden Paku Atau Sunan Giri. Sunan Giri yang merupakan anggota dari Walisongo merupakan keturunan dari Balmbangan, hingga tak sulit bagi kita untuk melihat daerah atau petilasan yang menggunakan nama beliau. Lalu bagaimana dengan makam yang ada di Gisik, Cemandi ini? tentu itu menjadi pertanyaan besar. Didorong rasa penasaran, kami pun berkesempatan ziarah ke Makam Dewi Reni Sekardadu yang berada di Sidoarjo. Disekitarnya terdapat beberapa makam salah satunya yakni Buyut Tandur dan Buyut Supiyah yang konon merupakan leluhur yang membuka permukiman pertama disini. Berada dekat dengan Bandara Juanda Surabaya, lokasi makam Dewi Sekardadu bisa dibilang masih berada disekitar area pesisir. Menurut beberapa informasi, dulu Putri Sekardadu ditemukan di sekitar area pesisir saat sampan yang dinaikinya terguling oleh ombak besar. Sampainya Dewi Sekardadu ke pesisir Sidoarjo lantaran ingin menyusul putranya yakni Sunan Giri di daerah Gersik. Mereka telah dipisahkan cukup lama, saat Sunan Giri masih bayi. Di Banyuwangi dan Gersik makam atau petilasan atas nama beliau cukup banyak. Lantas bagaimana dengan yang berada disini? yang tahu informasi dan alur ceritanya, silahkan berikan ulasan di kolom komentar.