BANYUWANGI - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, 23-24 Agustus 2023. Di Banyuwangi, Jenderal Dudung mengunjungi  Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, yang dikenal sebagai Kampung Pancasila. 

Di desa ini Jenderal Dudung mengapresiasi toleransi keberagaman masyarakatnya. Dia datang ke Kampung Pancasila didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf; Danrem 083/Baladhika Jaya Kol Inf Jamaludin; dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Desa Patoman dikenal memiliki toleransi yang sangat kuat. Meski berasal dari latar belakang agama dan suku yang berbeda, namun masyarakat di desa ini tetap hidup rukun dan harmonis. Mereka disambut dengan beragam penampilan lintas suku dan agama.

“Luar biasa. Di desa ini ada banyak agama tapi bisa hidup rukun. Inilah cerminan sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata,” kata Jenderal Dudung.

Desa Patoman dikenal dikenal dengan keberagamannya. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 5 ribu penduduk dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Mereka berasal dari suku Osing, Jawa, Madura, dan Bali. Agama mereka pun beragam meliputi Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Meski dengan latar belakang yang berbeda-beda, warga hidup berdampingan selama puluhan tahun.

Jenderal Dudung mengatakan, keberagaman dan perbedaan menjadi indah jika dibalut dengan kesatuan dan gotong-royong. Ia berharap, kerukunan yang ada di Kampung Pancasila Desa Patoman menjadi contoh  daerah-daerah lain di Indonesia.

Berada di Kampung Pancasila di Banyuwangi, dia mengenang saat ia masih menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun 2020-2021. Saat itu, ia mencanangkan penerapan Kampung Pancasila di wilayahnya. "Ketika menjadi KSAD, saya sosialisasikan ke seluruh jajaran di wilayah harus ada Kampung Pancasila," katanya.

"Republik ini diperjuangkan dan merdeka karena oleh banyak agama, suku, dan golongan, bukan hasil satu gilongan saja. Pondasinya negara kita kebhinnekaan, tiangnya persatuan, atapnya NKRI. 

Ini yang bkin negara kita kokoh," ujar KSAD. 

Sementara Bupati Ipuk menjelaskan, Kampung Pancasila adalah desa yang heterogen. Walaupun dihuni oleh warga dari berbagai latar belakang berbeda, masyarakat hidup tenang, damai, dan kondusif.

"Secara alami, seluruh warga hidup bersama-sama baik dari hal keagamaan, sosial, dan budaya," katanya.

Warga, kata dia, juga saling membantu saat acara satu keagamaan digelar. Ia mencontohkan, saat warga muslim merayakan Idul Fitri dan menggelar pengajian, umat Hindu turut menjaga keamanan di desa.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan oleh warga Desa Patoman merupakan cerminan dari pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila.

Selain mengagumi toleransi masyarakat Banyuwangi, Jenderal Dudung juga mengapresiasi pesatnya pembangunan Banyuwangi sejak 13 tahun terakhir. "Banyuwangi luar biasa pesat pembangunannya. Saya  terus monitor perkembangannya," katanya.

Menurut dia ini bukan pertama kali datang ke Banyuwangi. Sebelumnya dia juga pernah ke Banyuwangi saat masih berpangkat Brigadir Jenderal. Dia melihat banyak perkembangan pesat, terutama penerapan digitalisasi di berbagai sektor.  

"Saya sudah melihat sendiri pesatnya perkembangan Banyuwangi. Bagaimana digitalisasi diterapkan dalam berbagai sektor," tambah KSAD.

Dia bercerita juga pernah mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi yang merupakan MPP pertama di Indonesia itu.  Dia juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi dalam mengentaskan kemiskinan. 

Untuk diketahui, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.  (*)

Banyuwangi, kabupaten paling ujung timur merupakan kabupaten terluas di pulau Jawa. Tak khayal jika garis pantainya pun panjang dan memiliki ombak besar.

Gelaran surfing akan kembali hadir untuk kalian pecinta surfing. Di laksanakan di Pulau Merah, gelaran surfing tahun ini akan berlangsung selama tiga hari.

Nantikan kehebatan para atlet selancar menaklukan ganasnya ombak Pulau Merah di Red Island Gandrung Surf 2023.

25-27 Agustus 2023

at Pulau Merah, Pesanggaran

Jangan lupa dateng ya sob.

__

@jokowi @sandiuno @angelatanoesoedibjo @kemenparekraf.ri @khofifah.ip @emildardak @ipukfdani @sugirah_bwi @banyuwangi_kab @m_bramuda

__

#PesonaIndonesia #BanyuwangiTourism #Banyuwangi #Kuliner #Wisata #Budaya #DiBanyuwangiAja #DiIndonesiaAja #BanyuwangiFestival #Surfing #PulauMerah

Banyuwangi – Sebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis, yang dipusatkan di Pendopo Sabha Swagata, Sabtu (19/8/2023). Program ini hasil kolaborasi Pemkab Banyuwangi, Kementrian Agama RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (UMKM).

Program pengurusan sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman kategori self declare merupakan program sertififikasi halal bagi makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur daging atau hewan sembelihan. Seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Abdus Syakur menyampaikan apresiasinya pada Pemkab Banyuwangi yang mendukung kesuksesan program pemerintah ini. Menurutnya, sertifikasi halal memberi jaminan legalitas yang penting bagi para pelaku usaha makanan dan minuman daerah.

“Kami sangat berterimakasih atas dukungan Ibu Bupati beserta jajaran. Banyuwangi sendiri termasuk lima besar daerah yang banyak pendaftarnya di Jawa Timur. Ini manandakan perekonomian daerah yang terus bergeliat,” ujar Syakur.

Syakur melanjutkan, program sertifikasi halal self declare di Banyuwangi ini merupakan bagian dari pemenuhan target 10 juta produk UMKM bersertifikat halal pada 2024 yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk tahun 2023, sendiri target yang harus dipenuhi sebanyak satu juta UMKM. 

“Karena itulah kami melakukan akselerasi percepatan dengan menggandeng Kemenkop dan pemerintah daerah. Pemerintah sendiri telah menetapkan pada Oktober tahun 2024 mendatang makanan minuman yang diperdagangkan di seluruh Indonesia sudah wajib memiliki sertifikat halal. UMKM Banyuwangi yang ikut program ini berarti sudah memenuhi kewajiban,” terang Syakur.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Abdus Syakur berkesempatan meninjau langsung proses pendaftaran sertifikat halal yang berlangsung di pelataran Pendopo. Turut membersamai Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kemenkop UKM Mohammad Firdaus.

Proses pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut didampingi langsung oleh puluhan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang bertugas.

“Kami berterima kasih atas sinergi yang baik ini sehingga masyarakat bisa terfasilitasi untuk upscalling usaha mereka. Tidak hanya NIB (nomor induk berusaha) dan nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tanggah)-nya saja yang memang bisa diurus di daerah, tapi sekarang halalnya juga. Ini semakin menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dijual UMKM daerah pada konsumen,” kata Ipuk di sela meninjau pendaftar sertifikasi halal.

Ipuk melanjutkan, ke depannya seiring penerbitan sertifkat halal tersebut, Pemkab akan memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait konsekuensi atas legalitas halal yang telah dimiliki pelaku UKM. Pasalnya jaminan kehalalan produk makanan dan minuman harus terus dijaga secara berkelanjutan oleh produsen.

“Setelah dikeluarkannya sertifikat halal bukan berarti sudah cukup, tapi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Produsen harus memastikan keberlanjutan kualitas kehalalan produknya. Karena apabila hal tersebut tidak dipatuhi ada kosekuensinya secara hukum. Kita akan maksimalkan peran teman usaha rakyat (TUR) untuk mendampingi agar pelaku usaha bisa teredukasi,” ” imbuh Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi Nanin Oktaviani, sejak awal tahun 2023, telah terdaftar 9000 an UMKM yang mengajukan sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut yang telah berhasil terbit sebanyak 5000 sertifikat halal.

“Sedangkan sebanyak seribu pendaftar yang terinput pada hari ini merupakan pendaftar baru yang belum termasuk pendaftar sejak awal tahun tersebut. Berati kalau ditotal pendaftar sertifikasi halal di Banyuwangi lebih dari 10 ribu UMKM. Bagi yang belum sempat mendaftar hari ini masih bisa mendaftar secara online di bit.ly/halalbwi. Kuota untuk Banyuwangi masih terbuka karena saat ini belum dibatasi,” terang Nanin.

Terkait sertifikasi halal untuk program yang tidak termasuk kategori self declare, menurut Nanin sementara ini belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan karena rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang ada di Banyuwangi masih dalam proses sertifikasi halal.

 “Saat ini kami sedang koordinasi dengan Dinas Pertanian yang mengurusi peternakan agar bisa memfasilitasi rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Kalau hulunya sudah halal baru nanti hilirnya bisa disertifikasi halal,” pungkas Nanin. (*)