Seluruh Puskesmas di Banyuwangi dan Labkesda aktif memeriksa makanan yang ada di Pasar Takjil, untuk memastikan produk makanan yang dijual bebas dari bahan berbahaya, sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

"Ini sudah menjadi SOP. Kami telah intruksikan, seluruh Puskesmas untuk rutin memeriksa makanan yang ada di Pasar Takjil di wilayah kerja masing-masing. Ini agar makanan dan minuman yang dijual di Pasar Takjil aman dari bahan-bahan berbahaya," kata Ipuk, saat belanja di Pasar Takjil, Kecamatan Purwoharjo, Jumat sore (27/2/2026). 

Total saat ini terdapat 60 titik pasar takjil Ramadan yang tersebar di seluruh kecamatan se-Banyuwangi, yang melibatkan sekitar 2.245 pedagang.

Ipuk mengimbau pelaku kuliner hanya menggunakan bahan baku yang aman dan sehat.

"Kalau produk yang dijual enak dan menyehatkan, pasti konsumen akan loyal dan akan datang untuk membeli kembali. Tentu ini membantu usaha mereka langgeng," tambah Ipuk.

Seperti yang dilakukan tim laboratorium puskesmas Purwoharjo, Tim yang terdiri atas tenaga ahli gizi, analis kesehatan, serta petugas promosi kesehatan tersebut tampak sibuk menguji sampel produk makanan yang diambil secara acak dari sejumlah pelapak di pasar takjil Ramadhan setempat. Seperti es sirup, mutiara, saos, cilok, dan banyak lainnya.

"Hari ini tim sudah mengambil 10 sampel makanan/minuman dan langsung diuji di lokasi," kata Kepala Puskesmas Purwoharjo, dr. Sri Istyantini.

Tim ini secara teliti menguji satu per satu sampel makanan yang telah dikumpulkan untuk memastikan makanan tersebut bebas dari bahan berbahaya. Seperti formalin, boraks dan rodamin B, sehingga layak dan aman dikonsumsi.

"Apabila ditemukan bahan berbahaya pada sampel makanan, produk tersebut akan kami tarik, dan kami edukasi kepada pedagang terkait agar menggunakan bahan pangan yang aman," kata Sri. 

Bupati Ipuk duduk bersama dengan lebih dari seratus tokoh lintas elemen. Mulai dari agamawan, pejabat, pegiat sosial, kalangan pendidik, tokoh perempuan, pers, LSM hingga budayawan. Tak sedikit di antara para tokoh yang hadir adalah pihak yang kerap mengkritisi sejumlah kebijakan Pemkab Banyuwangi.

“Saya bersyukur bisa berdialog langsung dengan Bupati seperti ini. Berbagai persoalan yang selama tak terselesaikan bisa didialogkan dengan baik,” ungkap Herman Sjahthi, salah satu akademisi dan aktivis sosial kemasyarakatan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andi Purnama. Podcaster yang sering mengangkat isu-isu kebijakan publik tersebut, menilai ruang dialog yang egaliter demikian, memberikan kesan positif. “Ada pertukaran perspektif dan pemikiran di antara kami yang kemudian melahirkan saling kepahaman. Jadi, tidak lagi hanya satu sisi dalam melihat sebuah peristiwa,” paparnya.

KH. Achmad Wahyudi yang didapuk memberikan tausiyah dalam kesempatan tersebut menyebutkan jika keberanian seorang pemimpin dalam menghadapi persoalan dan menyelesaikannya adalah bentuk karakter kepemimpinan yang baik. 

“Kita lihat saat ini, bagaimana Ibu Ipuk menjelaskan soal tambang, infrastruktur jalan, hingga layanan publik seperti ini, adalah sebuah keberanian dari seorang pemimpin. Hadir langsung dan menuntaskan persoalan merupakan karakter yang baik,” urai pengasuh PP. Adzikra, Tukangkayu itu.

Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi, Hakim Said, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung semangat sinergitas 3KO (Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi) sebagai fondasi membangun daerah. Menurutnya, forum ini menjadi ruang mempererat ukhuwah Ramadhan sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

“Ini waktunya kita tandang bareng untuk mewujudkan Banyuwangi yang asri,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk kepedulian masyarakat. “Ketika ada kritik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, itu adalah bukti kecintaan masyarakat dan kepedulian terhadap pemerintah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Pemkab Banyuwangi membuka ruang pengawasan publik, namun seluruh pihak tetap harus berjalan dalam koridor aturan. “Kami tidak menghalangi masyarakat untuk memantau pemerintah. Tetapi jangan pula menggoda pemerintah untuk tidak taat pada aturan,” pungkasnya.
 
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Kementerian Agama Choironi Hidayat, Ketua MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asymuni, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Chozin, Aekanu Hariyono (Budayawan), akademisi dari berbagai kampus dan lain sebagainya. 

Peringatan tersebut rutin diperdengarkan di titik-titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti di Simpang Lima Kota Banyuwangi. Juga sejumlah perempatan lampu merah di Banyuwangi. 

"Setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kami secara rutin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pinjol ilegal," kata Kabag Perekonomian Setda Banyuwangi, Heny Sugiharti, Kamis (26/2/2026).

Kebutuhan warga yang meningkat saat Ramadan dan Idul Fitri kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pinjaman online (pinjol) ilegal dengan iming-iming pencairan cepat dan syarat mudah.

Heny menjelaskan, pinjol ilegal seringkali menerapkan bunga dan denda yang tidak wajar, serta melakukan penagihan dengan cara intimidatif. Selain itu, pelaku juga kerap menyalahgunakan data pribadi pengguna.

"Pastikan terlebih dahulu legalitasnya dan cek apakah sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai kebutuhan sesaat justru menimbulkan masalah berkepanjangan,” tambahnya.

Selain melalui pengeras suara di ruang publik, sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial resmi pemerintah daerah, siaran radio lokal, serta jaringan perangkat desa dan kelurahan agar pesan kewaspadaan dapat menjangkau seluruh lapisan warga.

Masyarakat diimbau untuk menghindari tautan atau pesan promosi dari nomor tidak dikenal serta tidak sembarangan memberikan data pribadi, termasuk akses ke kontak dan galeri ponsel yang kerap disalahgunakan oleh pelaku pinjol ilegal.

Di sisi lain, terkait kebutuhan yang kian tinggi pada momen Ramadan dan Idul Fitri, Pemkab mengimbau masyarakat mengelola keuangan secara bijak dan menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan.

"Jika terdesak, memanfaatkan layanan keuangan resmi seperti koperasi atau lembaga perbankan terpercaya dapat menjadi solusi," kata Heny.

"Dengan literasi keuangan yang baik dan kewaspadaan bersama, diharapkan masyarakat dapat menjalani Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan tanpa beban utang yang merugikan," tandasnya. 

Salah satu yang dikunjungi adalah kediaman Mbah Fatimah, warga Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru. Perempuan 75 tahun itu telah mengalami stroke sejak 2020 dan kini tinggal bersama putrinya yang merupakan penyandang disabilitas.

"Ibu bagaimana keadaannya, sudah dapat obat dari puskesmas?," tanya Ipuk mengawali perbincangannya dengan Mbah Fatimah, Rabu (25/2/2026).

Fatimah mengaku kakinya sering terasa nyeri pada malam hari. Namun ia sudah rutin mendapatkan obat dan pemeriksaan karena petugas puskesmas datang ke rumahnya dua kali dalam sepekan.

Putri Fatimah, Isya, menceritakan bahwa sebelumnya mereka harus meminjam kursi roda untuk kebutuhan ibunya. Saat hendak ke kamar mandi, Fatimah juga menggunakan alat bantu jalan sederhana.

"Alhamdulillah, Bu. Sekarang sudah mendapat bantuan kursi roda, jadi tidak perlu pinjam lagi karena ini sudah menjadi milik Ibu," ujar Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga mengapresiasi Isya yang tetap produktif membantu perekonomian keluarga. Ia berjualan keripik tempe dan aneka kue, termasuk menerima pesanan untuk kebutuhan hari raya.

Ipuk juga menanyakan latar belakang pendidikan Isya yang merupakan lulusan SMKN Kalibaru. "Alhamdulillah, tetap semangat dan mandiri. Ini luar biasa," katanya.

Ipuk menegaskan, kunjungan ke rumah lansia sakit merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kondisi kesehatan warga terus terpantau.

Pemkab Banyuwangi memiliki program "Jemput Bola Rawat Warga", di mana puskesmas melakukan pemeriksaan rutin ke rumah warga, terutama lansia dan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Setiap tahunnya, tak kurang 9.000 ribu kunjungan dilakukan oleh petugas kesehatan ke rumah-rumah warga, khususnya para lansia. 

"Layanan kesehatan terus kami dorong. Kami juga mengintensifkan pelayanan keliling agar warga tetap terlayani tanpa harus meninggalkan rumah," tutur Ipuk. 

Budidaya tersebut dikembangkan di Villa Green House di Dusun Tegalgondo, Desa Kajarharjo. Di lokasi tersebut, Ipuk melihat budidaya melon hidroponik sekaligut ikut proses panen melon di dalam greenhouse.

"Ada beberapa jenis melon kualitas premium yang ada disini, tapi saya ikut manen salah satunya yakni jenis Kirin. Yang jelas, melon disini itu semua tipenya yang crunchy (renyah)," kata Ipuk saat meninjau pertanian tersebut di sela-sela kunjungan kerjanya di Kecamatan Kalibaru, Rabu (25/2/2026).

Di lahan seluas kurang lebih 10 x 50 meter itu, dibudidayakan sekitar 7.500 tanaman melon menggunakan sistem hidroponik drip irrigation, sehingga suplai air dan nutrisi dapat diberikan secara terkontrol ke setiap tanaman.

Di greenhouse tersebut dibudidayakan tiga varietas utama, yakni Kirin atau Golden Kirin berwarna kuning bernet, Sweet Hami (Hami Gua) berkulit hijau, serta Golden Aroma dengan kulit hijau dan daging oranye.

Setiap dua pekan, pertanian greenhouse yang dikelola secara perorangan itu bisa memanen sekitar 1.000 buah melon.

"Produksinya sudah tertata dengan baik. Ini contoh pertanian modern yang bisa terus dikembangkan. Saya juga minta Dinas Pertanian untum terus mendampingi,"  pinta Ipuk.

Pengelola greenhouse, Imam Badrus Soleh mengatakan, usaha budidaya di lokasi tersebut telah berjalan selama dua tahun untuk melon. Sebelumnya, lahan itu ditanami cabai. Namun karena kondisi lingkungan lebih cocok untuk melon, komoditas tersebut menjadi fokus pengembangan hingga sekarang.

Dalam satu pohon hanya dipertahankan satu buah agar kualitas dan ukuran maksimal. Siklus tanam hingga panen berlangsung sekitar 70-80 hari, dengan total persiapan hingga produksi kurang lebih tiga bulan. 

"Rata-rata produksi per pohon bobotnya itu 1,5 sampai 2 kilogram. Melon ini umurnya hanya 3 bulan. Setelah panen, tanaman dibongkar dan dilakukan penanaman ulang," kata Badrus.

Untuk tingkat kemanisan (brix), varietas Kirin dan Sweet Hami mampu mencapai brix 16-18. Sementara Golden Aroma berada di kisaran brix 13-15 saat panen.

"Harga jual melon bervariasi. Varietas Kirin dipasarkan sekitar Rp35.000 per kilogram, sedangkan Sweet Hami dan Golden Aroma sekitar Rp30.000 per kilogram. Untuk pasar sementara masih wilayah Banyuwangi dan beberapa juga dijual ke Jember," kata Badrus.

Selain menggali potensi pertanian, saat di Kalibaru Ipuk juga menggelar silaturahim bersama warga di kawasan Masjid Ar Raudloh, Desa Kalibaruwetan.

Di sini juga disediakan berbagai layanan publik. Seperti pengurusan adminduk, pembayaran PBB, layanan NIB, PBG, klinik UMKM, layanan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), konsultasi sosial, pemeriksaan gratis, dan dilanjut buka bersama dengan Bupati Ipuk.

"Ramadan kita jadikan momen untuk bersiltarahim lebih intens dengan warga. Biasanya kami berbuka dan menggelar taraweh di masjid-masjid di kampung. Kami juga sediakan cek kesehatan gratis hingga kepengurusan dokumen kependudukan,” kata Ipuk. 

"Kami mengecek agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok tetap terjaga di pasaran, karena selama Ramadan biasanya mengalami kenaikan," ujar Ipuk di Pasar Blambangan, bersama Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rofiq Ripto Himawan, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, dan Kepala Bulog Cabang Banyuwangi Dwiana Puspitasari, serta dan perwakilan TNI AD dan TNI AL, Selasa (25/2/2026). 

Dalam satu pekan Ramadan, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Seperti telur saat ini berada di harga Rp 31.000 dari sebelumnya Rp.27.000- 28.000. Daging sapi naik dari Rp 125.000 menjadi Rp 145.000 dan daging ayam naik dari Rp 30.000 menjadi Rp 36.000.

Cabai yang sempat naik hingga Rp 130.000/kg, kini turun menjadi Rp 98.000. Bawang merah juga naik menjadi Rp. 45.000-48.000/kg. Sementara sejumlah komoditi harganya stabil di antaranya gula pasir Rp. 17.000/kg, minyak goreng Rp. 17.500-Rp. 19.500/liter, bawang putih Rp. 30.000-35.000/kg, beras premium Rp 74.500/5 kg, dan beras medium.Rp. 68.500/5kg.

Ipuk mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok. 

"Untuk mengendalikan harga, kami bersama stakeholder terkait terus menggelar pasar murah secara massif sejak awal Ramadan, merata di seluruh kecamatan. Silakan manfaatkan," kata Ipuk. 

Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza mengatakan dinamika kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pokok saat ini masih dalam batas wajar. Sehingga tidak berpotensi menyebabkan inflasi.

"Kami meminta TPID untuk menggelar pasar murah dalam rangka pengendalian harga," kata Iqbal. 

Ditambahkan Kapolresta  Kombes Pol. Rofiq Ripto Himawan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi penimbunan komoditas bahan pokok di Banyuwangi.

"Kami akan ikut memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya selama ramadhan hingga Idul Fitri," ujarnya. 

BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi memastikan ketersediaan komoditas bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama Ramadan hingga Lebaran 2026. Stok bahan pokok di Banyuwangi surplus bahkan hingga memenuhi kebutuhan daerah lain. 

#

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada usaha ekonomi desa. Hasil produksi telur juga dimanfaatkan untuk membantu kelompok masyarakat rentan. Seperti lanjut usia, ibu hamil, serta balita yang mengalami stunting.

Kegiatan peternakan ini mulai berjalan pada Desember 2025 dengan memanfaatkan anggaran dana desa. Fasilitas kandang dibangun berukuran sekitar 30 x 4 meter dan kini dihuni kurang lebih 1.100 ekor ayam petelur.

Saat meninjau lokasi usaha tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kegiatan ekonomi produktif di desa seperti yang dilakukan Desa Alasbuluh ini bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kalau desa punya usaha seperti ini, manfaatnya bisa ganda. Ekonomi bergerak, warga terlibat bekerja, dan hasilnya juga bisa kembali untuk membantu masyarakat," kata Ipuk, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, program penguatan pangan di desa perlu terus didorong. Selain memperkuat kemandirian ekonomi, langkah tersebut juga berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

"Telur merupakan sumber protein yang baik. Jika dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk masyarakat, dampaknya besar, termasuk upaya pengentasan kemiskinan warganya," sambung Ipuk.

Pendamping Desa Alasbuluh, Eko Mulyono menjelaskan, usaha tersebut berawal dari musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dari forum itu muncul gagasan agar desa memiliki usaha bersama yang dikelola melalui BUMDes.

Pembangunan kandang dimulai pada Oktober dan rampung dua bulan kemudian. Setelah fasilitas siap, ayam petelur didatangkan hingga jumlahnya kini mencapai sekitar 1.100 ekor dengan modal awal sekitar Rp300 juta.

"Pada awal produksi jumlahnya masih sedikit, hanya belasan butir setiap hari. Namun sekarang terus bertambah dan sudah mampu menghasilkan sekitar satu krat telur atau setara kurang lebih 15 kilogram," terang Eko.

Hasil panen kemudian dipasarkan di sekitar desa hingga ke pasar di wilayah Kecamatan Wongsorejo. Selain dijual, sebagian produksi juga dialokasikan untuk kegiatan sosial masyarakat.

Contohnya dalam kegiatan posyandu desa. Warga yang datang memperoleh telur sebagai tambahan asupan gizi bagi anak-anak mereka.

"Itu setiap bulan kita bagikan gratis, setiap sasaran dapat 10 telur. Harapannya ini dapat membantu pemenuhan nutrisi keluarga sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di desa Alasbuluh," kata Eko. 

Salah satunya hasil budidaya koral hias yang dilakukan Sri Kandi Aquarium Banyuwangi, yang rutin melakukan ekspor ke berbagai negara di tiga benua. 

Koral-koral tersebut untuk memenuhi kebutuhan akuarium laut rumahan yang kini banyak dimintati di berbagai negara. 

Terdapat sekitar 39 jenis koral yang dibudidaya di tempat ini. Dua di antaranya menjadi primadona yang paling diminati, yakni Euphyllia dan Acropora karena memiliki banyak varian warna yang eksotis.

"Penanaman kita lakukan di laut. Untuk kebutuhan ekspor, biasanya kita panen antara usia 3 bulan hingga 2 tahun, sesuai permintaan pasar,” ujar I Ketut Sukandi, pemilik Sri Kandi Aquarium, pada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat mengunjungi tempat budidaya Sri Kandi Aquarium, di Kecamatan Kalipuro, Senin (23/2/2026).

Sebelum diekspor, koral-koral yang telah dipanen, didisplay dan disiapkan di dalam akuarium. Di tempat ini terdapat 20 akuarium air laut yang masing-masing menampung 200 koral siap ekspor. Tiap akuarium dilengkapi dengan sistem sirkulasi air dan sinar Ultra Violet (UV) yang memadai. 

Kandi menceritakan, usahanya telah mendapat izin dari kementerian untuk ekspor sejak 2011.

“Permintaan terus bertambah. Saat ini pasar terbesar kami adalah China, Amerika Serikat dan Eropa,” ungkap Kandi. 

Dalam satu kali ekspor, Kandi mampu mengirim 200 hingga 1.200 pieces koral dengan nilai sekira USD 6000. 

Bupati Ipuk mengapresiasi upaya pengembangan koral budidaya tersebut. Menurutnya ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendukung upaya konservasi karena menggunakan sistem budidaya, dan tidak mengambil langsung dari laut.

"Koralnya cantik-cantik dan banyak ragamnya, dan ini semua merupakan hasil budidaya," kata Ipuk. 

Sejak diluncurkan pada 2021 hingga 2025, program ini sudah menyasar sekitar 1.559 warung rakyat. Bantuan diberikan kepada pelaku usaha kecil agar usahanya bisa berkembang.

Di tahun 2026, Bupati Ipuk kembali menyalurkan bantuan tersebut salah satunya kepada Saimah (57), warga Dusun Alasmalang, Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Senin (23/2/2026).

Saimah sudah sekitar dua tahun berjualan makanan ringan rumahan. Ia memproduksi berbagai camilan seperti marning jagung, keripik pisang, kacang pletek, hingga ladrang.

Bupati Ipuk mengatakan program ini dibuat agar usaha kecil bisa naik kelas dan lebih kuat. Menurut Ipuk, banyak warung rakyat yang sebenarnya punya potensi berkembang. Seperti usaha Saimah.

"Makanya kita dorong melalui program Wenak. Mudah-mudahan dengan bantuan alat usaha ini, usahanya semakin lancar dan bisa semakin berkembang," kata Ipuk.

Setiap penerima juga mendapatkan bantuan modal usaha senilai Rp1 juta. Dana itu bisa dipakai meng-upgrade peralatan, menambah stok dagangan, atau memperbaiki usaha yang sudah berjalan. Selain bantuan modal, penerima juga difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Program WeNak memang ditujukan bagi usaha mikro yang berasal dari keluarga kurang mampu. Data penerima diusulkan oleh desa atau kelurahan, lalu diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan," sambung Ipuk.

Saimah mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut. Ia berharap usahanya bisa semakin lancar dan membantu perekonomian keluarga.

"Alhamdulillah. Kebetulan ada perlatan memasak saya yang mulai rusak. Dengan bantuan ini, saya tidak perlu membeli lagi peralatan yang rusak," kata Saimah.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Oktaviantie, penerima bantuan program Wenak merupakan orang-orang yang berbeda tiap tahunnya.

"Program Wenak ini juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ada sejumlah perusahaan yang menyalurkan CSR-nya untuk Wenak," kata Nanin. 

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan program “Lapor Camat”, sebuah kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui telepon maupun WhatsApp. Masyarakat bisa langsung mengadukan masalahnya, khususnya terkait pelayanan publik, langsung ke Camat. 

Kawasan ini mencakup 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan termasuk Desa Temurejo, Bangsring, Wongsorejo, Kalipuro, hingga Pesanggaran. Dengan penyerahan SK ini memberi kepastian hukum atas penguasaan lahan hutan serta mendorong kemandirian ekonomi warga.

"Alhamdulilah, terima kasih kepada pemerintah pusat, Terima kasih Bapak Menteri, atas dukungannya kepada masyarakat Banyuwangi. Dengan SK ini memberikan kepastian hukum atas lahan yang masyarakat tempati dan kerjakan," kata Ipuk. 

"Saya berpesan kepada masyarakat, setelah menerima SK ini, agar benar-benar memahami dan memanfaatkan peluang ini dengan serius. Pemerintah telah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan," tambah Ipuk. 

Seluas 160,735 ha hutan produksi tetap yang dilepaskan dalam program tersebut mencakup wilayah 26 desa/kelurahan di 12 kecamatan di Banyuwangi. Rinciannya, 116,7 ha untuk pemukiman, 5,87 ha untuk fasilitas umum, 22,33 ha untuk fasilitas sosial, serta 15,85 untuk fasilitas Puslatpurmar.

Selain SK TORA, Kementerian Kehutanan juga menyerahkan SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) Transformasi untuk dua kelompok masyarakat. Masing-masing yakni KTH Kemuning Asri Desa Gombesari, Kecamatan Kalipuro dan Kelompok Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo.

Raja Juli mengatakan SK HKm Transformasi ini mengubah status warga dari mitra Perum Perhutani menjadi pemegang izin Perhutanan Sosial mandiri.

"Bulan Juli lalu saya sudah ke sini (Bayuwangi). Hari ini saya kembali untuk menuntaskan janji saya kepada masyarakat Desa Temurejo yang belum menerika SK Tora dan SK HKm," kata Raja Juli.

"Kementerian Kehutanan terus mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial. Kami ingin memastikan hutan tetap terjaga, sementara masyarakat yang hidup di sekitarnya semakin kuat secara ekonomi,” kata Raja Juli.

Ia mengatakan, penyerahan SK ini merupakan bagian dari penyelesaian proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPTPKH) yang telah melalui beberapa tahapan.

Tahapan tersebut dimulai dari terbitnya SK Biru tahun 2023, SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tahun 2025, dan dituntaskan dengan SK tahun 2026.

Ia menyebut, penyerahan SK TORA merupakan upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan masyarakat yang telah lama bermukim dan mengelola kawasan hutan secara turun-temurun.

"Dengan kepastian hukum ini, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," tutur Raja Juli. 

Salah satu penerima SK TORA, Sunoko, mengaku sangat bahagia. Dokumen tersebut telah lama dinantikan keluarganya sejak masa kakek buyut hingga generasi sekarang.

"Saya ini sudah generasi ketiga. Sejak zaman mbah buyut sampai kami sekarang, surat ini yang selalu diharapkan. Terima kasih Pak Menteri," ujarnya.

Sebagai ungkapan rasa syukur, ribuan warga Desa Temurejo menggelar kenduri dengan hidangan ingkung, lalu berbuka puasa bersama Menteri Kehutanan, Bupati, dan jajaran Kementerian Kehutanan. 

"Fasilitas ini kita dorong agar masyarakat tidak hanya datang berobat saat sakit, tetapi juga rutin mengecek kesehatannya saat sehat juga. Deteksi dini," ujar Ipuk saat meninjau layanan Mall Orang Sehat di Puskesmas Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Ipuk, selama ini layanan kesehatan masih didominasi paradigma sakit. Banyak warga datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika sudah mengalami keluhan.

Kondisi tersebut membuat layanan kesehatan lebih berorientasi pada pengobatan. Padahal, upaya pencegahan dan deteksi dini sama pentingnya untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.

"Kunjungan ini sekaligus memastikan layanan berjalan baik serta melihat langsung fasilitas promotif dan preventif yang tersedia bagi masyarakat," kata Ipuk.

Di Mall Orang Sehat, warga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pemeriksaan. Mulai dari cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, konsultasi gizi, hingga edukasi kesehatan.

Selain itu tersedia pengukuran berat dan tinggi badan, lingkar perut, konsultasi pola hidup sehat, serta edukasi pencegahan penyakit tidak menular dan stunting.

"Silakan konsultasi untuk pencegahan dini," ajak Ipuk. 

Salah satu warga, Purwati, mengaku rutin memeriksakan diri meski tidak memiliki keluhan penyakit tertentu. Ia mengatakan dalam keluarganya terdapat riwayat hipertensi sehingga dirinya memilih melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

"Di sini saya bisa konsultasi tentang cara mencegah hipertensi. Alhamdulillah pelayanannya ramah dan tidak dipungut biaya," ujarnya kepada Ipuk.

Bupati Ipuk menyebut, keberadaan Mall Orang Sehat merupakan ikhtiar untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya.

"Saya berharap fasilitas seperti Mall Orang Sehat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga sebagai tempat konsultasi dan pemeriksaan kesehatan rutin," kata Ipuk.