Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi kembali menggeber gerakan ‘Hari Belanja di Pasar Tradisional dan UMKM’. Gerakan ini rutin digelar setiap bulan di momen tanggal cantik, kali ini dilaksanakan tanggal 3-3-2022.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemulihan ekonomi menjadi salah satu program prioritas Pemkab Banyuwangi. Di antaranya melalui gerakan Hari Belanja yang telah dimulai sejak 4 April 2021 lalu.

Ribuan ASN, karyawan BUMN, BUMD, swasta, dan berbagai komunitas digerakkan untuk berbelanja sembako maupun kebutuhan lainnya di pasar-pasar, warung atau UMKM di sekitar rumah. Tujuannya untuk membantu menggerakkan kembali roda perekonomian sektor pasar rakyat dan UMKM.

“Hampir satu tahun gerakan ini berjalan. Insyaallah akan terus kita laksanakan ke depannya. Ini sangat membantu ekonomi arus bawah,” kata Ipuk saat berbelanja sembako di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Kamis (3/3/2022).

“Kami terus mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mendorong pemulihan ekonomi, tentu juga dibarengi dengan percepatan vaksinasi sebagai program penanganan pandemi, sehingga ekonomi bisa kembali bangkit namun warga tetap aman dari covid-19,” imbuhnya.

Ipuk ikut berbelanja sembako di beberapa toko kelontong di wilayah Kecamatan Kabat, Kamis (3/3/2022). Di toko Bintang Rizky milik Supriyanto, Ipuk berbelanja sembako seperti beras, minyak goreng, dan sejumlah kebutuhan lainnya.

"Mudah-mudahan gerakan ini bisa berkelanjutan. Adanya program ini, warga yang biasanya senang belanja ke toko modern, akhirnya mau belanja ke toko kecil seperti milik kami. Ini sangat membantu,” kata Supriyanto.

Di tengah situasi pandemi covid 19, pemkab terus berinovasi untuk mendorong arus ekonomi masyarakat kembali berputar sekaligus tetap menjaga kesehatan masyarakat. Sejumlah program ekonomi digulirkan, dengan fokus mengembangkan UMKM sebagai ujung tombak. Ada program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas hingga Ongkir Gratis untuk UMKM yang telah dijalankan sejak tahun lalu.

"Dari beragam program inovasi tersebut, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mengalami rebound (lompatan). Jika pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami minus 3,58 persen, dengan segala intervensi program yang kita luncurkan, sekarang (2021) kita mengalami pertumbuhan 4,08 persen,” kata Ipuk.   

“Angka kemiskinan juga relatif terjaga dibanding sejumlah daerah lain yang naik cukup tinggi. Banyuwangi salah satu yang kenaikannya terendah di Jatim yakni 0,01 persen selama 2020-2021," imbuh Ipuk.

Usai berbelanja, Ipuk melanjutkan makan pagi di warung milik Ibu Sofi, yang dikenal dengan tahu waliknya. Warung yang berlokasi di Desa Pakistaji, Kabat dan terletak di pinggir jalan raya besar ini menjual aneka nasi bungkus, juga tahu petis dan tahu walik.  

"Kita juga mengajak seluruh jajaran pemkab, di tanggal cantik ini, untuk belanja makanan di PKL,”  kata Ipuk. 

Hari Belanja ke Warung Rakyat dan UMKM telah dilaksanakan sejak 4 April 2021. Setiap bulan, temanya berubah. Ada yang menyasar khusus usaha milik purna migran, perempuan kepala keluarga, dan sebagainya. Tercatat sudah 7.500 transaksi dengan pedagang kecil dari gerakan ini. (*)

#semangatbanyuwangi

#majesticbanyuwangi

#banyuwangi

 

Event pertama B-Fest telah digelar Februari lalu. Kini saatnya melangkah ke bulan berikutnya dengan beragam event menarik yang bisa kamu nikmati.

Sejumlah festival akan meriahkan bulan Maret ini dengan diwarnai kegiatan seni budaya, musik, film, sport tourism, keagamaan, edukasi, hingga kegiatan berbasis komunitas.

Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya.

Ayo ke Banyuwangi, anda pasti ingin kembali.

__

@kemenparekraf.ri @sandiuno

@ipukfdani @sugirah_bwi

__

#semangatbanyuwangi

#Banyuwangi #MajesticBanyuwangi 

#BanyuwangiFestival #BanyuwangiTourism

Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi menggelar forum rembug bersama kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, Rabu (2/3/2022). Masukan dalam forum semacam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) itu akan menjadi bagian dalam program Pemkab Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali permasalahan bagi kalangan perempuan, anak, dan disabilitas. Dari sana kemudian diharapkan bisa ada solusi dalam program-program pembangunan.

“Kita sengaja bikin semacam rembug sektoral semacam ini, karena kesadaran Pemkab Banyuwangi bahwa butuh kebijakan afirmatif untuk memperkuat pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan penyandang disabilitas, juga terkait perlindungan dan pengembangan SDM anak,” kata Ipuk.

“Sehingga ke depan kualitas program pembangunan terkait perempuan, anak, dan penyandang disabilitas bisa terus meningkat,” imbuh Ipuk.

Forum ini diikuti 50 peserta dari berbagai unsur pegiat pemberdayaan perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Di antaranya organisasi perempuan berbasis keagamaan, seperti Aisyiyah, Muslimat, Fatayat dan sejumlah perkumpulan perempuan lintas agama lainnya. Selain itu juga hadir sejumlah akademisi, NGO, dan organisasi kemasyarakatan yang terkait.

Dalam forum tersebut para peserta fokus membahas lima isu utama. Yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan sosial. Salah seorang fasilitator, Ervina Wahyu, menyoroti tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya dengan pelatihan entrepreneurship yang berkelanjutan.

“Agar perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga dapat membantu kesejahteraan keluarga. Pelatihan harus dilakukan terus bertahap, jaangan sepotong-potong,” ungkap akademisi dari Untag Banyuwangi itu.

Selain itu, aktivis pendidikan anak, Masfufah, menekankan tentang pendidikan bagi kalangan disabilitas. Dia meminta Pemkab Banyuwangi untuk mengalokasikan beasiswa khusus bagi kalangan disabilitas dan para siswa yang orang tuanya berkebutuhan khusus.

“Perlu juga pemkab memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas di perkantoran dan ruang publik,” ujar Founder Yayasan Matahati yang bergerak dalam sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) itu.

Senada dengan Masfufah, penggiat Disabilitas Motor Indonesia, Temon, menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sejumlah kantor instansi yang masih belum ramah penyandang disabilitas.

Seiring dengan itu, aktivis perempuan Emi Hidayati mengusulkan perlu adanya keterlibatan aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa dalam menangani berbagai isu-isu tersebut. “Yang paling mendesak saat ini adalah mengintegrasikan seluruh data tentang disabilitas, anak, dan perempuan secara menyeluruh dari tingkat desa sampai kabupaten,” kata aktivis yang juga pernah menjadi Ketua PC Fatayat NU Banyuwangi itu.

Sementara itu, Ipuk menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen penuh untuk memberi ruang dan akses bagi kalangan rentan ini. Mulai dari regulasi hingga implementasi program. “Banyuwangi telah memiliki sejumlah perda yang mengatur tentang disabilitas, anak, dan hak-hak perempuan. Ini akan terus kami pastikan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya. 

Ipuk juga mengapresiasi segala aspirasi dan berbagai kajian yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. “Ini akan jadi acuan kami dalam menyusun program-program pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas,” pungkasnya. (*)

#semangatbanyuwangi

#majesticbanyuwangi

#banyuwangi